LATEST ARTICLES

EMOSI ATAS BAKAR BENDERA

0

by M RIzal Fadillah

Perintah Megawati atau petinggi PDIP untuk bergerak dalam kasus “bakar bendera” bisa menjadi boomerang. Sebagai sikap siaga bagus saja. Akan tetapi jika berlebihan justru bisa merugikan PDIP sendiri yang sedang menjadi “tertuduh” dalam kasus RUU HIP.

Stigma PDIP menjadi sarang kader PKI akan semakin kuat. AD/ART PDIP memuat semangat memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 bukan Pancasila 18 Agustus 1945. Mukadimah dan Pasal 6 Anggaran Dasar PDIP menggambarkan ideologi utama PDIP adalah Pancasila 1 Juni 1945 ditambah dengan sila-sila Tri Sila dan Eka Sila.

Awalnya diperkirakan PDIP akan mengambil langkah yang lebih sabar atau “silent” untuk mencari solusi berimbang. Pernyataan siap untuk memasukan Tap. MPRS No. XXV tahun 1966 dan menghapus Pasal 7 RUU HIP sudah bagus. Tinggal satu langkah lagi yakni membatalkan atau menarik kembali RUU gagasannya tersebut.

Situasi pun akan terkendali. Tuntutan tindak lanjut untuk pengusutan apalagi sampai proses hukum bukanlah hal yang mudah.
Namun nyatanya PDIP mengeluarkan “banteng-banteng” yang dinilai terprovokasi oleh pembakaran bendera di arena unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Masalahnya pertama siapa dan apa latar belakang pembakar perlu diketahui. Tak bisa menuduh organisasi tertentu FPI misalnya. Kedua, bendera PDIP sendiri sudah banyak dibakar oleh kadernya sendiri seperti di Kalbar. Ketiga, pembakaran bendera PDIP bersamaan dengan pembakaran bendera PKI sehingga membelanya dapat dikesankan membela bendera PKI. Keempat, belum ada aturan pidana untuk pembakaran bendera partai.

Pembakar bendera tauhid tahun 2018 di Garut dihukum 10 hari dan denda 2000 rupiah saja.

PKI dan Komunisme menjadi isu politik yang dikaitkan dengan usulan PDIP soal RUU HIP. Gerakan untuk membatalkan sedang menggelinding. Jika kader-kader PDIP turun ke jalan-jalan, maka nuansa tahun 1965 akan terasa. Perlawanan terhadap PKI dan Komunisme di kalangan masyarakat cukup tinggi.

Jika kader bertindak brutal maka akan terbangun stigma buruk. Kekuatan umat Islam juga tidak akan tinggal mdiam. Di medsos banyak ungkapan “loe jual, gue beli” ada juga “loe jual, gue borong”. Opini yang dapat terbangun adalah “pembakar bendera” versus “pembakar Pancasila”.

Jika Mega marah-marah mengumbar emosi, maka bukan saja RUU HIP itu gagal juga, PDIP semakin porak poranda. Parpol lain “balik badan” meninggalkan PDIP sendirian. Jokowi pun lari menjauhi. Akhirnya ya rugi. Isunya juga sangat berat urusan PKI dan Komunisme.

Dibutuhkan kematangan PDIP untuk bermain cantik. RUU HIP adalah contoh permainan yang buruk. Bila matang dan cerdik, maka dipastikan PDIP tidak akan bisa dibohongi oleh petugas partainya sendiri. PDIP partai pemenang Pemilu tetapi tidak berkuasa. Nampaknya ada “pencuri” kekuasaan yang jauh lebih kuat dan menentukan. Akibatnya bu Mega marah marah.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 27 Juni 2020

Bola Panas Tolak RUU HIP Menggelinding Kembali Ke Senayan.

0

Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan III, 12 Mei 2020 lalu, kini RUU-nya masih di tangan pemerintah dan DPR masih menunggu jawaban resmi melalui Surat Presiden yang berisi dilanjutkan pembahasan atau ditolak, yang dalam klausul aturannya tak ada istilah ditunda.

Seiring dengan disahkannya RUU tersebut, mulailah bola panas penolakan bergulir ke segala arah hingga nyaris di seluruh provinsi muncullah pernyataan-pertanyaan sikap penolakan RUU ini dari berbagai kalangan dan ormas-ormas Islam. Guliran bola panas penolakan akhirnya menggelinding kembali ke Senayan tempat awal RUU ini dirancang oleh DPR di Senayan, yang pada Rabu (24/6/2020) gerakan aksi penolakan menuju ke DPR.

Sungguh di luar nalar sehat, jika rakyat menolak RUU yang diinisiatori DPR lantas DPR-nya bersikeras untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP yang kontrovesial ini. Maka layak timbul pertanyaaan, masih pantaskah DPR mengklaim bahwa dirinya adalah wakil rakyat padahal rakyat yang diwakilinya menolak produk inisiatif para wakilnya? Tak eloklah jika sampai terjadi antara DPR yang mengklaim mewakili rakyat malah harus bersitegang dengan rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya, jika ketegangan ini terus berlanjut lalu para anggota dewan yang terhormat yang ada di ruang terhormat pula saat ini, keberadaannya mewakili siapa?

Untuk tetap bisa menjaga marwah anggota dewan yang terhormat dan seiring dengan kita bersama masih harus fokus menghadapi pandemi Covid-19 yang belum juga bisa diprediksi kapan berakhirnya, kini tiba saatnya DPR dengan “legowo” menarik atau membatalkan RUU HIP dari pembahasan. Stop RUU HIP agar bola panas penolakan cepat mereda.

Selain mencabut atau membatalkan RUU HIP ini, langkah berikutnya usut sampai tuntas oknum-oknum yang menjadi inisiator atau konseptor RUU yang menimbulkan kegaduhan ini. Masih sangat memungkinkan terindikasi inisiator atau konseptornya berasal dari dalam maupun dari luar anggota dewan. Hal ini penting segera dituntaskan sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat, sekaligus menjadi ajang bersih-bersih di tubuh partai dari para anggotanya yang patut diduga akan membangkitkan kembali faham komunisme.

Tak perlu banyak argumen lagi untuk membatalkan RUU HIP, karena Pancasila hanya tinggal pengamalannya. Bukan hanya sekadar viral di media mengklaim, saya pancasilais, tapi kenyataannya nol besar alias hanya sekadar pencitraan.

Buya Hamka : Agamalah yang Mengisi Pancasila, Bukan Saling Mengisi.


Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.” (Hamka)


            Di Majalah Panji Masyarakat edisi No 216, (1 Februari 1977), Buya Hamka menulis artikel  berjudul “Ketahanan Ideologi Mutlak Ditingkatkan” dalam rubrik tetap “Dari Hati Ke Hati”.  Dalam tulisannya itu Buya Hamka memberikan komentar terhadap pernyataan Kas Koptamtib, Laksamana Sudomo, bahwa Ideologi Negara Pancasila perlu ditingkatkan.

