LATEST ARTICLES

EMOSI ATAS BAKAR BENDERA

0

by M RIzal Fadillah

Perintah Megawati atau petinggi PDIP untuk bergerak dalam kasus “bakar bendera” bisa menjadi boomerang. Sebagai sikap siaga bagus saja. Akan tetapi jika berlebihan justru bisa merugikan PDIP sendiri yang sedang menjadi “tertuduh” dalam kasus RUU HIP.

Stigma PDIP menjadi sarang kader PKI akan semakin kuat. AD/ART PDIP memuat semangat memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 bukan Pancasila 18 Agustus 1945. Mukadimah dan Pasal 6 Anggaran Dasar PDIP menggambarkan ideologi utama PDIP adalah Pancasila 1 Juni 1945 ditambah dengan sila-sila Tri Sila dan Eka Sila.

Awalnya diperkirakan PDIP akan mengambil langkah yang lebih sabar atau “silent” untuk mencari solusi berimbang. Pernyataan siap untuk memasukan Tap. MPRS No. XXV tahun 1966 dan menghapus Pasal 7 RUU HIP sudah bagus. Tinggal satu langkah lagi yakni membatalkan atau menarik kembali RUU gagasannya tersebut.

Situasi pun akan terkendali. Tuntutan tindak lanjut untuk pengusutan apalagi sampai proses hukum bukanlah hal yang mudah.
Namun nyatanya PDIP mengeluarkan “banteng-banteng” yang dinilai terprovokasi oleh pembakaran bendera di arena unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Masalahnya pertama siapa dan apa latar belakang pembakar perlu diketahui. Tak bisa menuduh organisasi tertentu FPI misalnya. Kedua, bendera PDIP sendiri sudah banyak dibakar oleh kadernya sendiri seperti di Kalbar. Ketiga, pembakaran bendera PDIP bersamaan dengan pembakaran bendera PKI sehingga membelanya dapat dikesankan membela bendera PKI. Keempat, belum ada aturan pidana untuk pembakaran bendera partai.

Pembakar bendera tauhid tahun 2018 di Garut dihukum 10 hari dan denda 2000 rupiah saja.

PKI dan Komunisme menjadi isu politik yang dikaitkan dengan usulan PDIP soal RUU HIP. Gerakan untuk membatalkan sedang menggelinding. Jika kader-kader PDIP turun ke jalan-jalan, maka nuansa tahun 1965 akan terasa. Perlawanan terhadap PKI dan Komunisme di kalangan masyarakat cukup tinggi.

Jika kader bertindak brutal maka akan terbangun stigma buruk. Kekuatan umat Islam juga tidak akan tinggal mdiam. Di medsos banyak ungkapan “loe jual, gue beli” ada juga “loe jual, gue borong”. Opini yang dapat terbangun adalah “pembakar bendera” versus “pembakar Pancasila”.

Jika Mega marah-marah mengumbar emosi, maka bukan saja RUU HIP itu gagal juga, PDIP semakin porak poranda. Parpol lain “balik badan” meninggalkan PDIP sendirian. Jokowi pun lari menjauhi. Akhirnya ya rugi. Isunya juga sangat berat urusan PKI dan Komunisme.

Dibutuhkan kematangan PDIP untuk bermain cantik. RUU HIP adalah contoh permainan yang buruk. Bila matang dan cerdik, maka dipastikan PDIP tidak akan bisa dibohongi oleh petugas partainya sendiri. PDIP partai pemenang Pemilu tetapi tidak berkuasa. Nampaknya ada “pencuri” kekuasaan yang jauh lebih kuat dan menentukan. Akibatnya bu Mega marah marah.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 27 Juni 2020

Bola Panas Tolak RUU HIP Menggelinding Kembali Ke Senayan.

0

Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan III, 12 Mei 2020 lalu, kini RUU-nya masih di tangan pemerintah dan DPR masih menunggu jawaban resmi melalui Surat Presiden yang berisi dilanjutkan pembahasan atau ditolak, yang dalam klausul aturannya tak ada istilah ditunda.

Seiring dengan disahkannya RUU tersebut, mulailah bola panas penolakan bergulir ke segala arah hingga nyaris di seluruh provinsi muncullah pernyataan-pertanyaan sikap penolakan RUU ini dari berbagai kalangan dan ormas-ormas Islam. Guliran bola panas penolakan akhirnya menggelinding kembali ke Senayan tempat awal RUU ini dirancang oleh DPR di Senayan, yang pada Rabu (24/6/2020) gerakan aksi penolakan menuju ke DPR.

Sungguh di luar nalar sehat, jika rakyat menolak RUU yang diinisiatori DPR lantas DPR-nya bersikeras untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP yang kontrovesial ini. Maka layak timbul pertanyaaan, masih pantaskah DPR mengklaim bahwa dirinya adalah wakil rakyat padahal rakyat yang diwakilinya menolak produk inisiatif para wakilnya? Tak eloklah jika sampai terjadi antara DPR yang mengklaim mewakili rakyat malah harus bersitegang dengan rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya, jika ketegangan ini terus berlanjut lalu para anggota dewan yang terhormat yang ada di ruang terhormat pula saat ini, keberadaannya mewakili siapa?

Untuk tetap bisa menjaga marwah anggota dewan yang terhormat dan seiring dengan kita bersama masih harus fokus menghadapi pandemi Covid-19 yang belum juga bisa diprediksi kapan berakhirnya, kini tiba saatnya DPR dengan “legowo” menarik atau membatalkan RUU HIP dari pembahasan. Stop RUU HIP agar bola panas penolakan cepat mereda.

Selain mencabut atau membatalkan RUU HIP ini, langkah berikutnya usut sampai tuntas oknum-oknum yang menjadi inisiator atau konseptor RUU yang menimbulkan kegaduhan ini. Masih sangat memungkinkan terindikasi inisiator atau konseptornya berasal dari dalam maupun dari luar anggota dewan. Hal ini penting segera dituntaskan sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat, sekaligus menjadi ajang bersih-bersih di tubuh partai dari para anggotanya yang patut diduga akan membangkitkan kembali faham komunisme.

Tak perlu banyak argumen lagi untuk membatalkan RUU HIP, karena Pancasila hanya tinggal pengamalannya. Bukan hanya sekadar viral di media mengklaim, saya pancasilais, tapi kenyataannya nol besar alias hanya sekadar pencitraan.

Buya Hamka : Agamalah yang Mengisi Pancasila, Bukan Saling Mengisi.


Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.” (Hamka)


            Di Majalah Panji Masyarakat edisi No 216, (1 Februari 1977), Buya Hamka menulis artikel  berjudul “Ketahanan Ideologi Mutlak Ditingkatkan” dalam rubrik tetap “Dari Hati Ke Hati”.  Dalam tulisannya itu Buya Hamka memberikan komentar terhadap pernyataan Kas Koptamtib, Laksamana Sudomo, bahwa Ideologi Negara Pancasila perlu ditingkatkan.

            Menurut Buya Hamka, diantara pernyataan Sudomo yang menarik adalah pengakuannya bahwa: “Dasar Ketuhanan Yang maha Esa berarti bahwa Pancasila memberikan akomodasi untuk agama.”

            Terhadap pernyataan tersebut, Buya Hamka menjelaskan: “Kita bersyukur karena dari pihak pemerintah sudah ada yang berfikir maju selangkah, yaitu mengatakan bahwa Pancasila dengan agama isi mengisi. Kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa Pancasila memberikan jaminan dan perlindungan kepada agama, sekarang sudah ada yang maju selangkah dengan mengatakan bahwa Pancasila dengan agama  isi mengisi. Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa maka Pancasila memberikan akomodasi kepada agama.”

            Meskipun menyambut baik pernyataan Sudomo tersebut, tetapi Buya Hamka juga menegaskan, bahwa bagi orang muslim, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tiang Agung dari Pancasila, Urat Tunggang dari Pancasila. “Kalau sila pertama ini runtuh, gugur hancurlah keempat sila yang lain,” tulis Buya Hamka.

            Lebih jauh, Buya Hamka – yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI — Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jaminan yang akan membuat Pancasila itu berurat sampai ke bumi berpucuk sampai ke langit dalam alam pikiran bangsa Indonesia.

            “Saya teringat apa yang pernah diungkapkan oleh DN Aidit ketika komunis mulai “mendapat angin” sebelum tahun 1964.  Dia mengakui bahwa Pancasila adalah alat pemersatu Indonesia. Dan apabila bangsa Indonesia telah dapat dipersatukan, dengan sendirinya Pancasila tidak diperlukan lagi,” kata Buya Hamka.

            Buya Hamka pun mengingatkan jangan sampai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap satu bagian Pancasila yang memiliki kedudukan sama dengan sila-sila lainnya. Jika begitu, maka Pancasila akan goyah. Hamka menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah untuk selalu “bertuhan” kepada yang dianggapnya Maha Kuasa. Bagi orang komunis, Yang Maha Kuasa ialah Partai. Siapa saja yang berkuasa maka dialah Yang Maha Kuasa.

            Menurut Buya Hamka, yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Sebab, hal itu sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …”. Bangsa Indonesia sejak awal sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah, dalam sumpah Sapta Marga, dalam sumpah para pejabat senantiasa disyaratkan untuk orang yang bertaqwa.

            “Tidak ada ketaqwaan dalam alam ini kepada berhala atau kepada pemimpin atau kepada thaaghuut. Ketaqwaan hanya kepada Allah sahaja,” tegas Hamka.

            Selanjutnya, Hamka menjelaskan, bahwa dalam Garis Gesar Haluan Negara (GBHN), juga dijelaskan bahwa kita sedang menuju kepada suatu negara yang adil dan makmur, yang diridhai oleh Tuhan.

            “Oleh sebab itu, meskipun negara Republik Indonesia itu sendiri tidak beragama – karena suatu negara tidak perlu beragama, namun rakyatnya, warga negaranya, penduduknya laki-laki dan perempuan, mestilah beragama. Beragama untuk menjamin teguhnya urat Pancasila itu dalam jiwa, dalam masyarakat, dan dalam negara. Urat Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,” demikian tulis Hamka.

            Lalu, ulama terkenal yang juga Pahlawan Nasional ini menegaskan sikapnya sebagai muslim:

“Menurut keyakinan saya sebagai pemeluk agama Islam, agama bukanlah isi mengisi dengan Pancasila, melainkan lebih tegas lagi: “Agama akan mengisi Pancasila.” Bertambah saya tha’at menjalankan perintah agama saya, menghentikan larangannya, bertambah suburlah ideologi negara saya.”


            Demikianlah cara pandang seorang Muslim terhadap Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Buya Hamka. Dan ini juga yang ditegaskan oleh para alim ulama NU dalam Munas di Situbondo tahun 1983, bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama.

            Dalam soal ini Buya Hamka pun tegas bersikap, bahwa bagi seorang muslim,  Pancasila bukan saling isi mengisi dengan agama, tetapi agamalah yang mengisi Pancasila. Ini juga yang ditegaskan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh yang ikut lobi-lobi perubahan UUD 1945, pada 18 Agustus 1945.

Dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, Kasman Singodimedjo menyatakan, bahwa umat Islam tetap punya anggapan bahwa Islam itu adalah lebih sempurna dari Pancasila. “Hal itu tentunya tidak akan, dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapa pun,” tegasnya.

Bahkan, menurutnya, umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab, Islam itu didekritkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhai-Nya. (QS 3:19). Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang dijadikan sebagai dasar negara, Kasman mengakui, hal itu sebagai ujian dari Allah, dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri, agar menuju kondisi yang lebih baik.

 “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam,”  demikian penegasan Kasman Singodimedjo. (Depok, 19 Juni 2020).

RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi?

Oleh Hersubeno Arief

Tak ada angin tak ada hujan, PDIP tiba-tiba menyatakan menolak usulan pemerintah Amerika Serikat (AS) memindahkan ibukota Palestina ke Abu Dis.“PDIP tidak setuju dengan usulan tersebut karena justru hadir sebagai bentuk ketidakadilan baru,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis yang disebar ke media Kamis (18/6). Sikap partai, lanjut Hasto, konsisten dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sesuai spirit Dasa Sila Bandung. Pernyataan Hasto yang terkesan ujug-ujug, sekonyong-konyong itu tentu membuat kita sejenak bingung. Ada apa ini? Bukankah isu pemindahan ibukota Palestina ke Abu Dis —sebuah desa dekat Yerusalem Timur ini — merupakan isu yang sudah cukup lama? Usulan itu muncul bersamaan dengan keputusan Israel memindahkan ibukotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dari tracking media, Presiden Jokowi pada tanggal 17 Desember 2017 sudah menyerukan agar negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI) menolak dan mengecam keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Jadi isu itu sudah heboh lebih dari dua tahun lalu. Yang menjadi isu utama pemindahan ibukota Israel. Bukan usulan Abu Dis menjadi ibukota masa depan Palestina. Abu Dis hanya isu kembangan. Mengalihkan tuntutan rakyat Palestina bahwa Yerusalem adalah ibukota sah Palestina. Ya semacam gula-gula dari AS dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, bagi rakyat Palestina.

