Oleh: Hariqo
Saya mengusulkan tanggal 24 Agustus 2020 diperingati sebagai hari penanganan krisis komunikasi nasional, mengapa?, nanti saya jelaskan dalam kronologi dibawah, dan kaitannya dengan ribut-ribut elit di media soal rencana rem darurat oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pertama, tanggal 24 Agustus 2020. Dalam rapat terbatas bersama para menteri di Istana negara, Presiden Jokowi mengatakan “yang boleh bicara soal penanganan COVID-19 adalah Prof Wiku, kalau ingin bicara, maka ajak bicara dulu Prof Wiku”.
Begini pernyataan Presiden Jokowi: “Saya minta setiap ingin statement yang urusan mengenai COVID-19, betul-betul, ditanyakan lebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku. Hati-hati. Satu itu saja yang namanya Prof Wiku yang bicara, kalau memang mau bicara, ajak Prof Wiku bicara dulu.” (ada videonya di detikcom).
Kedua, tanggal 7 September 2020, Presiden Jokowi dalam pidatonya di istana negara mengatakan: perlu saya ingatkan, kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita yang nomor satu adalah kesehatan dan penanganan COVID-19. Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite penanganan COVID, Kementerian Kesehatan, TNI, POLRI betul-betul agar yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 menjadi prioritas. Sekali lagi jika penanganan COVID-19 baik, maka ekonomi akan membaik. (ada videonya).
Ketiga, tanggal 9 September 2020, Gubernur Anies Baswedan didampingi Wagub DKI Jakarta Ariza Patria mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menarik rem darurat pada Senin 14 September 2020 untuk menyelamatkan nyawa warga dari COVID-19. (ada videonya).
Keempat, tanggal 10 September 2020, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Professor Wiku Adisasmito mengatakan dalam wawancara dengan Najwa Shihab: Semua pemerintah daerah, semua pimpinan daerah harus merewiew kembali keadaan yang ada sekarang, kalau perlu melakukan rem darurat seperti DKI Jakarta, maka lakukan itu demi keselamatan masyarakat. (ada videonya).
Kelima, tanggal 10 September 2020, Mantan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan dan Pencegahan COVID-19 yang juga sebagai Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto mengatakan: Anies, kata Yuri, juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan ini. “Nggak perlu (ada izin lagi), cuma ngasih tahu saja. Iya sudah (koordinasi),” ujarnya. (detikcom 10/9/2020).
Hal ini dikuatkan oleh Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Busroni mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). Sebab, izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut. (Kompascom).
Keenam, tanggal 10 September 2020, Wagub DKI Jakarta, Ariza Patria mengatakan keputusan kembali memberlakukan PSBB itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Sebagaimana juga arahan Pak Presiden, bahwa kita mengutamakan keselamatan dari warga. Itu yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI sangat mendukung, kita mengutamakan kesehatan keselamatan seluruh warga,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Ketujuh, tanggal 10 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI. Dua hari berikutnya, entah kenapa Ridwan Kamil bicara pula soal lantai saham.
Kedelapan, tanggal 11 September 2020, Nah disinilah mulai panas akibat pernyataan Airlangga Hartarto, terjadi pro dan kontra di media sosial dan beberapa grup whatsapp yang saya ikuti. Puncaknya, sebuah akun twitter dengan nama @ainunnajib menuliskan sebuah twit fenomenal yang diretweet oleh 4200 akun di twitter.
Akun @ainunnajib menuliskan: Catatlah manusia-manusia yang lupa kemanusiaannya: Mereka yang diam ketika angka kematian dokter terus naik. Dan teriak ketika angka indeks saham sekali turun.
Ainun Najib memang selama ini vocal mendukung kebijakan pemerintah yang bagus soal COVID-19, dan mengkritik keras kebijakan pemerintah yang menurutnya salah, dari catatan saya, Ainun Najib ini juga salah satu orang yang mengawal pemilu 2014 dan pemilu 2019 lewat situs yang dibuatnya bernama KawalPemiluOrg.
Andai saja Airlangga Hartanto mengikuti arahan Presiden Jokowi pada 24 Agustus 2020 (lihat kronologi pertama), maka mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Makin banyak yang bicara, makin membingungkan.
Meskipun kuota selalu ada, hp merek ternama, tersedia berbagai macam aplikasi untuk video call, rapat online, namun komunikasi di antara elit kita dalam penanganan COVID-19 belum juga membaik.
Teknologi yang seharusnya mendekatkan, malah menjauhkan, itu semua karena kemanusiaan masih kalah oleh kepentingan lain. Penanganan dan pencegahan COVID-19 belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.
Padahal lemburnya para Tenaga Kesehatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Karang Taruna, relawan dll untuk mencegah COVID-19 adalah bagian terpenting dalam pemulihan ekonomi.
Kalau banjir sudah sudah sampai dipinggang, pastilah manusia di dalam rumah yang kita selamatkan, bukan buku rekening. Kalau banjir sudah melewati bibir, barulah kita sadar, nyawa adalah segalanya.
Dan, di antara syarat penanganan krisis komunikasi dalam COVID-19, serahkan pada Jubir Pemerintah, tidak semua menteri harus bicara.
Hariqo Wibawa Satria, pengamat media dari Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, Penulis Buku Seni Mengelola Tim Media Sosial. Jakarta, 12 September 2020.