            Menurut Buya Hamka, diantara pernyataan Sudomo yang menarik adalah pengakuannya bahwa: “Dasar Ketuhanan Yang maha Esa berarti bahwa Pancasila memberikan akomodasi untuk agama.”

            Terhadap pernyataan tersebut, Buya Hamka menjelaskan: “Kita bersyukur karena dari pihak pemerintah sudah ada yang berfikir maju selangkah, yaitu mengatakan bahwa Pancasila dengan agama isi mengisi. Kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa Pancasila memberikan jaminan dan perlindungan kepada agama, sekarang sudah ada yang maju selangkah dengan mengatakan bahwa Pancasila dengan agama  isi mengisi. Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa maka Pancasila memberikan akomodasi kepada agama.”

            Meskipun menyambut baik pernyataan Sudomo tersebut, tetapi Buya Hamka juga menegaskan, bahwa bagi orang muslim, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tiang Agung dari Pancasila, Urat Tunggang dari Pancasila. “Kalau sila pertama ini runtuh, gugur hancurlah keempat sila yang lain,” tulis Buya Hamka.

            Lebih jauh, Buya Hamka – yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI — Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jaminan yang akan membuat Pancasila itu berurat sampai ke bumi berpucuk sampai ke langit dalam alam pikiran bangsa Indonesia.

            “Saya teringat apa yang pernah diungkapkan oleh DN Aidit ketika komunis mulai “mendapat angin” sebelum tahun 1964.  Dia mengakui bahwa Pancasila adalah alat pemersatu Indonesia. Dan apabila bangsa Indonesia telah dapat dipersatukan, dengan sendirinya Pancasila tidak diperlukan lagi,” kata Buya Hamka.

            Buya Hamka pun mengingatkan jangan sampai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap satu bagian Pancasila yang memiliki kedudukan sama dengan sila-sila lainnya. Jika begitu, maka Pancasila akan goyah. Hamka menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah untuk selalu “bertuhan” kepada yang dianggapnya Maha Kuasa. Bagi orang komunis, Yang Maha Kuasa ialah Partai. Siapa saja yang berkuasa maka dialah Yang Maha Kuasa.

            Menurut Buya Hamka, yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Sebab, hal itu sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …”. Bangsa Indonesia sejak awal sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah, dalam sumpah Sapta Marga, dalam sumpah para pejabat senantiasa disyaratkan untuk orang yang bertaqwa.

            “Tidak ada ketaqwaan dalam alam ini kepada berhala atau kepada pemimpin atau kepada thaaghuut. Ketaqwaan hanya kepada Allah sahaja,” tegas Hamka.

            Selanjutnya, Hamka menjelaskan, bahwa dalam Garis Gesar Haluan Negara (GBHN), juga dijelaskan bahwa kita sedang menuju kepada suatu negara yang adil dan makmur, yang diridhai oleh Tuhan.

            “Oleh sebab itu, meskipun negara Republik Indonesia itu sendiri tidak beragama – karena suatu negara tidak perlu beragama, namun rakyatnya, warga negaranya, penduduknya laki-laki dan perempuan, mestilah beragama. Beragama untuk menjamin teguhnya urat Pancasila itu dalam jiwa, dalam masyarakat, dan dalam negara. Urat Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian tulis Hamka.

            Lalu, ulama terkenal yang juga Pahlawan Nasional ini menegaskan sikapnya sebagai muslim:

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.”


            Demikianlah cara pandang seorang Muslim terhadap Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Buya Hamka. Dan ini juga yang ditegaskan oleh para alim ulama NU dalam Munas di Situbondo tahun 1983, bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama.

            Dalam soal ini Buya Hamka pun tegas bersikap, bahwa bagi seorang muslim,  Pancasila bukan saling isi mengisi dengan agama, tetapi agamalah yang mengisi Pancasila. Ini juga yang ditegaskan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh yang ikut lobi-lobi perubahan UUD 1945, pada 18 Agustus 1945.

Dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, Kasman Singodimedjo menyatakan, bahwa umat Islam tetap punya anggapan bahwa Islam itu adalah lebih sempurna dari Pancasila. “Hal itu tentunya tidak akan, dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapa pun,” tegasnya.

Bahkan, menurutnya, umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab, Islam itu didekritkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhai-Nya. (QS 3:19). Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang dijadikan sebagai dasar negara, Kasman mengakui, hal itu sebagai ujian dari Allah, dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri, agar menuju kondisi yang lebih baik.

 “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam,”  demikian penegasan Kasman Singodimedjo. (Depok, 19 Juni 2020).

RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi?

Oleh Hersubeno Arief

Tak ada angin tak ada hujan, PDIP tiba-tiba menyatakan menolak usulan pemerintah Amerika Serikat (AS) memindahkan ibukota Palestina ke Abu Dis.“PDIP tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis yang disebar ke media Kamis (18/6). Sikap partai, lanjut Hasto, konsisten dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sesuai spirit Dasa Sila Bandung. Pernyataan Hasto yang terkesan ujug-ujug, sekonyong-konyong itu tentu membuat kita sejenak bingung. Ada apa ini? Bukankah isu pemindahan ibukota Palestina ke Abu Dis —sebuah desa dekat Yerusalem Timur ini — merupakan isu yang sudah cukup lama? Usulan itu muncul bersamaan dengan keputusan Israel memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dari tracking media, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Desember 2017 sudah menyerukan agar negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI) menolak dan mengecam keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Jadi isu itu sudah heboh lebih dari dua tahun lalu. Yang menjadi isu utama pemindahan ibukota Israel. Bukan usulan Abu Dis menjadi ibukota masa depan Palestina. Abu Dis hanya isu kembangan. Mengalihkan tuntutan rakyat Palestina bahwa Yerusalem adalah ibukota sah Palestina. Ya semacam gula-gula dari AS dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, bagi rakyat Palestina.

Dari sisi media, rilis Hasto itu sesungguhnya tidak layak berita. Karena tidak aktual. Dari teknis media tidak ada newspegnya. Tidak ada cantolan berita. Bahasa mudahnya, ya masuk kategori berita yang ujug-ujug tadi. Kalau mau aktual, harusnya PDIP memilih isu keputusan Donald Trump memberlakukan UU Hak Asasi Manusia Etnis Uighur. UU itu baru disetujui Trump pada tanggal 7 Juni 2020. Itu baru keren. Baru gagah. Pasti liputannya lumayan besar, dan akan mendapat banyak dukungan. Melalui UU itu pemerintah AS diberikan kewenangan untuk mendeteksi pejabat China yang bertanggung jawab atas “penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan” terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya. Kelihatannya berita yang muncul sekonyong-konyong itu erat kaitannya dengan kontroversi RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP). RUU usulan PDIP itu sekarang ini ditolak oleh warga sak-Indonesia. Termasuk Presiden Jokowi! Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan lain bisa dikait-kaitkan dengan Bung Karno yang rumusan Pancasilanya coba dimasukkan kembali dalam RUU HIP. Sementara isu Uighur, walau aktual jelas langsung menyinggung Cina. Bohir yang sedang membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia. Banyak kepentingan politik di negara tirai bambu itu. Juga kepentingan oligarki yang didominasi para taipan. Tujuan dan target politik yang ingin dicapai sudah bisa diduga. Tidak terlalu sulit membacanya. Pertama, PDIP ingin mengajuk hati rakyat, khususnya umat Islam. PDIP bukan musuh umat Islam. Justru mendukung sepenuhnya sikap umat Islam dan para pegiat HAM. Sikap AS harus dikecam. Harus dilawan. Jadi musuh bersama. Kedua, memulihkan kerusakan politik yang sudah terjadi.Tidak benar bahwa PDIP anti agama. Tidak benar PDIP mendukung kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa hari sebelumnya Ahad (14/6) Hasto juga membuat rilis. PDIP setuju mencantumkan TAP MPRS No XXV tahun 1966 Tentang Larangan PKI, dan menghapus pasal yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Hanya saja PDIP masih mencoba menawar.

