Home Blog Page 2

TERIMAKASIH PAK JOKOWI

0

Pak Jokowi terlalu baik untuk indonesia, demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat indonesia beliau mengimpor beras, garam dan kebutuhan pangan lainnya agar rakyat jangan sampai kelaparan….
Rakyat tak perlu buat garam sendiri, atau pun bertanam padi atau komoditas lainnya sendiri agar rakyatnya tidak capek….
toh setiap kali masa panen pak jokowi sudah mengimpor kebutuhan2 tersebut..
Agar rakyat tidak capek…!!

Rakyat indonesia tidak usah bekerja apalagi sampai menjadi buruh atau pekerja kasar oleh sebab itu pak jokowi sudah mengimpor tenaga kerja hingga level buruh dari cina…
Beliaupuh sudah memikirkan dan menyiapkan aturan agar mempermudah tenaga asing di indonesia….

Kalaupun mau cari uang untuk rakyat indonesia cukup jadi driver online saja… itukan pekerjaan menyenagkan bisa keliling2 kota/desa dan sekaligus dapat uang….

Maka sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang sebesar2nya kepada beliau dan juga sebagai UCAPAN TERIMAKASIH kita kepada beliau….

Maka kita sebagai rakyat indonesia tidak usah lagi membebani beliau dengan tugas yang berat yang menguras tenaga, pikiran dan emosi…Untuk itu kita dukung saja beliau bertugas 1 periode saja , agar beliau bisa beristirahat di kampung halamannya dengan tenang dan bahagia bersama keluarga dan anak cucu beliau….Mari kita ikhlaskan beliau kembali ke kampumg halaman beliau di solo jawa tengah….

Terimakasih Pak Jokowi…
🙏🏼👌🏾🙏🏼

Dilema Prabowo dan Manuver PKS

0

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

PKS setuju Prabowo maju. Tapi, dengan satu syarat: cawapres mesti dari PKS. Tegas dan jelas. Kenapa? Pertama, mesin partai PKS kuat dan solid. Jika kader PKS yang maju cawapres, mesin partai bisa bekerja dengan efektif. Kedua, Prabowo dari kelompok nasionalis-sekuler. Mesti didampingi tokoh yang merepresentasikan umat (nasionalis-religius). PKS gudangnya. Ketiga, Prabowo militer. Mesti menggandeng tokoh dari sipil. Ini sekaligus menutup peluang Gatot jadi cawapres Prabowo.

Tiga alasan di atas masuk akal. Lalu, siapa tokoh yang ditawarkan PKS? Dari sembilan tokoh yang sempat muncul kabarnya telah mengerucut ke satu nama, yaitu Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Barat yang suka dipanggil Kang Aher ini lagi naik popularitasnya.

Kenapa Aher? PKS tentu punya kalkulasi dan pertimbangan sendiri. Kalau dilihat dari track recordnya, Aher punya keunggulan dibanding yang lain.

Pertama, Aher punya pengalaman memadai di bidang pemerintahan. Dua periode Aher menjadi gubernur di provinsi terbesar penduduknya di Indonesia. Ini modal yang cukup bagi Aher. Sebagai gubernur, Aher berhasil mendapat 265 pengharagaan. Soal ini, tak ada yang menandingi Aher.

Kedua, Aher representasi ulama dan umat. Religiusitasnya tak diragukan. Lulusan S2 IPB dan S3 Unpad ini hafal al-Qur’an dan mumpuni soal ilmu agama. Komitmen keberpihakannya kepada umat tak diragukan sewaktu menjabat dua periode sebagai gubernur Jabar.

Ketiga, Aher clear and clean. Setidaknya hingga hari ini. Tak punya masalah moral maupun kasus hukum. Ini menjadi sangat penting mengingat faktor integritas sering terabaikan dalam proses pengelolaan pemerintahan.

Keempat, Aher adalah satu diantara kader PKS yang dekat dengan simpul-simpul ormas dan ulama, terutama NU di Jawa Barat. Perhatiannya kepada pesantren-pesantren, sangat dirasakan. Terbukti, para pendukung militan Aher justru dari pesantren-pesantren dan ormas Islam. Soal tahlil dan baca barjanji, kefasihan Aher bisa diadu dengan kaum Nahdhiyin pada umumnya. Sebab, “kaifiyah” atau tata cara ibadah Aher adalah kaifiyah NU. Kenapa faktor NU menjadi penting? Karena pemilih Indonesia terbanyak dari NU. Terutama di wilayah Jawa.

Pilihan PKS terhadap Aher masuk akal. Tapi, kenapa Prabowo atau Gerindra belum juga mau meminang calon yang diajukan PKS ini?