Dari sisi media, rilis Hasto itu sesungguhnya tidak layak berita. Karena tidak aktual. Dari teknis media tidak ada newspegnya. Tidak ada cantolan berita. Bahasa mudahnya, ya masuk kategori berita yang ujug-ujug tadi. Kalau mau aktual, harusnya PDIP memilih isu keputusan Donald Trump memberlakukan UU Hak Asasi Manusia Etnis Uighur. UU itu baru disetujui Trump pada tanggal 7 Juni 2020. Itu baru keren. Baru gagah. Pasti liputannya lumayan besar, dan akan mendapat banyak dukungan. Melalui UU itu pemerintah AS diberikan kewenangan untuk mendeteksi pejabat China yang bertanggung jawab atas “penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan” terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya. Kelihatannya berita yang muncul sekonyong-konyong itu erat kaitannya dengan kontroversi RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP). RUU usulan PDIP itu sekarang ini ditolak oleh warga sak-Indonesia. Termasuk Presiden Jokowi! Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan lain bisa dikait-kaitkan dengan Bung Karno yang rumusan Pancasilanya coba dimasukkan kembali dalam RUU HIP. Sementara isu Uighur, walau aktual jelas langsung menyinggung Cina. Bohir yang sedang membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia. Banyak kepentingan politik di negara tirai bambu itu. Juga kepentingan oligarki yang didominasi para taipan. Tujuan dan target politik yang ingin dicapai sudah bisa diduga. Tidak terlalu sulit membacanya. Pertama, PDIP ingin mengajuk hati rakyat, khususnya umat Islam. PDIP bukan musuh umat Islam. Justru mendukung sepenuhnya sikap umat Islam dan para pegiat HAM. Sikap AS harus dikecam. Harus dilawan. Jadi musuh bersama. Kedua, memulihkan kerusakan politik yang sudah terjadi.Tidak benar bahwa PDIP anti agama. Tidak benar PDIP mendukung kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa hari sebelumnya Ahad (14/6) Hasto juga membuat rilis. PDIP setuju mencantumkan TAP MPRS No XXV tahun 1966 Tentang Larangan PKI, dan menghapus pasal yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Hanya saja PDIP masih mencoba menawar.

Partainya, kata Hasto, menyetujui penambahan klausul larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme- komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. Coba perhatikan frasa kata radikalisme dan khilafahisme. Frasa itu dimasukkan berbarengan dan sejajar dengan marxisme-komunisme. Selama ini umat Islam merasa radikalisme-khilafahisme merupakan frasa yang digunakan pemerintah dan khususnya PDIP untuk memojokkan. Membuat umat Islam seakan-akan anti Pancasila.

Pasti banyak yang belum lupa ketika memperingati Pekan Pancasila bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017 muncul slogan “Saya Pancasila, Saya Indonesia.” Slogan ini diperkenalkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam status di akun Instagram-nya pada 26 Mei 2017. Tagar #SayaPancasilaSayaIndonesia bergema dimana-mana. Kampanye ini dirancang oleh Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang yang terjadi malah terbalik. Melalui RUU HIP justru PDIP yang mendegradasi Pancasila. Dari sumber segala sumber hukum, diturunkan derajatnya hanya sekelas UU.

(Ikut buang badan) Kontroversi RUU HIP ini benar-benar membuat PDIP babak belur. Dalam Bahasa Rocky Gerung “Banteng sedang kejeblos gorong-gorong.” Bukan hanya parpol pendukung pemerintah yang balik badan menarik dukungan. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengembalikan RUU itu ke DPR. Presiden Jokowi malah melangkah lebih jauh. Dia bertindak cepat, bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor, Jumat (19/6). Para purnawiran TNI-Polri dipimpin mantan Wapres Try Sutrisno menolak RUU HIP. Tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang larangan PKI membuat tanduk para senior TNI langsung berdiri. PDIP dinilai sudah nekad menabrak The biggest taboo. Isu PKI ini benar-benar tidak boleh dilanggar. Kepada para purnawirawan, Jokowi menegaskan “Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Pemerintah juga dengan tegas menutup pintu terhadap komunisme. “Pemerintah tidak pernah ragu,” tegasnya. Langkah politik dan pernyataan Jokowi ini merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP. Kalau melihat gaya politik Jokowi, ada kemungkinan Jokowi juga akan segera bertemu dengan Ormas-ormas keagamaan dan elemen penting penentang RUU HIP. Meredam gejolak, dan –meminjam istilah anggota DPR dari PDIP Aria Bima– buang badan. Banteng moncong putih itu benar-benar ditinggalkan sendirian oleh sekutunya. Yang lebih menyedihkan kini “Petugas Partai” yang ditempatkannya sebagai presiden juga memilih posisi berseberangan. Inilah untuk pertamakalinya Jokowi menyatakan secara terbuka menentang sikap dan pilihan politik PDIP. Sebaliknya PDIP tampaknya juga sudah tampaknya mulai gerah dengan Jokowi.

Bila kita cermati dari empat poin rilis Hasto soal Palestina, detil-detil poinnya merupakan sindiran halus kepada Presiden Jokowi. Hasto menggunakan pintu masuk isu Palestina untuk megembalikan ingatan publik saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kaitannya dengan Pancasila. Saat itu Indonesia dengan semangat politik yang bebas aktif, berperan besar dalam berbagai gerakan menentang imperialisme dan mewujudkan perdamaian dunia. Saat dunia mengalami krisis, muncul ketegangan di berbagai belahan dunia, maka seharusnya Indonesia mengambil peran. Sebuah peran yang pernah dimainkan oleh Bung Karno. Sayangnya dalam penilaian Hasto, saat ini energi bangsa lebih banyak terkuras ke dalam. Penuh hiruk pikuk siapa dapat apa.

Semangat outward looking sebagaimana pernah digelorakan dan diperankan Bung Karno harus dikembalikan. Indonesia harus kembali mengambil tanggung jawab tersebut. “Sebab di tengah berbagai sikap dan tindakan elite yang terlalu melihat ke dalam, energi bangsa terkuras dan melupakan tanggung jawab Indonesia bagi dunia,” tegas Hasto. Kritik atau tepatnya otokritik Hasto sangat pas menggambarkan posisi Indonesia di bawah Jokowi. Situasi politik dalam negeri hiruk pikuk dengan isu-isu yang memecah belah bangsa. Contoh terbaru adalah kontroversi RUU HIP. Peran Indonesia dalam kancah internasional benar-benar mundur ke belakang. Boro-boro menjadi pemimpin dunia. Presiden Jokowi bahkan tercatat lima kali berturut-turut tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum Dewan Keamanan PBB. Apakah krisis politik akibat RUU HIP ini akan menjadi langkah awal yang nyata pecah kongsi PDIP-Jokowi? end

Otak-Atik Sila Pancasila di RUU HIP Diterjang Badai Tsunami Penolakan

Oleh : Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Heboh terjangan badai tsunami penolakan atas terbitnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak terelakan lagi. Uji nyali bagi para inisiator RUU HIP menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan dari berbagai arah.

Timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP salah satu di antaranya patut diduga adanya oknum atau fraksi yang menginisitori guna mencoba mengotak-atik lima sila dalam Pancasila yang akan diperas menjadi Trisila kemudian akhirnya akan menjadi Ekasila.

Inilah di antaranya salah satu pemicu timbulnya badai tsunami penolakan RUU HIP. Sungguh diluar nalar sehat, Pancasila yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini, kini mau dicoba diotak-atik sila-silanya.

Alih-alih pengamalan Pancasila yang hanya tinggal dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kini malah diotak-atik lagi. Kata orang dungu bilang, seperti tidak ada kerjaan saja.

Masihkah para inisiator RUU HIP akan terus melanjutkan pembahasan dengan risiko siap menghadapi terjangan angin puting beliung penolakan yang semakin dahsyat? Jika hal ini terjadi, sangatlah di luar nalar sehat karena yang akan terjadi wakil rakyat akan berhadapan dengan rakyat yang diwakilinya. Pertanyaannya, lantas keberadaan mereka di parlemen itu mewakili siapa?

Untuk menjaga agar suasana negeri ini tetap kondusif terlebih saat ini kita masih harus menghadapi pandemi Covid-19, buanglah jauh-jauh keinginan untuk menggoalkan RUU HIP menjadi Undang-Undang. Tutup buku atau The End untuk RUU HIP.

Zhu Hailun Konseptor penjara massal Umat Islam Uyghur

Zhu Hailun , adalah seorang Komunis China sbg Arsitek / Konseptor penjara massal Umat Islam Uyghur .

Mengatakan : “Tuhan kalian (muslim Uyghur) adalah sampah”

ini adalah sebagai bukti bahwa Umat Islam di beberapa negara selalu di musuhi terlebih mereka sebagai minoritas.

pelajaran bagi umat Islam : Ke imanan atau keyakinan hidup sebagai muslim yang taat akan selalu di musuhi , paling minimal di ganggu / di cemooh ke Imanan tsb.

BJ Habibie Masih dalam perawatan?

0

Beredar informasi Presiden ketiga Republik Indonesia Baharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia pada Selasa (10/9/2019) dini hari.

Informasi tersebut beredar melalui pesan dalam sosial media Facebook yang kemudian disebarkan lebih jauh lagi melalui aplikasi obrolan elektronik Whatsapp, oleh orang-orang yang membaca pesan tersebut di Facebook.

Dikutip dari Antara, pesan tersebut mulai muncul Selasa dinihari sekitar pukul 00:00 WIB, namun dihapus pada pukul 05:00 WIB.

Dari pantauan di lokasi tempat Habibie dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sejak pukul 05:40 WIB, tidak terlihat adanya pengawalan atau kolega dan pejabat negara yang menjenguk, sebagaimana lazimnya ketika seorang tokoh bangsa meninggal dunia.

Bahkan dua orang petugas informasi yang ditanya Antara mengaku tidak mengetahui info tersebut dan siapa yang menjenguk Habibie.

“Wah gak tahu saya,” kata para petugas informasi yang tidak mau disebutkan namanya.

Informasi terakhir, Habibie tengah menjalani perawatan intensif di ruangan CICU lantai 2, Gedung Utama RSPAD sejak Senin (2/9) lalu.

Sebelumnya Sekretaris pribadi BJ Habibie, Rubijanto, mengonfirmasi bahwa Habibie sedang menjalani perawatan insentif oleh tim dokter kepresidenan.

“Dengan hormat bersama ini kami konfirmasikan bahwa Bapak BJ Habibie saat ini sedang menjalani perawatan yang intensif oleh Tim Dokter Kepresidenan (TDK) di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Rubijanto dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9).

Namun Rubijanto belum mau menerangkan penyakit apa yang sedang dialami Habibie, dia hanya menginformasikan bahwa Habibie belum bisa dijenguk.

“Sesuai petunjuk TDK bahwa agar beliau mendapat perawatan optimal dan dapat istirahat penuh, maka untuk sementara waktu Bapak Habibie belum diizinkan untuk dikunjungi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mewakili keluarga besar Habibie memohon doa agar Habibie segera diberi kesembuhan.

“Kami atas nama keluarga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan doa dari semua pihak, memohon ke hadirat Allah SWT agar beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan agar dapat beraktivitas kembali,” ucapnya.

APAKAH SEBENARNYA JOKOWI SUDAH HABIS?

Oleh: M Rizal Fadillah

Blunder kebijakan, keteladanan yang buruk, korupsi tak tertangani, ekonomi yang morat-marit, serta pandemi yang tidak teratasi menyebabkan Jokowi kehilangan harapan. Harapan atas kekuatan diri dan kepercayaan rakyat. Dari sisi mana kekuasaan akan bisa panjang ? Tidak jelas dan sulit memastikan jawaban positif.

Sebagai Presiden ia wajar untuk gundah dan gelisah. Masalah terdekat adalah pandemi yang terus meningkat. PPKM tidak menjadi solusi tetapi kontroversi. Rakyat tidak bisa menerima pembatasan ketat dan cenderung memilih untuk membangkang. Perpanjangan lima hari hanya upaya menambah waktu berfikir untuk meredam konflik pandangan yang terjadi di lingkaran dalam.

Ada empat masalah besar yang menghabisi Jokowi, yaitu :

Pertama, ya pandemi ini yang awalnya dianggap enteng dengan dana yang bisa dikeruk bebas melalui Perppu, kini meningkat signifikan. Program PSBB, PPKM mikro, dan PPKM Darurat gagal untuk mengatasi. Jokowi sangat ketakutan mengambil alih pimpinan penanganan karenanya dilempar saja kepada Luhut dan Airlangga.

Kedua, kondisi ekonomi yang telah memacetkan investasi dan meroketkan hutang luar negeri. Ekonomi kecil pun terobrak-abrik. Perusahaan banyak tutup yang berefek pada peningkatan angka pengangguran. Omnibus sia-sia dan membuat pertumbuhan ekonomi terebus. Istana menyongsong krisis dengan banyak kasus.