Partainya, kata Hasto, menyetujui penambahan klausul larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme- komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. Coba perhatikan frasa kata radikalisme dan khilafahisme. Frasa itu dimasukkan berbarengan dan sejajar dengan marxisme-komunisme. Selama ini umat Islam merasa radikalisme-khilafahisme merupakan frasa yang digunakan pemerintah dan khususnya PDIP untuk memojokkan. Membuat umat Islam seakan-akan anti Pancasila.

Pasti banyak yang belum lupa ketika memperingati Pekan Pancasila bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017 muncul slogan “Saya Pancasila, Saya Indonesia.” Slogan ini diperkenalkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam status di akun Instagram-nya pada 26 Mei 2017. Tagar #SayaPancasilaSayaIndonesia bergema dimana-mana. Kampanye ini dirancang oleh Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang yang terjadi malah terbalik. Melalui RUU HIP justru PDIP yang mendegradasi Pancasila. Dari sumber segala sumber hukum, diturunkan derajatnya hanya sekelas UU.

(Ikut buang badan) Kontroversi RUU HIP ini benar-benar membuat PDIP babak belur. Dalam Bahasa Rocky Gerung “Banteng sedang kejeblos gorong-gorong.” Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang balik badan menarik dukungan. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengembalikan RUU itu ke DPR. Presiden Jokowi malah melangkah lebih jauh. Dia bertindak cepat, bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor, Jumat (19/6). Para purnawiran TNI-Polri dipimpin mantan Wapres Try Sutrisno menolak RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang larangan PKI membuat tanduk para senior TNI langsung berdiri. PDIP dinilai sudah nekad menabrak The biggest taboo. Isu PKI ini benar-benar tidak boleh dilanggar. Kepada para purnawirawan, Jokowi menegaskan “Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Pemerintah juga dengan tegas menutup pintu terhadap komunisme. “Pemerintah tidak pernah ragu,” tegasnya. Langkah politik dan pernyataan Jokowi ini merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP. Kalau melihat gaya politik Jokowi, ada kemungkinan Jokowi juga akan segera bertemu dengan Ormas-ormas keagamaan dan elemen penting penentang RUU HIP. Meredam gejolak, dan –meminjam istilah anggota DPR dari PDIP Aria Bima– buang badan. Banteng moncong putih itu benar-benar ditinggalkan sendirian oleh sekutunya. Yang lebih menyedihkan kini “Petugas Partai” yang ditempatkannya sebagai presiden juga memilih posisi berseberangan. Inilah untuk pertamakalinya Jokowi menyatakan secara terbuka menentang sikap dan pilihan politik PDIP. Sebaliknya PDIP tampaknya juga sudah tampaknya mulai gerah dengan Jokowi.

Bila kita cermati dari empat poin rilis Hasto soal Palestina, detil-detil poinnya merupakan sindiran halus kepada Presiden Jokowi. Hasto menggunakan pintu masuk isu Palestina untuk megembalikan ingatan publik saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kaitannya dengan Pancasila. Saat itu Indonesia dengan semangat politik yang bebas aktif, berperan besar dalam berbagai gerakan menentang imperialisme dan mewujudkan perdamaian dunia. Saat dunia mengalami krisis, muncul ketegangan di berbagai belahan dunia, maka seharusnya Indonesia mengambil peran. Sebuah peran yang pernah dimainkan oleh Bung Karno. Sayangnya dalam penilaian Hasto, saat ini energi bangsa lebih banyak terkuras ke dalam. Penuh hiruk pikuk siapa dapat apa.

Semangat outward looking sebagaimana pernah digelorakan dan diperankan Bung Karno harus dikembalikan. Indonesia harus kembali mengambil tanggung jawab tersebut. “Sebab di tengah berbagai sikap dan tindakan elite yang terlalu melihat ke dalam, energi bangsa terkuras dan melupakan tanggung jawab Indonesia bagi dunia,” tegas Hasto. Kritik atau tepatnya otokritik Hasto sangat pas menggambarkan posisi Indonesia di bawah Jokowi. Situasi politik dalam negeri hiruk pikuk dengan isu-isu yang memecah belah bangsa. Contoh terbaru adalah kontroversi RUU HIP. Peran Indonesia dalam kancah internasional benar-benar mundur ke belakang. Boro-boro menjadi pemimpin dunia. Presiden Jokowi bahkan tercatat lima kali berturut-turut tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum Dewan Keamanan PBB. Apakah krisis politik akibat RUU HIP ini akan menjadi langkah awal yang nyata pecah kongsi PDIP-Jokowi? end

Otak-Atik Sila Pancasila di RUU HIP Diterjang Badai Tsunami Penolakan

Oleh : Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Heboh terjangan badai tsunami penolakan atas terbitnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak terelakan lagi. Uji nyali bagi para inisiator RUU HIP menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan dari berbagai arah.

Timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP salah satu di antaranya patut diduga adanya oknum atau fraksi yang menginisitori guna mencoba mengotak-atik lima sila dalam Pancasila yang akan diperas menjadi Trisila kemudian akhirnya akan menjadi Ekasila.

Inilah di antaranya salah satu pemicu timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP. Sungguh diluar nalar sehat, Pancasila yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini, kini mau dicoba diotak-atik sila-silanya.

Alih-alih pengamalan Pancasila yang hanya tinggal dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kini malah diotak-atik lagi. Kata orang dungu bilang, seperti tidak ada kerjaan saja.

Masihkah para inisiator RUU HIP akan terus melanjutkan pembahasan dengan risiko siap menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan yang semakin dahsyat? Jika hal ini terjadi, sangatlah di luar nalar sehat karena yang akan terjadi wakil rakyat akan berhadapan dengan rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya, lantas keberadaan mereka di parlemen itu mewakili siapa?

Untuk menjaga agar suasana negeri ini tetap kondusif terlebih saat ini kita masih harus menghadapi pandemi Covid-19, buanglah jauh-jauh keinginan untuk menggoalkan RUU HIP menjadi Undang-Undang. Tutup buku atau The End untuk RUU HIP.

