Pancasila 1 Juni Berasal dari San Min Chu I

Minggu 28 Juni 2020 | 07:58 in Featured

Pancasila 1 Juni 1945 menjadi pembicaraan setelah terungkap AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan menjadikannya asas dan misi partai.

Pancasila 1 Juni adalah pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI saat membahas dasar negara. Susunan Pancasila yang diusulkan Bung Karno terdiri 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan.

Rumusan ini berbeda dengan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan yang ditandatangani 22 Juni 1945. Juga berbeda dengan rumusan Pancasila yang telah disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang berlaku sekarang ini.

Asas dan misi dalam AD-ART PDIP yang akan memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 menimbulkan pertanyaan sepertinya mengabaikan Pancasila resmi yang berlaku saat ini.

Menarik untuk melacak, sebenarnya dari mana saja sumber pemikian Soekarno mengusulkan rumusan dasar negaranya. Walaupun dia menyebutkan dasar negara itu digali sendiri dari bumi Indonesia tapi dalam pidatonya itu jelas sekali pikirannya dipengaruhi oleh Adolf Baars, gurunya di HBS Surabaya. Lalu mencuplik ajaran Dr Sun Yat Sen dengan San Min Chu I. Yaitu Mintsu, Min Chuan, Min Sheng. Artinya, nasionalisme, demokrasi, sosialisme.

Bung Karno berkata, “Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran
kepada saya, katanya, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun.”

Kemudia dia melanjutkan, ”Itu terjadi pada tahun 1917. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya. Ialah Dr Sun Yat Sen. Di dalam tulisannya San Min Chu I atau The Three People’s Principles. Saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three Peoples Principles itu.”

”Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr Sun Yat Sen, sampai masuk ke lubang kubur.”

Nama Pancasila dari Temannya
Tentang penamaan Pancasila, Bung Karno juga mengaku itu buka ide dia tapi saran dari temannya yang ahli bahasa. Bung Karno tak menyebut nama, tapi banyak orang menduga teman ahli bahasa yang dekat dengan Soekarno adalah Mohammad Yamin yang juga berpidato di sidang BPUPKI di hari pertama 29 Mei 1945.

Yamin juga mengusulkan dasar negara terdiri lima rumusan. Yaitu Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Bung Karno menjelaskan, “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar.”

Endang Syaifuddin Anshari dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mengatakan, bukanlah dari bumi Indonesia Soekarno menggali Pancasilanya. Ide-ide dan sumber-sumber luar memegang peranan penting dalam pelahirannya.

Begitu juga istilah Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi yang mengisi Trisila bukanlah asli konsep dari bumi pertiwi ini tapi pemikiran luar. Sosio-nasionalisme terdiri paham internasionalisme dan nasionalisme. Sosio-demokrasi mencakup demokrasi dan keadilan sosial.

Dua istilah itu pernah dipakai menjadi asas Partai Indonesia (Partindo) dalam konferensi di Mataram tahun 1933. Sosio-demokrasi dan Sosio-nasionalisme itulah yang disebut Marhaenisme.

Mohammad Yamin waktu mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Parpindo) juga memakai asas Sosio-demokrasi dan Sosio-nasionalisme tahun 1939.

Jadi kalau sekarang PDIP menafsirkan Pancasila dengan perasan Trisila yang berisi Sosio-demokrasi dan Sosio-nasionalisme maka partai itu hendak menyebarkan paham Marhaenisme menjadi dasar negara.

Istilah Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban yang sering disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati juga berasal dari Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu.

Bung Karno menjelaskan,”l “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.”

BANSER MENGEPUNG KANTOR PDIP???

BANSER MENGEPUNG KANTOR PDIP

Ribuan anggota Banser mengepung kantor PDIP di beberapa daerah. Hal itu terjadi karena mereka geram terhadap PDIP yang berusaha mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Mereka marah dengan Partai berlambang banteng moncong putih itu. Beberapa anggota PDIP disergap dan digebukin oleh Banser.

Dengan teriak-teriak “NKRI Harga Mati, Saya NKRI Saya Pancasila” pasukan berseragam loreng loreng mirip militer itu tanpa ampun menghajar orang-orang PDIP. Semua sudut kantor PDIP disisir habis guna mencari orang-orang yang bersembunyi di balik meja.

Selain itu pasukan Banser yang gagah berani itu juga membakar bendera dan berbagai aksesoris PDIP. Sebagian dari anggota PDIP lari tunggang langgang menyaksikan amukan pasukan garda terdepan penjaga NKRI tersebut. Mereka terbirit-birit ketakutan hingga tidak peduli lagi dengan motor-motornya yang ditinggal di parkiran.

Sebagaimana diketahui, beberapa anggota DPR RI sudah membeberkan tentang siapa yang menjadi aktor utama di balik RUU HIP. Mereka membenarkan bahwa dalangnya adalah PDIP. Tidak bisa dipungkiri, ternyata di dalam AD ART mereka pun tercantum kalimat bernuansa komunis, sebagaimana yang juga tertuang di dalam RUU HIP. Sebuah kalimat yang coba mereduksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Inilah yang membuat umat Islam marah, termasuk Banser. Mereka mensinyalir bahwa RUU HIP yang diperjuangkan PDIP tersebut jelas-jelas berhaluan komunis dan coba mengubah Pancasila yang selama ini sudah menjadi landasan dalam bernegara.