Ketiga pelanggaran HAM yang terus menghantui. Kasus pembunuhan enam laskar F** sulit ditutupi. Skenario yang dibuat selalu mudah dibaca dan semakin terbuka. Buku Putih menjadi pintu masuk ke arah penghukuman dosa politik dan perilaku kriminal rezim. Hutang pelanggaran HAM terdahulu juga akan segera ditagih.

Keempat, pemborgolan demokrasi dengan membungkam oposisi bukan solusi tetapi menjadi sebab dari goyangan politik berkelanjutan. Dukungan politik rakyat kepada Pemerintahan Jokowi terus menipis dan memudar. Hampir tak ada kebijakan politik yang disambut gembira. Terakhir revisi PP Statuta UI dicibir habis.

Nah sebenarnya Jokowi itu sudah habis. Sulit untuk mengupgrade kewibawaan dan nama baik. Hanya dengan lompatan spektakuler yang dapat menyelamatkan. Namun sesuai dengan gaya kepemimpinan lambat, mengambang dan inkonsisten maka tak ada bayangan untuk lompatan spektakuler tersebut. Jokowi memang sudah habis. Hanya faktor keberuntungan saja yang membuat semua tertunda.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 22 Juli 2021

APAKAH PEMERINTAH BUTA DAN TULI?

PEMERINTAH BUTA DAN TULI

by M Rizal Fadillah

Buta tidak bisa melihat dan tuli itu tidak bisa mendengar. Pemerintah dibebani kewajiban untuk bisa melihat keadaan rakyat dan mendengar suara jeritan atau rintihan rakyatnya. Realita rakyat Indonesia saat dalam keadaan kesulitan berat. Bukan hanya menghadapi pandemi Covid 19 tetapi menghadapi dampak dari kebijakan penanganan Covid yang inkonsisten.

PPKM Darurat tidak disambut positif karena tidak jelas agendanya selain ketidakbolehan ini dan itu yang dinilai diskriminatif. Masyarakat tidak bisa usaha, lalu darimana mereka makan ? Rumah ibadah ditutup namun bandara tetap dibuka. Penular asing dibiarkan datang. Kegiatan konstruksi 100 % diperkenankan. Situasi dibuat mencekam akibat kondisi ekonomi rakyat yang ambyar. Pengangguran dipastikan meningkat.

Koran Tempo membuat head line “Saatnya Jokowi Kibarkan Bendera Putih”. Kondisi berat yang dihadapi sudah tidak mampu diatasi. Jokowi memang tidak memiliki kemampuan. Hampir semua masalah ditangani dengan amatiran dan semaunya. Soal covid 19 Jokowi tidak berani Karantina Wilayah, malah ditetapkan PSBB, PSBB transisi, lalu New Normal dan kini PPKM. Netizen mengolok-olok PPKM sebagai Planga Plongo Kagak Mikir. Ada pula Planga Plongo Kelakuan Mukidi. Dan yang paling menusuk ialah Pak Presiden Kapan Mundur.

Mulai banyak tulisan, meme, ataupun karikatur yang pada prinsipnya mendesak Presiden Jokowi agar segera mundur atau mengundurkan diri. Ada yang melalui gugatan hukum seperti dilakukan oleh Eggi Sudjana, Khozinudin, dan teman lainnya, ada pula yang membuat “Seknas Jokowi Sudahlah” seperti Adhi Massardi. KAMI se-Jawa mengusulkan juga agar Jokowi segera mundur.

Ekonom Senior Rizal Ramli mengasihani rakyat dan Jokowi sendiri atas ketidakmampuan dalam mengelola negara, karenanya Presiden mundur adalah yang terbaik. “Beri kesempatan yang lain untuk mengelola negara”, ungkapnya. Jokowi kini sudah menjadi bahan olok-olok. Rontok kewibawaan sejatinya dan yang tersisa hanya puja-puji para buzzernya.

Meskipun demikian hingga kini Jokowi dan Pemerintahannya tetap bergeming. Tidak ada tanda tanda untuk siap mundur, bahkan manuver dan manipulasi pendukungnya adalah agenda perpanjangan jabatan untuk tiga periode. Suatu wacana dan harapan yang digaungkan oleh para ilusionis.

Ketika ekonomi morat marit, hukum diinjak-injak, demokrasi diborgol, kedaulatan negara digadaikan, serta agama yang dipinggirkan, maka itulah saatnya rakyat berteriak. Sayangnya teriakan rakyat memang belum terdengar kompak, masih sporadis, dan sayup-sayup. Pemerintah yang buta dan tuli makin asyik dengan mainan kuda-kudaannya.

Renungan kita adalah mari mendengarkan dan membaca satu bait dari lagu Simon & Garfunkel “The Sound Of Silence”–Suara Keheningan.

Fools, said I
You don’t know, silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you
But my words like silent raindrops feel
And echoed,
In the wells of silence.

Orang-orang bodoh, kataku
Kau tidak tahu, keheningan itu seperti kanker yang tumbuh
Dengarkan kata-kataku dan aku mungkin mengajarimu
Raih tanganku dan aku mungkin akan bisa menggapaimu
Tapi kata-kataku seperti tetesan keheningan yang jatuh
Dan menggema,
Dalam sumur keheningan.

Nah, Pemerintah yang buta dan tuli adalah kanker yang terus tumbuh. Karenanya harus cepat diamputasi.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 7 Juli 2021A

STRATEGI MEMERANGI MANUSIA BERWATAK KERA dan BABI 

Oleh: K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc. M.A*

Orang-orang kafir Yahudi Israel mengklaim jika mereka merupakan Hamba pilihan Tuhan, diambil dari makna Israa yang bermakna “hamba pilihan” dan eil yang berarti “Tuhan” dalam bahasa Ibrani.
Karena merasa sebagai Sya’bulloh AI mukhtar “Bangsa terbaik pilihan Alloh” maka mereka tidak merasa bersalah untuk merampas hak milik bangsa lain (Q.S Ali Imraan: 75-76)

Kendati sangat luar biasa Alloh SWT memanjakan Bani Israil dengan mengaruniakan berbagai kenikmatan duniawi ( Q.S. AI Baqaroh: 57 ) termasuk menyelamatkan mereka dari kedzaliman Fira’un dan pasukannya yang nyaris saja menghabisi mereka, namun sebagian besar mereka tetap saja kufur dengan di antaranya :

Membuang dan atau mengubah-ubah firman-firman Alloh SWT yang dirasakan tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka (Al Baqaroh : 75)

Mencari berbagai dalih dan alasan yang sangat tidak masuk akal untuk tetap tidak patuh dan taat terhadap aturan dan hukum Alloh SWT (Q.S. Al Baqaroh : 67-71)

Selalu bersikap kufur (Q.S. Al Baqaroh: 51) 

Mengingkari janji kepada Alloh SWT kendati gunung Thursina ditempatkan Alloh SWT di atas kepala saat mereka mengikrarkan janji (Q.S. Al Baqaroh: 63-64)

Berupaya mencari pembenaran untuk tetap kufur dengan menetapkan syarat untuk beriman sesuatu yang sangat tidak masuk akal, seperti meminta kepada Nabi Musa AS untuk bisa menghadirkan Alloh SWT jelas-jelas nyata dihadapan mereka (Q.S. Al Baqaroh: 55) .