Zhu Hailun Konseptor penjara massal Umat Islam Uyghur

Zhu Hailun , adalah seorang Komunis China sbg Arsitek / Konseptor penjara massal Umat Islam Uyghur .

Mengatakan : “Tuhan kalian (muslim Uyghur) adalah sampah”

ini adalah sebagai bukti bahwa Umat Islam di beberapa negara selalu di musuhi terlebih mereka sebagai minoritas.

pelajaran bagi umat Islam : Ke imanan atau keyakinan hidup sebagai muslim yang taat akan selalu di musuhi , paling minimal di ganggu / di cemooh ke Imanan tsb.

BJ Habibie Masih dalam perawatan?

0

Beredar informasi Presiden ketiga Republik Indonesia Baharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia pada Selasa (10/9/2019) dini hari.

Informasi tersebut beredar melalui pesan dalam sosial media Facebook yang kemudian disebarkan lebih jauh lagi melalui aplikasi obrolan elektronik Whatsapp, oleh orang-orang yang membaca pesan tersebut di Facebook.

Dikutip dari Antara, pesan tersebut mulai muncul Selasa dinihari sekitar pukul 00:00 WIB, namun dihapus pada pukul 05:00 WIB.

Dari pantauan di lokasi tempat Habibie dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sejak pukul 05:40 WIB, tidak terlihat adanya pengawalan atau kolega dan pejabat negara yang menjenguk, sebagaimana lazimnya ketika seorang tokoh bangsa meninggal dunia.

Bahkan dua orang petugas informasi yang ditanya Antara mengaku tidak mengetahui info tersebut dan siapa yang menjenguk Habibie.

“Wah gak tahu saya,” kata para petugas informasi yang tidak mau disebutkan namanya.

Informasi terakhir, Habibie tengah menjalani perawatan intensif di ruangan CICU lantai 2, Gedung Utama RSPAD sejak Senin (2/9) lalu.

Sebelumnya Sekretaris pribadi BJ Habibie, Rubijanto, mengonfirmasi bahwa Habibie sedang menjalani perawatan insentif oleh tim dokter kepresidenan.

“Dengan hormat bersama ini kami konfirmasikan bahwa Bapak BJ Habibie saat ini sedang menjalani perawatan yang intensif oleh Tim Dokter Kepresidenan (TDK) di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Rubijanto dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9).

Namun Rubijanto belum mau menerangkan penyakit apa yang sedang dialami Habibie, dia hanya menginformasikan bahwa Habibie belum bisa dijenguk.

“Sesuai petunjuk TDK bahwa agar beliau mendapat perawatan optimal dan dapat istirahat penuh, maka untuk sementara waktu Bapak Habibie belum diizinkan untuk dikunjungi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mewakili keluarga besar Habibie memohon doa agar Habibie segera diberi kesembuhan.

“Kami atas nama keluarga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan doa dari semua pihak, memohon ke hadirat Allah SWT agar beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan agar dapat beraktivitas kembali,” ucapnya.

Ramadhan Bahagia Jufi Salurkan 125 Paket Pangan Lebaran dan 200 Paket Takjil

BEKASI–Kegembiraan terpancar di wajah Nurdiansyah (39), ayah dari lima anak ketika terima bantuan paket pangan Lebaran dari Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi). Laki-laki berstatus guru ngaji di Sukatenang, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini tidak cukup sekali mengucapkan rasa syukur dan terima kasih.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih telah diberi bantuan. Saya agak kaget ketika tiba-tiba didatangi teman-teman jurnalis filantropi dan diberi bantuan,” kata Nurdiansyah, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Nurdiansyah, paket pangan Lebaran ini sangat membantu di tengah masa pandemi yang belum juga mereda. Selama ini, Nurdiansyah tinggal di sebuah bangunan mangkrak. Di bangunan itulah ia beserta sang istri mengajarkan Quran kepada anak-anak kampung.

Namun, lebih dari setahun belakangan ini pengajian dihentikan sementara akibat pandemi. Saat ini Nurdiansyah tak memiliki mata pencaharian tetap.

“Untuk sehari-hari kami makan dari hasil menanam di lahan nganggur,” jelas Nurdiansyah.

Paket pangan Lebaran juga diberikan kepada Gibral Hakim (30), berprofesi ojek daring. Ia mengaku senang menerima bantuan dari Jufi. “Terima kasih bantuannya. Ngojek lagi sepi gini, Alhamdulillah dapat bantuan,” kata Gibral yang biasa menarik penumpang di wilayah Bekasi.

Program bantuan paket pangan Lebaran merupakan rangkaian kegiatan Ramdhan Bahagia 2021 yang diselenggarakan Jufi. Sebanyak 125 paket pangan Lebaran senilai Rp200.000 per paket disebar di Bekasi, Depok, Jakarta, dan Tangerang.

Adapun isi paket: beras, minyak, gula, kopi, teh celup, kurma, sirup, sarden, sari kelapa, dan susu. Paket disalurkan kepada marbot, guru ngaji, yatim, dhuafa dan pekerja informal.

Selain itu, Jufi juga menyebar bantuan takjil sebanyak 200 paket senilai Rp20.000 per paket. Adapun isi paket: nasi, ayam goreng tepung, minuman teh dalam kemasan kotak dan vitamin C. Paket takjil diberikan kepada pengguna jalan di sejumlah titik Bekasi, Jakarta, dan Depok.

Program Ramadhan Bahagia terlaksana atas kerjasama Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi) dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), YBM PLN, Amanah Astra, Bank Muamalat, BCA Syariah, Yayasan Hasanah Titik dan SMP Pesantren Cendekia Amanah.

“Program Ramadhan Bahagia merupakan komitmen kami membantu sesama wabil khusus di bulan puasa,” kata Wiyanto, Ketua Panitia Ramadhan Bahagia, saat diwawancara, Ahad (2/5/2021).

Jurnalis media daring Industry.co.id ini mengatakan, membantu kalangan mustadh’afin merupakan kebahagian tersendiri. Tak lupa ia menyampaikan terima kasiih kepada para sponsor dan donatur.

“Kami ucapkan terimakasih sehingga program Ramadhan Bahagia dapat berjalan dengan baik,” ujar dia.**

HENTIKAN KRIMINALISASI AJARAN ISLAM DAN AKTIVIS, DIBALIK PENANGKAPAN MUNARMAN?