Melihat kenyataan itu Ketum GP Ansor dan Banser berbicara lantang di hadapan ribuan pasukannya: “Saudara-saudara, ketahuilah, ‘Saya NKRI Saya Pancasila’. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan bersama Maruarar Sirait, bahwa saya menginstruksikan kepada kalian semua untuk menggebuk siapapun yang hendak mengganti Pancasila, karena ‘Saya NKRI Saya Pancasila’. Dan sekarang ini terbukti dengan jelas bahwa PDIP ingin mengganti Pancasila. Siap kah kalian menggebuk mereka?” teriak Ketum GP Ansor.

Ribuan anggota Banser pun menjawab “Siap. Saya NKRI Saya Pancasila. Dulu kami kejar HTI sekarang kami akan kejar juga PDIP dan antek-anteknya yang hendak mengubah Pancasila”.

Dengan diakhiri menyanyikan lagu ‘Ya Lal Wathon’, kemudian mereka pun bergerak menuju sarang-sarang PDIP untuk menggebuk mereka.

Seperti itulah mimpi saya tadi malam. Benar-benar seperti asli saya melihat betapa gagah beraninya pasukan terdepan penjaga NKRI itu. Andai saja adzan shubuh tidak berkumandang, pasti mimpi itu akan lebih seru dan menegangkan.

Jangan tanyakan kenapa saya mimpi seperti itu, karena itu datang secara tiba-tiba. Mungkin karena saya sering mendengar teriakan mereka yang selalu mengaku sebagai pasukan terdepan penjaga Pancasila. Dan mimpi ku ini ternyata yang menjadi momen pembuktiannya. [].

Irkham Fahmi al-Anjatani
Indramayu, 28 Juni 2020

TERNYATA HANYA MIMPI

TANJUNG PRIOK BERDARAH, AKIBAT PENYIMPANGAN PANCASILA

Oleh : Abdullah Hehamahua

   Empat ratusan mayat bergelimpangan di daerah Tanjung Priok, September 1984. Darah berceceran di mana-mana. Beberapa truk militer mengangkut mayat-mayat tersebut. Tragisnya, jenazah-jenazah tersebut dibuang ke dalam truk, tak ubahnya petugas melemparkan kantong sampah ke dalam mobil pengangkut sampah. Bahkan, mereka yang masih hidup pun disatukan dengan mayat. 
   Tak berapa lama kemudian, datang mobil pemadam kebakaran, membersihkan darah yang berceceran di lokasi kejadian. Proses menghilangkan jejak. Di kamar mayat, ada yang berteriak, minta tolong. Isteri sepupuh saya (suster di RSPD) menceritakan bahwa, di antara tumpukan mayat tersebut, ada yang masih hidup. 

   Penyebab peristiwa berdarah ini, Soeharto menafsirkan Pancasila sebagai aliran kepercayaan (honocoroko) dan menetapkannya sebagai asas tunggal. Artinya, semua ormas dan orpol Islam harus menghilangkan asas Islam. 

Mengapa Umat Islam menolak.?

Sebab, aliran kepercayaan bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauhidan dalam Islam. Padahal, Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa – sila pertama Pancasila – adalah ajaran ketauhidan Islam. Mengubah atau memeras Pancasila yang menghilangkan perkataan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan perbuatan syirik. Umat Islam, kapan dan di mana pun pasti “berontak.”

   Menelusuri kembali tragedi berdarah Tanjung Priok, teringat kejadian di depan kantor Bawaslu pasca Pilpres 2019. Aparat menembaki jamaah yang ada di masjid dan tempat penginapan sekitar pukul 23.00. Padahal, unjuk rasa sudah berakhir dengan usainya shalat tarwih berjamaah pada pukul 21.30, secara aman. 

Siapa yang perintahkan penembakan tersebut. ?

Tanjung Priok berdarah, perintah Jenderal Beni Murdhani.? Tragedi Bawaslu? Tanya rumput yang bergoyang !!!

Pemicu Terjadi Pertumpahan Darah
Tanggal 7 September 1984, seorang Babinsa – Harmanu – mendatangi musholla As-sa’adah, Koja, Jakarta Utara. Beliau perintahkan pengurus agar mencabut pamflet yang ada di dinding mushalla. Pamflet tersebut berisi penolakan asas tunggal Pancasila dan pengumuman kegiatan pengajian yang akan datang. Jamaah tidak mau.

Besoknya, menurut ustadz Abdul Qadir Djaelani di sidang Pengadilan, Babinsa itu datang lagi beserta rekannya. Mengetahui pamflet belum dicopot, mereka masuk ke mushalla tanpa membuka sepatu. Mereka menyirami pamflet tersebut dengan air got. Jamaah marah.

   Tanggal 10 September, jamaah bertengkar dengan petugas Koramil yang mengotori mushalla. Pengurus Masjid Baitul Makmur (tidak jauh dari mushalla As Sa’dah) yang ada di situ mengajak aparat Koramil tersebut masuk kantor masjid, bermusyawarah. Pengurus masjid menawarkan solusi damai. Pertugas Koramil tidak mau. Jamaah yang berkerumun di depan masjid, emosi. Tetiba, motor salah seorang petugas Koramil tersebut dibakar. Tidak jelas, ide tersebut berasal dari mana. Buntutnya, 4 orang pengurus masjid dan mushallah ditangkap. Pembakar motor, Mohammad Nur turut ditangkap (terbetik dalam hati, apakah pembakaran bendera partai ekasila di depan MPR, 24 Juni, termasuk operasi intelijen seperti di Priok ini.?).