Padahal telah dijelaskan berulang-kali kepada mereka, jika Alloh SWT adalah Zat Yang Maha Ghaib yang “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia Maha melihat segala yang kelihatan” (Q.S. AI An’aam : 103)

Menetapkan (na’dzu billah) sifat kikir kepada Alloh SWT (Q.S. Al Ma-idah : 64)

Jangankan untuk menerima pendapat dan pandangan orang lain, hati mereka bahkan sudah membatu untuk menerima kebenaran Ilahi (Q.S. Al Baqaroh: 74)

Demi mempertahankan kekufuran namun tetap memperoleh hajat duniawi, mereka memilih sikap munafik, berwajah dan berkepribadian ganda (Q.S. AI Baqaroh: 76) 

Tidak hanya saja menolak kebenaran Ilahi, bahkan para Nabi sekali pun mereka bunuh (Q.S. Ali imraan: 21)

Kekufuran, kebiadaban dan kekejaman orang-orang kafir Yahudi Israel inilah yang kemudian mengundang murka Alloh SWT yang berujung dengan laknat Alloh SWT (Q.S. AI Ma-idah: 78-79) dengan menjadikan mereka kera dan babi (Q.S. AI Baqaroh 65, AI Ma-idah: 60)

Apakah orang-orang kafir Yahudi Israel yang dilaknat pada saat itü benar-benar berubah menjadi kera dan babi?

Sebagian Ulama berpendapat mereka benar-benar menjadi kera dan babi tanpa memiliki kecenderungan makan, minum dan memenuhi kebutuhan seksual, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka pun kemudian punah.

Sementara sebagian beşar Ulama berkeyakinan, wujud mereka sebagai manusia sama sekali tidak berubah, hanya watak mereka yang berubah menyerupai karakter kera dan babi.

Kita semua tentu maklum, kera merupakan hewan yang terkenal sangat tamak dan rakus. Kepada yang lebih lemah kera pasti merampas dan menindas.

Kepada yang lebih kuat, kendati sangat takut namun kera selalu berupaya menunjukkan rasa tidak takut dengan bertingkah-laku seperti siap melawan dan menyerang.
Kera juga hewan yang sangat bandel dan sulit untuk diingatkan apalagi untuk dididik, kecuali dengan ancaman tongkat (kekerasan).

Dengan watak kera seperti ini, Alloh SWT bermaksud memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya hampir tidak ada manfaatnya jika menghadapi Yahudi Israel hanya dengan kecaman dan kutukan, karena murka dan laknat dari Alloh SWT saja mereka tidak perdulikan.

Jangankan perjanjian dengan manusia, janji dengan Alloh SWT di bawah ancaman gunung Thursina di atas kepala mereka sekali pun tetap mereka langgar juga.

Jangankan membunuh manusia termasuk para wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdaya, bahkan duapuluh sembilan nabi utusan Alloh juga mereka bunuh.

Lahirnya berbagai resolusi PBB membuktikan kepada kita, betapa semua itu tidak membuat mereka bergeming sedikitpun.

Satu-satunya cara yang akan menghentikan kebiadaban dan kekejaman mereka hanyalah ”Tongkat” dalam bentuk bersatunya ummat Islam sedunia dan siapa pun yang masih memiliki rasa kemanusiaan untuk mengancam mereka dengan kekuatan angkatan bersenjata.

Sekaligus melumpuhkan perekonomian mereka dengan menghentikan bantuan ekonomi, memutuskan hubungan dagang dan memboikot produk- produk mereka.

Wallohu a’lam bish-showab

  • Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) / Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat

Longmarch dari Tasikmalaya ke Bandung untuk Palestina.

Setelah sukses longmarch personal berjarak 20 km dari Masjid Agung Tasikmalaya ke Puncak Gunung Galunggung Tasikmalaya Jawa Barat dalam rangka mendukung perjuangan bangsa Palestina, Rabu (19/5/2021), ummat Islam Tasikmalaya kembali akan longmars lagi dari Masjid Agung Tasikmalaya ke Halaman Gedung Sate Bandung, Sabtu (22/5/2021).

Start longmarch pada Jum’at (21/5/2021) pkl. 19.30 wib dari Masjid Agung Tasikmalaya ke Halaman Gedung Sate Bandung yang berjarak tidak kurang dari 115 km, akan diikuti oleh sejumlah ormas Islam yang berada di jalur perjalanan longmars.

Menurut inisiator longmarch Pimpinan Ponpes Darul Ilmi Tasikmalaya, Ust. Ahmad Ruslan Abdul Gani, gerakan ini merupakan bentuk dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina dalam melawan tindak terorisme dan penjajahan oleh negara teroris Israel.

Lebih lanjut, Ust. Ahmad yang kini juga sebagai Sekretaris Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Daerah Tasikmalaya ini menyatakan, bahwa longmars yang dilakukannya dimaksudkan sengaja untuk ingin mengetuk pintu hati ummat Islam pada umumnya semoga mau peduli terhadap penderitaan bangsa Israel atas penjajahan oleh negara teroris Israel.

Menurut Ust. Ahmad yang bergabung pula dalam Al Mumtaz Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya ini menegaskan, bahwa kepedulian ummat Islam Indonesia pada perjuangan bangsa Palestina dapat pula disalurkan melalui penggalangan dana yang akan diupayakan pengumpulannya sepanjajng perjalanan longmarch, tegas Ust. Ahmad.

Infaq terbaik dapat disalurkan pula melalui: BNI Syariah: 2004198151 An. Daarul Ilmi Cendikia.

Reportase: Tardjono Abu Muas

Ramadhan Bahagia Jufi Salurkan 125 Paket Pangan Lebaran dan 200 Paket Takjil

BEKASI–Kegembiraan terpancar di wajah Nurdiansyah (39), ayah dari lima anak ketika terima bantuan paket pangan Lebaran dari Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi). Laki-laki berstatus guru ngaji di Sukatenang, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini tidak cukup sekali mengucapkan rasa syukur dan terima kasih.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih telah diberi bantuan. Saya agak kaget ketika tiba-tiba didatangi teman-teman jurnalis filantropi dan diberi bantuan,” kata Nurdiansyah, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Nurdiansyah, paket pangan Lebaran ini sangat membantu di tengah masa pandemi yang belum juga mereda. Selama ini, Nurdiansyah tinggal di sebuah bangunan mangkrak. Di bangunan itulah ia beserta sang istri mengajarkan Quran kepada anak-anak kampung.