0

Oleh,
Chandra Purna Irawan SH MH
(Ketua LBH PELITA UMAT dan BHP KSHUMI)

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menyatakan menyita sejumlah buku bertema jihad saat menangkap Munarman di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa semestinya sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Pemanggilan dan pemeriksaan adalah tahapan mesti dilakukan, guna memberikan kesempatan bagi orang yang dituduh untuk memberikan penjelasan, keterangan dan pembelaan. Hal sesuai dengan asas due process of law dan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada penangkapan terhadap H. Munarman, S.H., belum pernah dilakukan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka. Penangkapan yang dilakukan juga bukan termasuk kategori tertangkap tangan. Dengan demikian tindakan penangkapan bertentangan dengan KUHAP;

KEDUA, Bahwa kami protes keras terhadap penyitaan sejumlah buku yang bertema jihad, terlebih lagi kemudian dipublikasikan ke media dan publik. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap istilah dan ajaran Islam yaitu jihad. Istilah jihad banyak dijelaskan didalam Al-Qur’an dan hadits;

KETIGA, Bahwa kami mendorong agar proses penegakan hukum dipisahkan dari politik. Kami berpendapat bahwa menyita buku-buku bertema jihad dan menampilkan kehadapan media dan publik adalah tampak seperti tindakan politik. Apa hubungannya antara tindakan pidana dengan buku tersebut. Kami patut menduga sedang ada upaya membangun narasi “buku-buku jihad inspirator teroris”, sehingga berujung pada stigmatisasi-alienasi istilah jihad;

KEEMPAT, bahwa adanya kriminalisasi dan ‘monsterisasi’ Jihad, membuat orang takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ditakutkan. Dikhawatirkan terjadi kecenderungan tidak akan berani menjelaskan terkait Jihad Sebab ketika membahas seolah-olah seorang penjahat atau teroris dan dituduh orang yang cenderung akan berpikiran ISIS;

KEEMPAT, Bahwa penangkapan Munarman dengan dilakukan penyitaan buku-buku Jihad serta ditampilkan ke publik. Dikhawatirkan masyarakat menarik kesimpulan bahwa terjadi dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.

Demikian.
Wallahualam bishawab.

Perlakuan Buruk Pada Munarman oleh Rezim Jokowi, Membuat Ia Makin Dikagumi Dan Dicintai Umat

0

Kamis, 29 April 2021

Faktakini.info

✍ *Iramawati Oemar*

Rasanya hati ini mendidih melihat Pak/Ustadz Munarman diperlakukan seperti ini.

Saat proses penangkapan di rumahnya, beliau mau pakai sandal saja tidak boleh, padahal mungkin hanya butuh waktu kurang dari 1 menit.

Densus 88 sedikitpun tak memberi kesempatan, bahkan beliau dibentak, dibawa secara paksa.

Adakah mereka berani berlaku kasar seperti itu pada TSK KORUPTOR?!

Beranikah aparat penegak hukum mendorong, memaksa, membentak koruptor kakap, apalagi koruptor bansos?!

Yakin “tidak”!

Malah kalau menghadapi koruptor akan santun sekali, diberi kesempatan melambai²kan tangan segala.

Sekitar jam 5 sore dijemput dari rumahnya di Pamulang, Tangsel, tiba di Polda Metro malam harinya, dalam keadaan mata ditutup kain hitam.

Untuk apa?!

Bukankah Pak Munarman hanya seorang diri, tangannya sudah diborgol ke bagian belakang badannya, apa masih bisa melawan?!

Dalam keadaan shaum Ramadhan pula, bahkan untuk berbuka pun saya yakin tidak bisa kalau borgol tak dibuka.

Apakah beliau diberi kesempatan membatalkan puasannya saat maghrib tiba?!

Apakah bisa berwudhu dan sholat dalam keadaan diborgol?!

Kenapa masih harus ditutup matanya?!!

Rasanya belum pernah lihat koruptor kakap dan/atau bandar besar narkoba yang ditangkap lalu dibawa dalam keadaan sudah diborgol masih pula ditutup kain hitam matanya.

Satu hal, makna yang bisa ditangkap adalah: mereka hendak MENGHINAKAN Pak Munarman.

Hanya bercelana pendek (maklum sedang di dalam rumahnya), padahal, mereka pasti tahu, itu bagian dari aurat laki-laki. 

Seandainya terjadi pada seorang perempuan, pasti dibawa dalam keadaan masih pakai daster dan gak sempat pakai jilbab.

Mereka ingin mempermalukan Pak Munarman, sama seperti ketika dulu memamerkan Ustadzah Kinkin Annida, padahal cuma dituduh melanggar UU ITE.

Ya ALLAH, kami tidak terima ini semua!

Pagi tadi saat sahur, nonton tausiyah UAS dan Sahabat, ada ucapan UAS yang cukup bikin adem dan optimis.

*”Jika engkau direndahkan, dihinakan, oleh sesama manusia, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa engkau sebenarnya MULIA disisi ALLAH.  Yang kekal itu perkataan ALLAH, bukan perkataan manusia.”*

*”Jika engkau dihina, sesungguhnya ALLAH sedang ingin memberimu ganjaran/pahala berlimpah yang tidak akan bisa didapat dengan sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya”.*

(Ustadz Abdul Somad, dalam tausiyah sahur di TV One, 28 April 2021, 04.25 wib)

***

Ya Allah, hinakanlah sesiapapun yang menghinakan ulama kami, rendahkanlah sesiapapun yang merendahkan marwah kaum Mukminin, dzholimilah sesiapapun yang mendzholimi Muslim yang lurus dan sedang berikhtiar menegakkan kebenaran dan keadilan. Aamiin allahumma aamiin… 

Pak Munarman, insyaa Allah anda kuat. Anda punya NYALI, itu sebabnya anda ditarget duluan, untuk menciutkan nyali yang lain.

Insyaa Allah, Robb mu sedang meninggikan derajatmu.

MUNARMAN DITANGKAP, KRIMINALISASI OLEH REZIM?

0

by M Rizal Fadillah

Penangkapan Munarman yang dikaitkan dengan terorisme, dan itu terjadi tahun 2015, adalah aneh. Orang dengan mudah nyeletuk mestinya tangkap tahun itu kan ada bukti acara FPI Makassar dan lainnya. Munarman berulang melakukan klarifikasi soal acara tersebut.

Persoalan sebenarnya adalah bahwa keperluan penangkapan memang saat ini. Di tengah kasus HRS yang dalam proses pengadilan dimana Munarman menjadi salah satu pembelanya. HRS, FPI, dan Munarman adalah target politik dengan alat hukum.

Penangkapan Munarman oleh Densus 88 menimbulkan pro dan kontra. Fadli Zon menyebut mengada-ada. Menyeret dari rumah kediamannya dinilai melanggar HAM karena untuk memakai sandal saja tidak diberi kesempatan. Sebagai advokat tentu perlakuan seperti itu di luar batas. Advokat yang semestinya diperlakukan dengan hormat. Melalui proses pemanggilan hukum tentu Munarman akan memenuhi.

Jika kriminalisasi menjadi target ya apapun bisa dilakukan. Asas praduga tak bersalah sangat mudah diabaikan. Barang bukti dapat diolah, bubuk deterjen pembersih di markas Petamburan bisa menjadi narkoba atau bahan peledak. Untuk meledakkan cecunguk atau tikus. Buku do’a dapat menjadi panduan syahid. Dengan tuduhan terorisme maka semua prosedur hukum dapat dilewati.