   Tanggal 11 September, Amir Bikki, tokoh Angkatan 66 Jakarta Utara (punya hubungan baik dengan pejabat setempat) melobi pimpinan Kodim agar empat orang yang ditahan, dibebaskan. Upaya Amir Biki, gagal. Tanggal 12 September, pengajian rutin di Jalan Sindang Raya, Jakarta Utara, tetap berlangsung. Amir Bikki yang bukan mubaligh, ikut hadir. Situasi politik yang panas beberapa hari sebelumnya mendorong jamaah meminta Amir Bikki, naik podium untuk memberi nasihat. 
   Ustadz Abdul Qodir Djaelani dalam pledoinya mengatakan, Amir Bikki dalam sambutannya, antara lain mengatakan: “Mari kita buktikan solidaritas islamiyah. Kita meminta teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya.”  Amir Bikki menambahkan, “Kita tidak boleh merusak apa pun.! Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita.” 

Banjir Darah
Pukul 23.00, 12 September 1984 itu, tidak ada tanda-tanda para tahanan dibebaskan. Jamaah sekitar 1500 orang menuju kantor Kodim dan Polres Jakarta Utara. Sekitar 200 meter dari kantor Polres, jamaah yang dipimpin Salim Kadar dihadang pasukan dalam posisi pagar betis dengan senjata otomatis di tangan. Tetiba, para demonstran dikepung dari segala penjuru. Sebagian besar masa hanya duduk sambil bertakbir. Aparat berteriak, “Mundur-mundur” dan disambut pekikan “Allahu Akbar ! Allahu Akbar !” Tanpa peringatan, terdengar tembakan komando, lalu diikuti pasukan yang mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran. Muntahan peluruh yang ditujukan ke jamaah pengajian berlangsung kurang lebih tiga puluh menit. Ratusan demonstran jatuh bersimbah darah. Mereka yang terluka dan berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, diberondong lagi. Bahkan, ada aparat yang berteriak, “bangsat, pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak.” Lebih sadis, mereka ditendang-tendang dan kalau masih bergerak, ditembak lagi sampai mati (terbayang, bagaimana aparat menembak dan menganiaya pengunjuk rasa
pada peristiwa Bawaslu 2019).

   Konvoi truk militer, tak lama berselang datang dari arah pelabuhan, memuntahkan peluru ke mereka yang bersembunyi di got. Tragis, truk-truk tersebut melindas demostran yang sedang bertiarap di jalan, baik yang sudah tertembak maupun belum terkena peluru aparat. Jeritan dan bunyi tulang yang patah dan remuk digilas truk besar terdengar jelas. Begitulah antara lain kisah almarhum Banta (sebulan setelah kejadian) ketika saya sedang dalam pelarian, dikejar-kejar *Jenderal Beni Murdhani* karena kutolak Pancasila di-ekasila-kan.

.
Jamaah yang menuju kantor Kodim dipimpin langsung oleh Amir Biki. Kira-kira 15 meter dari kantor Kodim, jamaah dihadang aparat. Hanya 3 orang pimpinan yang dibenarkan maju, di antaranya Amir Biki. Sekitar 7 meter dari kantor Kodim, mereka diberondong peluru. Ketiganya jatuh tersungkur. Muslimah yang berada tidak jauh dari situ, melompat ke depan, merebut bendera yang ada di tangan Amir Bikki (teringat Nusaibah binti Ka’b, perempuan yang tubuhnya penuh luka karena melindungi Nabi Muhammad dari serangan musuh di perang Uhud). Namun, hanya dalam hitungan detik, pemuda yang ada di situ menyerbu ke depan, merebut bendera dari tangan Muslimah dan menyelamatkannya dari tembakan aparat. Pemuda ini langsung menyerbu ke depan kemudian tersungkur disambar peluru aparat. Tapi, sebelum menghembus nafas terakhir, dia menubruk aparat yang menembaknya. Cusss, belati di tangannya menembus perut aparat. Keduanya, jatuh bersamaan ke tanah. Melihat kejadian di atas, jamaah pengajian panik. Mereka mau melarikan diri, tetapi disambut tembakan peluru otomatis. Mayat-mayat bergelimpingan seperti apa yang terjadi di depan kantor Polres Jakarta Utara. Begitulah saripati kisah yang saya peroleh dari almarhum Banta.