Namun, lebih dari setahun belakangan ini pengajian dihentikan sementara akibat pandemi. Saat ini Nurdiansyah tak memiliki mata pencaharian tetap.

“Untuk sehari-hari kami makan dari hasil menanam di lahan nganggur,” jelas Nurdiansyah.

Paket pangan Lebaran juga diberikan kepada Gibral Hakim (30), berprofesi ojek daring. Ia mengaku senang menerima bantuan dari Jufi. “Terima kasih bantuannya. Ngojek lagi sepi gini, Alhamdulillah dapat bantuan,” kata Gibral yang biasa menarik penumpang di wilayah Bekasi.

Program bantuan paket pangan Lebaran merupakan rangkaian kegiatan Ramdhan Bahagia 2021 yang diselenggarakan Jufi. Sebanyak 125 paket pangan Lebaran senilai Rp200.000 per paket disebar di Bekasi, Depok, Jakarta, dan Tangerang.

Adapun isi paket: beras, minyak, gula, kopi, teh celup, kurma, sirup, sarden, sari kelapa, dan susu. Paket disalurkan kepada marbot, guru ngaji, yatim, dhuafa dan pekerja informal.

Selain itu, Jufi juga menyebar bantuan takjil sebanyak 200 paket senilai Rp20.000 per paket. Adapun isi paket: nasi, ayam goreng tepung, minuman teh dalam kemasan kotak dan vitamin C. Paket takjil diberikan kepada pengguna jalan di sejumlah titik Bekasi, Jakarta, dan Depok.

Program Ramadhan Bahagia terlaksana atas kerjasama Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi) dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), YBM PLN, Amanah Astra, Bank Muamalat, BCA Syariah, Yayasan Hasanah Titik dan SMP Pesantren Cendekia Amanah.

“Program Ramadhan Bahagia merupakan komitmen kami membantu sesama wabil khusus di bulan puasa,” kata Wiyanto, Ketua Panitia Ramadhan Bahagia, saat diwawancara, Ahad (2/5/2021).

Jurnalis media daring Industry.co.id ini mengatakan, membantu kalangan mustadh’afin merupakan kebahagian tersendiri. Tak lupa ia menyampaikan terima kasiih kepada para sponsor dan donatur.

“Kami ucapkan terimakasih sehingga program Ramadhan Bahagia dapat berjalan dengan baik,” ujar dia.**

HENTIKAN KRIMINALISASI AJARAN ISLAM DAN AKTIVIS, DIBALIK PENANGKAPAN MUNARMAN?

0

Oleh,
Chandra Purna Irawan SH MH
(Ketua LBH PELITA UMAT dan BHP KSHUMI)

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menyatakan menyita sejumlah buku bertema jihad saat menangkap Munarman di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa semestinya sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Pemanggilan dan pemeriksaan adalah tahapan mesti dilakukan, guna memberikan kesempatan bagi orang yang dituduh untuk memberikan penjelasan, keterangan dan pembelaan. Hal sesuai dengan asas due process of law dan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada penangkapan terhadap H. Munarman, S.H., belum pernah dilakukan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka. Penangkapan yang dilakukan juga bukan termasuk kategori tertangkap tangan. Dengan demikian tindakan penangkapan bertentangan dengan KUHAP;

KEDUA, Bahwa kami protes keras terhadap penyitaan sejumlah buku yang bertema jihad, terlebih lagi kemudian dipublikasikan ke media dan publik. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap istilah dan ajaran Islam yaitu jihad. Istilah jihad banyak dijelaskan didalam Al-Qur’an dan hadits;

KETIGA, Bahwa kami mendorong agar proses penegakan hukum dipisahkan dari politik. Kami berpendapat bahwa menyita buku-buku bertema jihad dan menampilkan kehadapan media dan publik adalah tampak seperti tindakan politik. Apa hubungannya antara tindakan pidana dengan buku tersebut. Kami patut menduga sedang ada upaya membangun narasi “buku-buku jihad inspirator teroris”, sehingga berujung pada stigmatisasi-alienasi istilah jihad;

KEEMPAT, bahwa adanya kriminalisasi dan ‘monsterisasi’ Jihad, membuat orang takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ditakutkan. Dikhawatirkan terjadi kecenderungan tidak akan berani menjelaskan terkait Jihad Sebab ketika membahas seolah-olah seorang penjahat atau teroris dan dituduh orang yang cenderung akan berpikiran ISIS;

KEEMPAT, Bahwa penangkapan Munarman dengan dilakukan penyitaan buku-buku Jihad serta ditampilkan ke publik. Dikhawatirkan masyarakat menarik kesimpulan bahwa terjadi dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.

Demikian.
Wallahualam bishawab.

Perlakuan Buruk Pada Munarman oleh Rezim Jokowi, Membuat Ia Makin Dikagumi Dan Dicintai Umat

0

Kamis, 29 April 2021

Faktakini.info

✍ *Iramawati Oemar*

Rasanya hati ini mendidih melihat Pak/Ustadz Munarman diperlakukan seperti ini.

Saat proses penangkapan di rumahnya, beliau mau pakai sandal saja tidak boleh, padahal mungkin hanya butuh waktu kurang dari 1 menit.

Densus 88 sedikitpun tak memberi kesempatan, bahkan beliau dibentak, dibawa secara paksa.

Adakah mereka berani berlaku kasar seperti itu pada TSK KORUPTOR?!

Beranikah aparat penegak hukum mendorong, memaksa, membentak koruptor kakap, apalagi koruptor bansos?!

Yakin “tidak”!

Malah kalau menghadapi koruptor akan santun sekali, diberi kesempatan melambai²kan tangan segala.

Sekitar jam 5 sore dijemput dari rumahnya di Pamulang, Tangsel, tiba di Polda Metro malam harinya, dalam keadaan mata ditutup kain hitam.

Untuk apa?!

Bukankah Pak Munarman hanya seorang diri, tangannya sudah diborgol ke bagian belakang badannya, apa masih bisa melawan?!

Dalam keadaan shaum Ramadhan pula, bahkan untuk berbuka pun saya yakin tidak bisa kalau borgol tak dibuka.

Apakah beliau diberi kesempatan membatalkan puasannya saat maghrib tiba?!

Apakah bisa berwudhu dan sholat dalam keadaan diborgol?!

Kenapa masih harus ditutup matanya?!!