Sejak jaman Adnan Buyung Nasution dahulu Munarman sudah menjadi advokat LBH yang gigih membela klien korban pelanggaran HAM. Pembelaan dalam kasus HRS menunjukkan kualitasnya yang faham hukum, cerdas, dan berani. Wajar jika selalu menjadi subyek dan obyek berita. Ketika kini dikaitkan keterlibatan dengan terorisme yang jelas melanggar hukum, maka tentu jauh dari karakter dan kapasitas Munarman. Ia memiliki prinsip kehati-hatian hukum dalam rangka penegakkan hukum.

Ya proses politik sedang berjalan HRS, FPI, dan Munarman memang menjadi target. Dari kacamata ini kita dapat melihatnya, sebab jika konteksnya penegakkan hukum dan keadilan, maka peristiwa HRS, FPI, dan Munarman tentu tidak akan terjadi. Menjadi pertanyaan umum di kalangan publik, kita ini sedang menjalankan prinsip negara hukum atau negara kekuasaan ? Jika yang kedua, maka kriminalisasi bisa saja adalah biasa.

Hanya masalahnya apakah masyarakat, rakyat, dan umat haruskah pasrah berada dibawah bendera negara kekuasaan ?
Sudah tidak ada lagi kah pejuang kebenaran dari kalangan ulama, cendekiawan, politisi, pengacara, TNI-Polri, mahasiswa, buruh dan elemen strategis lainnya ?

Tentu masih banyak aktivis perjuangan yang memiliki kepedulian. Kasus Munarman yang juga diyakini bukanlah teroris, namun kepentingan politik begitu mudah mengaitkan dengan terorisme. Perlu dikawal proses yang dijalankan.
Semoga asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 28 April 2021

Menjamin Pendirian Gereja HKBP di Cinere, Warga Kristen tak Percaya Munarman Terlibat Terorisme

0

Seorang warga Kristen bernama Roy Pakpahan menegaskan Munarman tidak terlibat terorisme dan pernah membantu perijinanan pendirian gereja HKBP.

“I stand with Maman. Teroris pala lu..gereja HKBP di Cinere tempat saya beribadah, awalnya tidak bisa berdiri. Orang takut beribadah. Maman bilang kalau memang surat ijin sudah ada dan lengkap ya bangun saja. Kalau ada yang ganggu kabarin guwa kata Maman,” kata Roy dalam pernyataan di WhatsApp Group (WAG).

Marhaban ya Ramadhan

1. Jika tenggorokan bisa haus akan air, hati juga bisa haus akan hidayah. Semoga Ramadhan kali ini mengobati hati yang dahaga. Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 H.

2. Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

3. Bila hati saling terpaut, rasa cinta kan terjalin indah. Bila ada salah dan khilaf terjadi, mohon maafnya lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

4. Lidah memang tak bertulang. Tiada kita terasa patah ketika berucap. Jika ada hati yang patah karenanya, mohon maaf untuk segala perkataan yang menyakitkan.

Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 H



NOL SATU NOL DUA DI PELAMINAN

0

by M Rizal Fadillah

Jokowi dan Prabowo bukan melangsungkan pernikahan, tetapi keduanya hadir dan menjadi saksi perkawinan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Krisdayanti berbahagia menikahkan putrinya. Persoalannya bukan sekedar pernikahan yang memang wajar-wajar saja. Yang tak wajar adalah kehadiran Presiden, Menteri, dan pejabat tinggi lainnya di acara besar-besaran pernikahan artis pada musim pandemi Covid 19.

Sementara di sisi lain tokoh umat HRS sedang mengalami proses peradilan di PN Jakarta Timur dengan dipersalahkan melakukan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Kerumunan walimahan penyebabnya. Tontonan mencolok atas dua peristiwa yang berbeda. Ada diskriminasi hukum dan politik. Sayang nol dua yang didukung habis dulu, mingkem terus tanpa sedikitpun ada pembelaan. Malahan menjadi saksi prosesi wedding artis. Mengenaskan.

Memang nol dua sudah dua nol, pertama sebagai pembantu kedua sebagai pengikut bahkan pengekor. Keok total. Kini nol satu dan nol dua sama-sama datang ke penghelatan pandemi Covid 19. Masa bodoh dengan pandangan dan kritik masyarakat yang penting menikmati kekuasaan. Power is delicious. Serasa di pelaminan mungkin. Kepekaan pada perasaan hati rakyat seperti terus memudar.

Rakyat sebenarnya marah dengan perilaku pemimpin yang tak berperasaan dan munafik. Akan tetapi Covid 19 menghalangi aksi untuk mengkspresikan kemarahannya. Politisi busuk selalu berbicara tentang hal yang baik dengan mengerjakan banyak hal buruk. Negara diurus suka-suka serasa milik dia dan mereka, bukan kita.

Nol satu dan nol dua di pelaminan. Dihormati dan dijilati oleh pencari muka. Atas nama undangan dan diminta doa. Do’a yang tentu menyakiti rakyat banyak. Sayang sebenarnya nol satu dan nol dua harus memaksakan hadir yang menimbulkan kegelisahan publik termasuk warganet. Jokower Rudi S Kamri saja mencak-mencak memprotes. Pernikahan artis sedemikian dipentingkan.

Nol satu memang agak aneh ketika ada artis meninggal ia sengaja ucapkan duka cita seperti Glen Fredly atau Didi Kempot, sedangkan mantan Panglima TNI Djoko Santoso meninggal tak ada belasungkawa, apalagi jika yang meninggal itu ulama Syekh Ali Jaber misalnya. Presiden memang parah.

HRS yang jadi pesakitan di meja hijau akibat kerumunan pernikahan dinilai sebagai pelaku kriminal sementara Anang Hermansyah dan Kridayanti tidak apa-apa. Jokowi dan Prabowo ikut pula di acara Hotel Raffles ini. Biaya pengamanan Presiden di situasi marak terorisme bisa mencapai puluhan milyar.

Lex nemini operatur iniquum–Hukum tidak memberi ketidakadilan kepada siapapun. Seharusnya memang begitu, kecuali di negeri dimana Petruk yang jadi Raja.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 7 April 2021

TERORISME MEDIA

0

by M Rizal Fadillah

Isu terorisme hangat saat ini setelah, tanda kutip, bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, serangan teroris Mabes Polri, dan temuan bom buku di Melawai. Entah besok apalagi temuan atau aksi. Persoalan yang muncul atas ketidakjelasan kasus sebenarnya juga ulah pemberitaan media yang tidak obyektif apalagi investigatif melainkan ikut menghakimi dengan framing subyektif.

Benarkah itu bom bunuh diri atau ketidaktahuan barang bawaan yang kemudian diledakkan melalui remote control ? Benarkah wanita berbusana muslimah beraksi untuk membunuh para polisi di Mabes Polri atau ia wanita linglung, terhipnotis, dan terjebak permainan airsoft gun ? Benarkah pula buku teror intelijen yang ditemukan di Melawai itu diletakkan oleh teroris atau oleh intel ? Semua butuh investigasi obyektif dalam pemberitaan, investigative news.