Reaksi terhadap RUU HIP
Tanggal 24 Juni 2020, pukul 13.00, jalan raya di depan kantor wakil-wakil rakyat, Senayan, berkumpul ribuan anggota masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi, menolak penyimpangan Pancasila. Sebab, apa yang dilakukan pemerintahan sekarang, tak ubahnya konsep Nasakom orde lama dan asas tunggal orde baru.
Persamaan asas tunggal Pancasila dan RUU HIP adalah menghilangkan sila pertama, Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Asas tunggal Pancasila versi Soeharto, kembali ke kebudayaan animisme, aliran kepercayaan. Aliran ini bertentangan dengan tauhid yang terformulasi dalam sila pertama. Soeharto bermitra dengan kapitalisme barat yang dipimpin Amerika Serikat. RUU HIP juga kembali ke budaya animisne versi Soekarno, ekasila (gotong royong). Maknanya, Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, hilang. Soekarno bermitra dengan negara-negara komunis, sama dengan yang dilakukan Jokowi sekarang.
Simpulannya, RUU HIP menghidupkan kembali ajaran animisme dan komunisme di Indonesia. Maknanya, RUU ini mengdegradasi status Pancasila sebagai dasar negara. Tempat yang terhormat bagi Pancasila adalah di Pembukaan, bukan dalam bentuk undang-undang apa pun yang statusnya lebih rendah dari UUD 45. Memaksakan pembahasan RUU HIP, berarti mengulangi tragedi peristiwa G30S/PKI 1965 dan peristiwa Tanjong Priok 1984. Tidak ada pilihan lain, RUU HIP harus dicabut sekaligus dikeluarkan dari Proglenas, sampai kiamat. Semoga !!!
Depok, 27 Juni 2020.

Beginilah cerita dari rejim ke rejim selanjutnya.

RUU HIP SUMBER KEGADUHAN

Oleh: K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc., M.A.
Kehadiran RUU HIP benar-benar telah membuat kegaduhan di Negeri ini. Jika saja DPR RI terutama fraksi yang menginisiasi RUU HIP mampu membaca suasana batin dan apa yang ada dalam benak mayoritas rakyat yang diwakilinya, niscaya RUU HIP yang dinilai sangat tidak aspiratif bahkan bertolak belakang terutama dari sudut teologis, begitu pula dari aspek historis, filosofis, yuridis, juga sosiologis dan politis, maka pasti RUU yang telah menimbulkan kegaduhan ini tidak akan pernah dihadirkan DPR RI di negeri ini.

Pertanyaan yang muncul kemudian, siapa gerangan konseptor yang telah berupaya meng-gol-kan RUU HIP dengan cara yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak aspiratif, dihadiri minim anggota selebihnya kehadiran virtual, untuk kemudian diputuskan dengan begitu sangat tergesa-gesa memanfaatkan situasi dan kondisi pada bulan Ramadhan di tengah pandemi COVID-19 .

Memang benar, kecuali F-PD dan F-PKS ketujuh fraksi lainnya menandatangani RUU HIP, tapi benarkah seluruh anggota dari ketujuh Fraksi tersebut sepakat dengan RUU yang tidak hanya ditolak bahkan mengundang kemarahan sebagian rakyat di negeri ini?

Sudah seharusnya DPR dan Pemerintah dimana bola sekarang berada di tangan pemerintah, segera mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan pembahasan RUU HIP ini, sebelum kegaduhan-kegaduhan ini semakin komplek dan melebar kemana-mana seperti ke masalah pembakaran bendera partai dan masalah-masalah lainnya, yang hanya akan membuat situasi semakin rumit dan semakin sulit untuk diatasi, bahkan berpotensi besar menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.

Untuk menghentikan kegaduhan yang sangat tidak diharapkan ini, maka Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) dalam surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo mendesak agar segera :

Pertama : Menghentikan pembahasan dan sekaligus memastikan RUU HIP ini tidak akan menjadi Undang-Undang.

Poin ini penting untuk segera dilakukan, karena kehadiran RUU HIP menjadi asbaabul wuruud “asal muasal timbulnya” permasalahan yang berujung dengan suasana yang tidak kondusif sekarang ini.

Kedua : Mengusut konseptor yang menginisiasi RUU HIP.

Poin kedua ini tidak kalah pentingnya, mengingat rakyat Indonesia sudah cukup lama mencium aroma bangkitnya kembali PKI, dan kehadiran RUU HIP semakin memperkuat keyakinan ke arah itu. Karenanya, sikap yang tegas dari Presiden untuk mengusut siapa dalang di balik RUU HIP mutlak segera dilakukan, agar rakyat khususnya ummat Islam, memperoleh jaminan yang pasti, bahwasanya Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi anti komunisme dan tidak akan pernah memberikan peluang sekecil apa pun kepada PKI untuk kembali bangkit dan mengkhianati Negeri ini.

Ketiga : Memastikan Partai Politik yang ada di DPR RI benar-benar bersih dan bebas dari orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan Neo PKI.

Poin terakhir dari surat terbuka ANNAS kepada Presiden ini juga sangat mutlak harus diupayakan Presiden bersama khususnya Partai-Partai koalisi, untuk memberikan jaminan penuh bagi rakyat, bahwa ke depan semua partai benar-benar steril dari orang-orang dan atau simpatisan PKI, dan bahwasanya tidak ada seorang pun dari wakil rakyat di DPR RI yang merupakan kader dan simpatisan PKI.

Merdeka ! Allohu Akbar !

Buya Hamka : Agamalah yang Mengisi Pancasila, Bukan Saling Mengisi.


Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.” (Hamka)


            Di Majalah Panji Masyarakat edisi No 216, (1 Februari 1977), Buya Hamka menulis artikel  berjudul “Ketahanan Ideologi Mutlak Ditingkatkan” dalam rubrik tetap “Dari Hati Ke Hati”.  Dalam tulisannya itu Buya Hamka memberikan komentar terhadap pernyataan Kas Koptamtib, Laksamana Sudomo, bahwa Ideologi Negara Pancasila perlu ditingkatkan.

            Menurut Buya Hamka, diantara pernyataan Sudomo yang menarik adalah pengakuannya bahwa: “Dasar Ketuhanan Yang maha Esa berarti bahwa Pancasila memberikan akomodasi untuk agama.”