Rasanya belum pernah lihat koruptor kakap dan/atau bandar besar narkoba yang ditangkap lalu dibawa dalam keadaan sudah diborgol masih pula ditutup kain hitam matanya.

Satu hal, makna yang bisa ditangkap adalah: mereka hendak MENGHINAKAN Pak Munarman.

Hanya bercelana pendek (maklum sedang di dalam rumahnya), padahal, mereka pasti tahu, itu bagian dari aurat laki-laki. 

Seandainya terjadi pada seorang perempuan, pasti dibawa dalam keadaan masih pakai daster dan gak sempat pakai jilbab.

Mereka ingin mempermalukan Pak Munarman, sama seperti ketika dulu memamerkan Ustadzah Kinkin Annida, padahal cuma dituduh melanggar UU ITE.

Ya ALLAH, kami tidak terima ini semua!

Pagi tadi saat sahur, nonton tausiyah UAS dan Sahabat, ada ucapan UAS yang cukup bikin adem dan optimis.

*”Jika engkau direndahkan, dihinakan, oleh sesama manusia, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa engkau sebenarnya MULIA disisi ALLAH.  Yang kekal itu perkataan ALLAH, bukan perkataan manusia.”*

*”Jika engkau dihina, sesungguhnya ALLAH sedang ingin memberimu ganjaran/pahala berlimpah yang tidak akan bisa didapat dengan sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya”.*

(Ustadz Abdul Somad, dalam tausiyah sahur di TV One, 28 April 2021, 04.25 wib)

***

Ya Allah, hinakanlah sesiapapun yang menghinakan ulama kami, rendahkanlah sesiapapun yang merendahkan marwah kaum Mukminin, dzholimilah sesiapapun yang mendzholimi Muslim yang lurus dan sedang berikhtiar menegakkan kebenaran dan keadilan. Aamiin allahumma aamiin… 

Pak Munarman, insyaa Allah anda kuat. Anda punya NYALI, itu sebabnya anda ditarget duluan, untuk menciutkan nyali yang lain.

Insyaa Allah, Robb mu sedang meninggikan derajatmu.

MUNARMAN DITANGKAP, KRIMINALISASI OLEH REZIM?

0

by M Rizal Fadillah

Penangkapan Munarman yang dikaitkan dengan terorisme, dan itu terjadi tahun 2015, adalah aneh. Orang dengan mudah nyeletuk mestinya tangkap tahun itu kan ada bukti acara FPI Makassar dan lainnya. Munarman berulang melakukan klarifikasi soal acara tersebut.

Persoalan sebenarnya adalah bahwa keperluan penangkapan memang saat ini. Di tengah kasus HRS yang dalam proses pengadilan dimana Munarman menjadi salah satu pembelanya. HRS, FPI, dan Munarman adalah target politik dengan alat hukum.

Penangkapan Munarman oleh Densus 88 menimbulkan pro dan kontra. Fadli Zon menyebut mengada-ada. Menyeret dari rumah kediamannya dinilai melanggar HAM karena untuk memakai sandal saja tidak diberi kesempatan. Sebagai advokat tentu perlakuan seperti itu di luar batas. Advokat yang semestinya diperlakukan dengan hormat. Melalui proses pemanggilan hukum tentu Munarman akan memenuhi.

Jika kriminalisasi menjadi target ya apapun bisa dilakukan. Asas praduga tak bersalah sangat mudah diabaikan. Barang bukti dapat diolah, bubuk deterjen pembersih di markas Petamburan bisa menjadi narkoba atau bahan peledak. Untuk meledakkan cecunguk atau tikus. Buku do’a dapat menjadi panduan syahid. Dengan tuduhan terorisme maka semua prosedur hukum dapat dilewati.

Sejak jaman Adnan Buyung Nasution dahulu Munarman sudah menjadi advokat LBH yang gigih membela klien korban pelanggaran HAM. Pembelaan dalam kasus HRS menunjukkan kualitasnya yang faham hukum, cerdas, dan berani. Wajar jika selalu menjadi subyek dan obyek berita. Ketika kini dikaitkan keterlibatan dengan terorisme yang jelas melanggar hukum, maka tentu jauh dari karakter dan kapasitas Munarman. Ia memiliki prinsip kehati-hatian hukum dalam rangka penegakkan hukum.

Ya proses politik sedang berjalan HRS, FPI, dan Munarman memang menjadi target. Dari kacamata ini kita dapat melihatnya, sebab jika konteksnya penegakkan hukum dan keadilan, maka peristiwa HRS, FPI, dan Munarman tentu tidak akan terjadi. Menjadi pertanyaan umum di kalangan publik, kita ini sedang menjalankan prinsip negara hukum atau negara kekuasaan ? Jika yang kedua, maka kriminalisasi bisa saja adalah biasa.

Hanya masalahnya apakah masyarakat, rakyat, dan umat haruskah pasrah berada dibawah bendera negara kekuasaan ?
Sudah tidak ada lagi kah pejuang kebenaran dari kalangan ulama, cendekiawan, politisi, pengacara, TNI-Polri, mahasiswa, buruh dan elemen strategis lainnya ?

Tentu masih banyak aktivis perjuangan yang memiliki kepedulian. Kasus Munarman yang juga diyakini bukanlah teroris, namun kepentingan politik begitu mudah mengaitkan dengan terorisme. Perlu dikawal proses yang dijalankan.
Semoga asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 28 April 2021

Menjamin Pendirian Gereja HKBP di Cinere, Warga Kristen tak Percaya Munarman Terlibat Terorisme

0

Seorang warga Kristen bernama Roy Pakpahan menegaskan Munarman tidak terlibat terorisme dan pernah membantu perijinanan pendirian gereja HKBP.

“I stand with Maman. Teroris pala lu..gereja HKBP di Cinere tempat saya beribadah, awalnya tidak bisa berdiri. Orang takut beribadah. Maman bilang kalau memang surat ijin sudah ada dan lengkap ya bangun saja. Kalau ada yang ganggu kabarin guwa kata Maman,” kata Roy dalam pernyataan di WhatsApp Group (WAG).

Marhaban ya Ramadhan

1. Jika tenggorokan bisa haus akan air, hati juga bisa haus akan hidayah. Semoga Ramadhan kali ini mengobati hati yang dahaga. Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 H.

2. Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

3. Bila hati saling terpaut, rasa cinta kan terjalin indah. Bila ada salah dan khilaf terjadi, mohon maafnya lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

4. Lidah memang tak bertulang. Tiada kita terasa patah ketika berucap. Jika ada hati yang patah karenanya, mohon maaf untuk segala perkataan yang menyakitkan.

Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 H