Tulisan lama Sdr Usep Asroel tahun 2018 berjudul “Framing Media” sangat menarik untuk dibaca, ditelaah, dan diviralkan. Ia menulis tentang seorang laki laki di Amerika melihat seekor harimau menyerang wanita. Ia bergerak menolong dan membunuh harimau itu. Esoknya media memberitakan “Pahlawan Amerika menyelamatkan seorang gadis dari serangan harimau”.

Laki-laki meralat “Saya bukan orang Amerika”. Hari berikut media menulis
“Pahlawan asing menyelamatkan seorang gadis dari serangan harimau”.
Laki-laki berkata “Sebenarnya saya seorang muslim”.
Hari betikut :
Breaking News “Seorang teroris menyerang harimau tak bersalah yang sedang bermain dengan seorang wanita”.

Begitulah framing media yang bukan saja terjadi di Amerika di Indonesia pun sama. Umat Islam yang dicitrakan radikalis dan teroris. Dua kasus belakangan juga serupa. Bagaimana diedarkan seorang lelaki bersorban dan wanita berhijab berboncengan menuju Gereja dan meledakkan diri. Sebutan media adalah teroris bom bunuh diri. Dikaitkan dengan organisasi teroris JAD yang tak jelas juntrung organisasinya.

Demikian pula dengan kasus wanita yang menerobos Mabes Polri lalu mengacungkan pistol dan diembak mati. Media dengan cepat menyebut teroris menyerang Mabes Polri. Terjadi baku tembak. Hebat sekali padahal dengan melihat tayangan CCTV yang sengaja dipublikasi wanita itu seperti bingung, bolak balik tak jelas tujuan. Media pada hari berikut menulis tentang teroris lonewolf. Bahaya teroris perorangan. Seram sekali framing media.

Secara tidak langsung sebenarnya media telah ikut melakukan teror kepada publik tentang “pesan palsu” yang dikandung dari misi aksi-aksi tersebut. Media yang terkooptasi oleh kekuasaan pasti sulit bersikap independen. Menjadi corong kepentingan yang bisa jadi jauh dari obyektivitas pemberitaan.

Karikatur bagus tiga anggota keluarga ayahnya bertopi haji bebaju ghamis membawa payung dan tasbih, istrinya berpakaian muslimah membawa bungkus berisi roti-roti, sementara anaknya membawa bola dan permen. Nah dilihat dari layar kamera media si ayah payungnya menjadi senjata laras panjang, tasbih menjadi peluru. Bungkus roti istrinya menjadi bom dinamit yang melekat di tubuh. Adapun pada si anak kini bola berubah menjadi bom bersumbu siap diledakkan pemantik yang asalnya permen. Wajah ceria dibalik kamera media berubah menjadi marah.

Begitulah media mainstream membaca muslim selalu dalam wajah radikalis dan teroris. Medianya kaum penjahat. Media seperti itu tak sadar bahwa telah menjadi bagian dari terorisme.

Mungkin ada benarnya :
Modern terrorism is media terrorism.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 4 April 2021

0

TULISAN INI TAJAM, MENYAYAT DAN MEROBEK MUKA POLRI, ANALISA TAJAM DAN BERKELAS DARI TOKOH KATOLIK

Salam sejahtera untuk kita semua

Saya, Aloysius Hartono, saudaramu, kembali menyapa saudara-saudara sekalian, semoga anda semua sehat dan diberkati Tuhan. Amen.

Bagi yang masih ingat tulisan saya “Sudah Bulan Februari 2021, FPI Masih Terus Dikerjai Polisi. Kapan Polisi Setop Bikin Gaduh?”, kini sudah bukan Februari dan Maret lagi, tetapi sudah memasuki bulan April, dan FPI masih belum selesai dijadikan obyek operasi labelling teroris oleh polisi.

Padahal, FPI sudah pasif dan pasrah setelah dibubarkan, mereka tidak melawan. Ternyata… FPI tidak anarkis, mereka kalem dan taat hukum. Namun, justru polisi yang nampak semakin beringas menyerang FPI. FPI tak mereka beri napas sedikitpun untuk membangun diri kembali.

Apakah betul ini karena polisi sedang menjalankan doktrin “Jendral tua” seperti meme yang banyak beredar? Hajar hajar hajar terus FPI (Baca; Eks FPI) secara non stop setiap hari?

Entah punya dosa apa FPI sama polisi… Sampai polisi bagai tidak tidur untuk habis-habisan memberi label Teroris ke FPI, padahal FPI nya sudah mereka bubarkan, tapi masih terus digorang-goreng. Tugas polisi sangat banyak, tetapi pikiran dan energi mereka dikerahkan untuk mengurusi FPI. Apakah mereka digaji rakyat hanya untuk itu?

Kalau kita mau bicara aksi teroris, semua agama mengutuk terorisme, saya tahu pasti itu. Jikalau benar agama Islam mengajarkan terorisme dan memerintahkan umatnya untuk membunuh umat agama lain, tentu saya yang beragama Katolik dan minoritas tidak pernah hidup di bumi Indonesia ini. Faktanya kami mendapat hidup yang layak di Indonesia, tidak pernah diganggu peribadatan kami.

Bagi saya, sungguh aneh, melihat isu bom selalu muncul justru disaat situasi sedang “berpihak” untuk FPI.

Para “teroris” itu justru bekerja untuk merugikan FPI, dan aksi terorisme mereka akhirnya selalu dipakai sebagai dalih untuk menyerang dan mengkambing hitamkan FPI.

Saat ini tuntutan pengusutan kasus Km 50 masih terus dilakukan oleh masyarakat khususnya TP3. Mereka bahkan sudah berhasil bertemu langsung Presiden Jokowi, yang tentu hal ini membuat gelisah para pelaku pembunuhan. Ternyata… Masyarakat masih belum lupa tragedi ini.

Terakhir, TP3 bahkan sudah mendatangi Fraksi PKS dan akan keliling Fraksi lainnya untuk mengupayakan hak angket kasus ini. Makin tak bisa tidur saja Jendral tua dan para pelaku pembunuhan Km 50…

Selain itu, HRS pun nampak leading di persidangan atas berbagai perkara yang ia hadapi di PN Jaktim. Eksepsi nya begitu tajam dan kuat, nyaris tak terbantahkan.

Untuk sedikit mengurangi kegemilangan HRS di persidangan, bahkan khusus saat HRS bacakan Eksepsi, maka livestreaming dilarang dilakukan oleh PN Jaktim. Saat giliran Jaksa bacakan dakwaan, PN Jaktim lakukan livestreaming kembali. Luar biasa…

Tapi disaat itu pula, tiba-tiba.. Blarrr!.. Disaat masyarakat ingin fokus mengawal persidangan HRS dan mengusut kasus Km 50… Bom bunuh diri meledak di pintu gerbang Gereja Katedral di Makassar di hari Minggu (28/3).

Lalu muncul lagi “teroris” perempuan yang katanya mau menyerang Mabes Polri, Rabu (30/3).

Sebelum itu, sejumlah penangkapan sudah dilakukan oleh kepolisian dan Densus pada orang-orang yang disebut sebagai anggota teroris, yang kemudian mereka sangkut pautkan ke FPI.