            Terhadap pernyataan tersebut, Buya Hamka menjelaskan: “Kita bersyukur karena dari pihak pemerintah sudah ada yang berfikir maju selangkah, yaitu mengatakan bahwa Pancasila dengan agama isi mengisi. Kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa Pancasila memberikan jaminan dan perlindungan kepada agama, sekarang sudah ada yang maju selangkah dengan mengatakan bahwa Pancasila dengan agama  isi mengisi. Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa maka Pancasila memberikan akomodasi kepada agama.”

            Meskipun menyambut baik pernyataan Sudomo tersebut, tetapi Buya Hamka juga menegaskan, bahwa bagi orang muslim, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tiang Agung dari Pancasila, Urat Tunggang dari Pancasila. “Kalau sila pertama ini runtuh, gugur hancurlah keempat sila yang lain,” tulis Buya Hamka.

            Lebih jauh, Buya Hamka – yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI — Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jaminan yang akan membuat Pancasila itu berurat sampai ke bumi berpucuk sampai ke langit dalam alam pikiran bangsa Indonesia.

            “Saya teringat apa yang pernah diungkapkan oleh DN Aidit ketika komunis mulai “mendapat angin” sebelum tahun 1964.  Dia mengakui bahwa Pancasila adalah alat pemersatu Indonesia. Dan apabila bangsa Indonesia telah dapat dipersatukan, dengan sendirinya Pancasila tidak diperlukan lagi,” kata Buya Hamka.

            Buya Hamka pun mengingatkan jangan sampai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap satu bagian Pancasila yang memiliki kedudukan sama dengan sila-sila lainnya. Jika begitu, maka Pancasila akan goyah. Hamka menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah untuk selalu “bertuhan” kepada yang dianggapnya Maha Kuasa. Bagi orang komunis, Yang Maha Kuasa ialah Partai. Siapa saja yang berkuasa maka dialah Yang Maha Kuasa.

            Menurut Buya Hamka, yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Sebab, hal itu sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …”. Bangsa Indonesia sejak awal sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah, dalam sumpah Sapta Marga, dalam sumpah para pejabat senantiasa disyaratkan untuk orang yang bertaqwa.

            “Tidak ada ketaqwaan dalam alam ini kepada berhala atau kepada pemimpin atau kepada thaaghuut. Ketaqwaan hanya kepada Allah sahaja,” tegas Hamka.

            Selanjutnya, Hamka menjelaskan, bahwa dalam Garis Gesar Haluan Negara (GBHN), juga dijelaskan bahwa kita sedang menuju kepada suatu negara yang adil dan makmur, yang diridhai oleh Tuhan.

            “Oleh sebab itu, meskipun negara Republik Indonesia itu sendiri tidak beragama – karena suatu negara tidak perlu beragama, namun rakyatnya, warga negaranya, penduduknya laki-laki dan perempuan, mestilah beragama. Beragama untuk menjamin teguhnya urat Pancasila itu dalam jiwa, dalam masyarakat, dan dalam negara. Urat Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian tulis Hamka.

            Lalu, ulama terkenal yang juga Pahlawan Nasional ini menegaskan sikapnya sebagai muslim:

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.”


            Demikianlah cara pandang seorang Muslim terhadap Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Buya Hamka. Dan ini juga yang ditegaskan oleh para alim ulama NU dalam Munas di Situbondo tahun 1983, bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama.

            Dalam soal ini Buya Hamka pun tegas bersikap, bahwa bagi seorang muslim,  Pancasila bukan saling isi mengisi dengan agama, tetapi agamalah yang mengisi Pancasila. Ini juga yang ditegaskan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh yang ikut lobi-lobi perubahan UUD 1945, pada 18 Agustus 1945.

Dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, Kasman Singodimedjo menyatakan, bahwa umat Islam tetap punya anggapan bahwa Islam itu adalah lebih sempurna dari Pancasila. “Hal itu tentunya tidak akan, dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapa pun,” tegasnya.

Bahkan, menurutnya, umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab, Islam itu didekritkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhai-Nya. (QS 3:19). Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang dijadikan sebagai dasar negara, Kasman mengakui, hal itu sebagai ujian dari Allah, dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri, agar menuju kondisi yang lebih baik.

 “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam,”  demikian penegasan Kasman Singodimedjo. (Depok, 19 Juni 2020).

MEMANCING UNTUK KEMBALI KE PIAGAM JAKARTA

MEMANCING UNTUK
KEMBALI KE PIAGAM JAKARTA

by M Rizal Fadillah

Bermain-main di perdebatan ideologi akan mengentalkan semangat perjuangan umat Islam untuk kembali pada dimensi ruang dan waktu kesejarahannya. Mengagung-agungkan Pancasila rumusan 1 Juni 1945 yang menjadi bagian dari eforia kemenangan Pemilu merupakan sikap politik bodoh dan tidak bijaksana.

Umat Islam akan gigih menolak rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Umat Islam tidak akan mengakui hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Bagi umat Islam hari kelahiran Pancasila adalah 22 Juni 1945 yakni Piagam Jakarta yang ditandatangani Panitia Sembilan termasuk di dalamnya Ir. Soekarno tepat 75 tahun yang lalu. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945.