Sungguh tak bisa dicerna akal sehat, mau menyerang Gereja kok pakai pakaian muslim, bagaimana dia bisa masuk ke dalam Gereja? Sudah tentu langsung dicegah Satuan Pengamanan di pintu gerbang Gereja.

Yang perempuan ini, lebih menggelikan lagi. Mau menyerang markas polisi kok sendirian… nekad sekali. Sudah pasti tak membawa hasil apa-apa, sama seperti pelaku bom bunuh🎉 diri di Makassar, dimana satu jemaat gereja pun tak ada yang lecet, jadi, apa yang sebetulnya tujuan teroris itu?

Kita tak bisa menanyakan langsung ke mereka, karena pelaku mati, jadi andai pun mereka dicuci otak, dihipnotis atau diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan aksi terorisme… Kita tidak pernah tahu, dan yang memperalat mereka tetap aman tak tersebtuh, karena pelaku mati.

Ingatlah… Tuhan melarang membuat fitnah, sebagaimana dalam Imamat 19:16, Tuhan sudah berfirman: “Janganlah engkau pergi kian ke mari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu; janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia; Akulah TUHAN”.

Keyakinan saya, polisi terus mengerjai FPI sebagai teroris muaranya adalah untuk menutup tragedi pembunuhan 6 Laskar FPI.

Anda tidak perlu menjadi orang pintar untuk memahami kemana arah labeling “teroris” kepada FPI belakangan ini, yaitu bila FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris, maka kasus Km 50 pun tutup buku, pelaku pembunuhan aman karena polisi membunuh para anggota teroris. Simple.

But… Come on pak Polisi…

Permasalahan bangsa ini sudah begitu banyak, perekonomian kita tidak baik-baik saja. Mari kita bekerja bersama-sama membangun bangsa ini. Janganlah energi aparat kepolisian dihabiskan hanya untuk membuktikan (secara paksa) bahwa FPI itu teroris.

Pakar terorisme Sidney Jones pun sudah bilang bahwa FPI sedang berusaha dikait-kaitkan oleh pemerintah dengan aksi terorisme.

Aparat kepolisian harus sadar itu, jangan terus berkeras hati, karena masyarakat sudah cerdas dan paham ke arah mana operasi ini. Upaya rekayasa nya sudah over, berlebihan. Kami muak pak!

Polri tidak boleh dijadikan alat oleh kelompok jahat untuk menghantam sesama anak bangsa, termasuk oleh Jendral tua dan para pembunuh 6 Laskar FPI, yang setelah melakukan kejahatan, mau menjadikan polisi sebagai tameng, dan polisi pula yang disuruh hadapi FPI dan masyarakat.

Sementara si otak pembunuhan santai di peraduan. Oh Jendral tua.. Entah seburuk apa kematianmu nanti.

Aloysius Hartono
Kamis, 1 April 2021

SP3 KASUS BLBI, NEGARA TELAH KALAH MELAWAN KORUPTOR, SELAMAT DATANG ERA NEGARA BEBAS KORUPSI

0

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

Sejak perubahan UU KPK, banyak pihak telah mengingatkan akan efek kemunduran program pemberantasan korupsi. Korupsi, bukan lagi perkara ‘ Ektra Ordinary Crime’ karena cara penanganan korupsi telah ditarik mundur menggunakan cara-cara konvensional yang diadopsi oleh Kriminal Justice System mainstream.

Sejak mula, korupsi adalah kejahatan Ekstra Ordinary. Karena itu, butuh UU Khusus dan institusi khusus untuk mencegah dan memberantasnya. Hadirnya UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dan UU No 30 Tahun 2002, menjadi jawaban akan kebutuhan UU yang bersifat Lex Spesialis dan Institusi Khusus untuk mencegah dan memberantas Korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam UU No 30 Tahun 2002, KPK telah diberikan mandat Khusus sebagai Penyelidik, Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam perkara korupsi. Salah satu norma yang anti mainstream dalam UU ini, adalah dimana KPK tidak diberi wewenang untuk menghentikan perkara yang telah disidiknya. Atau dalam bahasa sederhananya, KPK tidak diberi ‘gigi mundur’ dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

Namun, sejak Terbitnya UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), format kerja KPK berubah. KPK tak lagi lembaga ektra ordinary yang anti mainstream, melainkan hanyalah penyidik biasa yang juga bisa menghentikan perkara penyidikan kasus korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) dinyatakan, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3.

Inilah, pasal ‘Gigi Mundur’ KPK. Berdalih alasan ‘Kepastin Hukum’ pasal ini dimunculkan. Padahal, pasal ini menjadi pintu hancurnya keadilan hukum sebagai cita tertinggi yang menjadi dambaan seluruh masyarakat.

Akhirnya, apa yang dikhawatirkan publik terjadi. Belum lama ini, KPK menghentikan penyidikan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya yang bernama Itjih Sjamsul Nursalim. (1/4).

Sjamsul Nursalim dan Itjih merupakan tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kerugian negara dalam kasus ini sejumlah Rp 4,58 triliun. Kasus ini terjadi pada tahun 1998, BLBI adalah skema pinjaman pemerintah yang diberikan melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena krisis 1998. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Sepuluh bank merupakan bank beku operasi, lima bank take over, 18 bank berstatus bank beku kegiatan usaha, dan 15 lainnya adalah bank dalam likuidasi.

Lagi-lagi, alasan klasik Penghentian penyidikan disampaikan KPK, yakni klaim dari pentingnya asas kepastian dalam proses penegakan hukum. KPK hanya menjamin kepastian hukum, agar koruptor lepas dari jerat hukum.

KPK juga berdalih, penghentian penyidikan ini sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Tentu saja, sesuai UU yang telah direvisi DPR agar dapat melepaskan koruptor dan bebas korupsi di negeri ini. Bukankah, selama ini koruptor adalah mitra DPR ?

Sementara itu, KPK mengabaikan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Kalau KPK dibentuk hanya untuk melepas koruptor, apa manfaatnya KPK bagi rakyat ? Padahal, Negara telah menganggarkan dana besar dari APBN untuk membiayai KPK dan agenda besar perang melawan korupsi.

Kepastian hukum bagi koruptor, dimana koruptor bisa tidur nyenyak dan bebas berkeliaran, berbisnis dan korupsi lagi. Sementara rakyat yang dirugikan, yang harus membayar pajak untuk membiayai APBN, tercederai rasa keadilannya.

KPK telah salah dan gagal mengemban amanat dari rakyat. KPK lebih menjamin kepastian hukum bagi koruptor, dan mengorbankan rasa keadilan bagi masyarakat. KPK juga telah meniadakan asas manfaat dari keberadaannya, sebagai institusi yang memberantas koruptor, bukan membebaskannya.

Publik patut ‘mengapresiasi’ kinerja Presiden Jokowi. Dibawah kendali Jokowi, Negara telah kalah melawan koruptor. Selamat datang, era bebas korupsi di Indonesia. [].