RUU HIP yang pengusul awal adalah kader PDIP ternyata bernuansa dan berbasis pada Pancasila 1 Juni 1945. Karenanya umat Islam menolak dengan keras. Apalagi hendak mengkerdilkan posisi Agama dan Ketuhanan YME. Pemerintah menyatakan menunda, namun tidak mendapat sambutan. Tuntutan umat tetap pada pencabutan, penghentian, atau pembatalan RUU HIP.

Semangat “Soekarnois” untuk menghidupkan Pancasila rumusan 1 Juni 1945 akan mendapat perlawanan sengit umat Islam. Ini memancing konflik atau gesekan. Umat Islam mungkin akan membangkitkan Pancasila rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Kelompok kiri dan “Soekarnois” dinilai oleh umat Islam telah mengkhianati konsensus bangsa berupa rumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Berlakulah slogan “mereka jual, kita beli”. Piagam Jakarta harus dihormati. Hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945 tetapi 22 Juni 1945.

Jika hendak kembali ke konsensus bangsa 18 Agustus 1945, umat Islam pasti siap. Bersama mengimplementasikan Pancasila hasil konsensus. Akan tetapi jika fakta politik terjadi pengkhianatan maka umat Islam tidak akan tinggal diam. Akan berjuang membela dan menegakkan kebenaran. Berkhidmat pada agama dan syari’at Allah SWT.

Rezim Jokowi kini diuji kemampuan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara apakah konsisten dengan konsensus atau menciptakan iklim berbasah basah dalam kemunduran ideologi. Jika iklim ini yang sengaja dibangun, maka selayaknya Jokowi harus segera turun.

Umat Islam selalu mencari kawan, tidak mencari musuh. Akan tetapi jika ada musuh datang menghadang, maka umat pantang mundur ke belakang. Dosa besar adalah lari dari medan juang.
Artinya umat akan melawan sampai menang.
Allahu Akbar.

*) Pemerhati Politik dan Keagamaan.

Bandung, 22 Juni 2020

RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi?

Oleh Hersubeno Arief

Tak ada angin tak ada hujan, PDIP tiba-tiba menyatakan menolak usulan pemerintah Amerika Serikat (AS) memindahkan ibukota Palestina ke Abu Dis.“PDIP tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis yang disebar ke media Kamis (18/6). Sikap partai, lanjut Hasto, konsisten dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sesuai spirit Dasa Sila Bandung. Pernyataan Hasto yang terkesan ujug-ujug, sekonyong-konyong itu tentu membuat kita sejenak bingung. Ada apa ini? Bukankah isu pemindahan ibukota Palestina ke Abu Dis —sebuah desa dekat Yerusalem Timur ini — merupakan isu yang sudah cukup lama? Usulan itu muncul bersamaan dengan keputusan Israel memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dari tracking media, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Desember 2017 sudah menyerukan agar negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI) menolak dan mengecam keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Jadi isu itu sudah heboh lebih dari dua tahun lalu. Yang menjadi isu utama pemindahan ibukota Israel. Bukan usulan Abu Dis menjadi ibukota masa depan Palestina. Abu Dis hanya isu kembangan. Mengalihkan tuntutan rakyat Palestina bahwa Yerusalem adalah ibukota sah Palestina. Ya semacam gula-gula dari AS dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, bagi rakyat Palestina.

Dari sisi media, rilis Hasto itu sesungguhnya tidak layak berita. Karena tidak aktual. Dari teknis media tidak ada newspegnya. Tidak ada cantolan berita. Bahasa mudahnya, ya masuk kategori berita yang ujug-ujug tadi. Kalau mau aktual, harusnya PDIP memilih isu keputusan Donald Trump memberlakukan UU Hak Asasi Manusia Etnis Uighur. UU itu baru disetujui Trump pada tanggal 7 Juni 2020. Itu baru keren. Baru gagah. Pasti liputannya lumayan besar, dan akan mendapat banyak dukungan. Melalui UU itu pemerintah AS diberikan kewenangan untuk mendeteksi pejabat China yang bertanggung jawab atas “penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan” terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya. Kelihatannya berita yang muncul sekonyong-konyong itu erat kaitannya dengan kontroversi RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP). RUU usulan PDIP itu sekarang ini ditolak oleh warga sak-Indonesia. Termasuk Presiden Jokowi! Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan lain bisa dikait-kaitkan dengan Bung Karno yang rumusan Pancasilanya coba dimasukkan kembali dalam RUU HIP. Sementara isu Uighur, walau aktual jelas langsung menyinggung Cina. Bohir yang sedang membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia. Banyak kepentingan politik di negara tirai bambu itu. Juga kepentingan oligarki yang didominasi para taipan. Tujuan dan target politik yang ingin dicapai sudah bisa diduga. Tidak terlalu sulit membacanya. Pertama, PDIP ingin mengajuk hati rakyat, khususnya umat Islam. PDIP bukan musuh umat Islam. Justru mendukung sepenuhnya sikap umat Islam dan para pegiat HAM. Sikap AS harus dikecam. Harus dilawan. Jadi musuh bersama. Kedua, memulihkan kerusakan politik yang sudah terjadi.Tidak benar bahwa PDIP anti agama. Tidak benar PDIP mendukung kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa hari sebelumnya Ahad (14/6) Hasto juga membuat rilis. PDIP setuju mencantumkan TAP MPRS No XXV tahun 1966 Tentang Larangan PKI, dan menghapus pasal yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Hanya saja PDIP masih mencoba menawar.

Partainya, kata Hasto, menyetujui penambahan klausul larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme- komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. Coba perhatikan frasa kata radikalisme dan khilafahisme. Frasa itu dimasukkan berbarengan dan sejajar dengan marxisme-komunisme. Selama ini umat Islam merasa radikalisme-khilafahisme merupakan frasa yang digunakan pemerintah dan khususnya PDIP untuk memojokkan. Membuat umat Islam seakan-akan anti Pancasila.

Pasti banyak yang belum lupa ketika memperingati Pekan Pancasila bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017 muncul slogan “Saya Pancasila, Saya Indonesia.” Slogan ini diperkenalkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam status di akun Instagram-nya pada 26 Mei 2017. Tagar #SayaPancasilaSayaIndonesia bergema dimana-mana. Kampanye ini dirancang oleh Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang yang terjadi malah terbalik. Melalui RUU HIP justru PDIP yang mendegradasi Pancasila. Dari sumber segala sumber hukum, diturunkan derajatnya hanya sekelas UU.

(Ikut buang badan) Kontroversi RUU HIP ini benar-benar membuat PDIP babak belur. Dalam Bahasa Rocky Gerung “Banteng sedang kejeblos gorong-gorong.” Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang balik badan menarik dukungan. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengembalikan RUU itu ke DPR. Presiden Jokowi malah melangkah lebih jauh. Dia bertindak cepat, bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor, Jumat (19/6). Para purnawiran TNI-Polri dipimpin mantan Wapres Try Sutrisno menolak RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang larangan PKI membuat tanduk para senior TNI langsung berdiri. PDIP dinilai sudah nekad menabrak The biggest taboo. Isu PKI ini benar-benar tidak boleh dilanggar. Kepada para purnawirawan, Jokowi menegaskan “Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Pemerintah juga dengan tegas menutup pintu terhadap komunisme. “Pemerintah tidak pernah ragu,” tegasnya. Langkah politik dan pernyataan Jokowi ini merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP. Kalau melihat gaya politik Jokowi, ada kemungkinan Jokowi juga akan segera bertemu dengan Ormas-ormas keagamaan dan elemen penting penentang RUU HIP. Meredam gejolak, dan –meminjam istilah anggota DPR dari PDIP Aria Bima– buang badan. Banteng moncong putih itu benar-benar ditinggalkan sendirian oleh sekutunya. Yang lebih menyedihkan kini “Petugas Partai” yang ditempatkannya sebagai presiden juga memilih posisi berseberangan. Inilah untuk pertamakalinya Jokowi menyatakan secara terbuka menentang sikap dan pilihan politik PDIP. Sebaliknya PDIP tampaknya juga sudah tampaknya mulai gerah dengan Jokowi.

Bila kita cermati dari empat poin rilis Hasto soal Palestina, detil-detil poinnya merupakan sindiran halus kepada Presiden Jokowi. Hasto menggunakan pintu masuk isu Palestina untuk megembalikan ingatan publik saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kaitannya dengan Pancasila. Saat itu Indonesia dengan semangat politik yang bebas aktif, berperan besar dalam berbagai gerakan menentang imperialisme dan mewujudkan perdamaian dunia. Saat dunia mengalami krisis, muncul ketegangan di berbagai belahan dunia, maka seharusnya Indonesia mengambil peran. Sebuah peran yang pernah dimainkan oleh Bung Karno. Sayangnya dalam penilaian Hasto, saat ini energi bangsa lebih banyak terkuras ke dalam. Penuh hiruk pikuk siapa dapat apa.

Semangat outward looking sebagaimana pernah digelorakan dan diperankan Bung Karno harus dikembalikan. Indonesia harus kembali mengambil tanggung jawab tersebut. “Sebab di tengah berbagai sikap dan tindakan elite yang terlalu melihat ke dalam, energi bangsa terkuras dan melupakan tanggung jawab Indonesia bagi dunia,” tegas Hasto. Kritik atau tepatnya otokritik Hasto sangat pas menggambarkan posisi Indonesia di bawah Jokowi. Situasi politik dalam negeri hiruk pikuk dengan isu-isu yang memecah belah bangsa. Contoh terbaru adalah kontroversi RUU HIP. Peran Indonesia dalam kancah internasional benar-benar mundur ke belakang. Boro-boro menjadi pemimpin dunia. Presiden Jokowi bahkan tercatat lima kali berturut-turut tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum Dewan Keamanan PBB. Apakah krisis politik akibat RUU HIP ini akan menjadi langkah awal yang nyata pecah kongsi PDIP-Jokowi? end

Para Inisiator RUU HIP Berlakukan “Protokol Kesehatan” Menutup Malu.

Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Sudah kita maklumi bersama, bahwa munculnya istilah “protokol kesehatan” akhir-akhir ini di negeri kita sejak awal Maret 2020 lalu gegara menghadapi penyebaran pandemi Covid-19, di antaranya harus rajin cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak sosial.

Anehnya, bak di negeri dogeng, kali ini “protokol kesehatan” tidak hanya diberlakukan untuk menghadapi virus corona (Covid-19) atau HIV (human immunodeficiency virus) yakni virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, tapi rupanya kini protokol kesehatan pun ramai-ramai digunakan oleh para oknum baik yang ada di dalam maupun di luar lembaga legislasi yang menginisiatori terbitnya RUU HIP setelah menghadapi gelombang besar penolakan.

Melihat fenomena yang terjadi ini sungguh menjijikkan, karena protokol kesehatan yang dilakukan pascapenolakan RUU HIP bukanlah protokol kesehatan yang sesungguhnya sesuai arahan medis, melainkan protokol kesehatan dalam arti kiasan.

Mereka yang patut diduga sebagai inisiator atau konseptor ramai-ramai melakukan cuci tangan dalam artian lempar batu sembunyi tangan. Mereka juga ramai-ramai pula menggunakan masker hanya untuk menutup malu, ini pun bagi yang masih punya rasa malu. Demikian pula mereka pun berupaya menjaga jarak sosial dalam arti menutup diri agar tidak dituduh sebagai inisiator RUU HIP

Jika para oknum atau konseptor RUU HIP ramai-ramai melakukan protokol kesehatan dalam arti kiasan seperti tersebut di atas, maka pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang menjadi inisiator atau konseptor di balik terbitnya RUU HIP ini, iblis atau setankah?

Pembiaran status mengambang yang terus berlangsung mengingat belum ada jawaban surat resmi dari presiden tentang menolak atau menyetujui RUU HIP yang telah diajukan pimpinan DPR, maka sangat dimungkinkan suasana kegaduhan akan terus berlanjut. Pertanyaannya, benarkah sesuai undang-undang jawaban presiden untuk menjawab surat pimpinan DPR tentang RUU HIP ini cukup dijawab secara lisan lewat menteri yang ditugaskan?

Semakin lama status mengambang dibiarkan, maka tanpa disadari masyarakat akan dapat melihat dengan jelas sikap, perilaku dan tindakan para oknum yang patut diduga sebagai insiator atau konseptor melakukan protokol kesehatan dalam arti kiasan. Cuci tangan, melempar batu sembunyi tangan. Pakai masker untuk menutup rasa malu bagi yang masih punya rasa malu. Dan, jaga jarak untuk seolah-olah bahwa dirinya tidak terlibat dalam menginisatori RUU HIP ini.

Otak-Atik Sila Pancasila di RUU HIP Diterjang Badai Tsunami Penolakan

Oleh : Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Heboh terjangan badai tsunami penolakan atas terbitnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak terelakan lagi. Uji nyali bagi para inisiator RUU HIP menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan dari berbagai arah.

Timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP salah satu di antaranya patut diduga adanya oknum atau fraksi yang menginisitori guna mencoba mengotak-atik lima sila dalam Pancasila yang akan diperas menjadi Trisila kemudian akhirnya akan menjadi Ekasila.

Inilah di antaranya salah satu pemicu timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP. Sungguh diluar nalar sehat, Pancasila yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini, kini mau dicoba diotak-atik sila-silanya.

Alih-alih pengamalan Pancasila yang hanya tinggal dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kini malah diotak-atik lagi. Kata orang dungu bilang, seperti tidak ada kerjaan saja.

Masihkah para inisiator RUU HIP akan terus melanjutkan pembahasan dengan risiko siap menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan yang semakin dahsyat? Jika hal ini terjadi, sangatlah di luar nalar sehat karena yang akan terjadi wakil rakyat akan berhadapan dengan rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya, lantas keberadaan mereka di parlemen itu mewakili siapa?

Untuk menjaga agar suasana negeri ini tetap kondusif terlebih saat ini kita masih harus menghadapi pandemi Covid-19, buanglah jauh-jauh keinginan untuk menggoalkan RUU HIP menjadi Undang-Undang. Tutup buku atau The End untuk RUU HIP.

Harus Segera Dibuat DPO Inisiator RUU HIP

Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah

Di tengah-tengah bangsa kita sedang sibuk menghadapi pandemi Covid-19, tiba-tiba terjadi gonjang-ganjing akibat terbitnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiatori oleh DPR RI.

Penyebab timbulnya gonjang-ganjing pasca terbitnya RUU HIP ini, kiranya harus segera dibuat Daftar Pencarian Oknum (DPO) oleh lembaga indipenden yang bekerja untuk mencari oknum-oknum yang menginisiatori terbitnya RUU HIP sehingga rakyat akan dapat dengan mudah dan jelas mengetahui siapa saja oknum-oknum yang terindikasi menjadi inisiator tersebut. Keberadaan inisiator ini patut diduga bisa saja mungkin berada di dalam maupun di luar parlemen.

Keberadaan DPO ini sangatlah penting bagi masyarakat, karena masyarakat yang menjadi pemilih saat gelaran pemilu akan segera mengetahui nama oknum, daerah pemilihan dan partainya.

Keberadaan DPO ini sekaligus menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat pemilih. Masyarakat akan tercerahkan bahwa soal pilih memilih wakil rakyat dalam pemilihan legislatif harus selektif. Tidak seperti membeli kucing dalam karung, luarnya bagus tapi dalamnya jelek.

Melalui DPO ini mudah-mudahan ke depan rakyat tidak selalu dibodoh-bodohi lagi. Tiba saatnya ummat menyatakan talak tiga kepada partai-partai yang selama ini mengatasnamakan membela rakyat, namun pada kenyataan jauh dari apa yang dikampanyekan.

DPO ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan bagi rakyat pemilih untuk menarik dukungan secara terbuka kepada oknum dan partai.