Ada beberapa kemungkinan, diantaranya, pertama, Prabowo masih galau. Banyak yang berpikir deklarasi pencapresan Prabowo belum final. Artinya, masih bisa berubah. Kenapa? Angka elektabilitas jadi masalah. Kabarnya, di elit Gerindra juga masih belum 100% mendukungnya. Karena itu, gerilya istana untuk menggandeng Prabowo masih terus berproses. Hari ini, senen 16 April, kabarnya ada pertemuan tertutup antara Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, Hendro Priyono dan Airlangga Hartarto di Ultah Kopassus. Belum jelas, adakah pembicaraan khusus selain undangan Ultah. Dan apa hasilnya? belum diketahui.

Prabowo dan Gerindra masih perlu kerja keras untuk mendorong elektabilitas jagoannya.. Sekaligus melakukan evaluasi berkala. Hanya ini sikap paling rasional untuk bisa dilakukan oleh Gerindra. Jika suara Prabowo tetap tak naik, jauh selisihnya di bawah Jokowi, maka memaksakan Prabowo nyalon merupakan sikap emosional yang tak bernalar.

Kedua, faktor cost politik. Pilpres butuh biaya besar. Kabarnya, sampai tujuh triliyun. Belajar dari pilgub DKI dengan paket hemat, juga tragedi La Nyala dan bergantinya nama Dedy Mizwar ke Sudrajat di pilgub Jabar adalah bagian dari petunjuk cekaknya persediaan cost politik Gerindra. Maklum, partai oposisi. Jauh dari jatah proyek. Lepas dari hitungan bagi-bagi. Sementara PKS dan Aher gak punya uang. Punya sih, kalau cuma untuk beli nasi kotak. Sayangnya, biaya pilpres tak sebanding dengan harga nasi kotak.

Dua faktor ini bisa jadi beban tersendiri bagi Prabowo. Maka, terlalu prematur bagi Prabowo dan Gerindra untuk menerima dan mengumumkan cawapres. Sementara, nyapresnya Prabowo masih menyisakan keraguan. Apalagi pasangan Prabowo-Aher belum teruji dalam survei. Belum lagi manuver PAN yang akan meninggalkan Prabowo jika tidak diakomodir. Sangat dilematis.

Disisi lain, gerilya Demokrat, PKB dan PAN untuk membentuk poros ketiga sudah mulai mengerucut. Gatot Nurmantyo kabarnya akan menjadi jagoannya. Jika ini terjadi, Prabowo akan kehilangan banyak suara. Dua sosok muda, Jokowi dan Gatot diprediksi akan lebih menguat suaranya dibanding Prabowo. Terbukti, keduanya naik elektabilitasnya ketika dilawankan dengan Prabowo. Sementara, suara Prabowo berpotensi ter-“downgrade” dan melimpah ke Gatot. Apalagi, jika dilihat dari sisi logistik, Jokowi dan Gatot jauh lebih siap dari pada Prabowo. Dari mana uangnya? Jangan tanya!

Jika ini terjadi, yang paling logis Gerindra mengganti calon yang sama-sama muda dan berprestasi. PKS tak mempersoalkan siapapun capres yang akan diajukan Prabowo. Anies bisa jadi salah satu pilihan. Bagaimana dengan jabatan Anies sebagai gubernur? Dan apa respon publik ketika Anies melepas tugasnya?

Elektabilitas akan menjadi indikator. Jika survei membuktikan elektabilitas Anies tinggi, maka itu artinya publik menerima Anies mundur dari posisi gubernur dan maju sebagai capres. Seperti Jokowi sebelumnya.

Mungkinkah Anies-Aher dipasangkan? Ini semua bergantung hasil kerja keras Gerindra dan PKS untuk membranding Prabowo-Aher. Jika berhasil, Prabowo akan terus melaju. Dan Anies dipastikan akan mengurus Jakarta, menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI hingga tahun 2022. Namun, jika Prabowo-Aher jauh suaranya di bawah calon lain, dan tak mungkin bisa menjadi lawan seimbang bagi Jokowi atau Gatot, maka pasangan Anies-Aher ada kemungkinan terwujud. Situasi masih sangat dinamis. Apapun bisa terjadi.

Apakah Prabowo atau Anies yang akan maju nyapres, bergantung hasil evaluasi tim Gerindra-PKS dua-tiga bulan kedepan. Siapapun yang akan maju, bagi PKS, Aher cawapresnya. Sampai disini, dilema Prabowo akan berakhir.

Jakarta, 16/4/2018

Hidayat Nur Wahid Akui Aher Bakal Cawapres Terkuat dari PKS

0

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengakui Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon terkuat calon wakil presiden (cawapres) dari kader PKS. Itu karena Ahmad Heryawan memiliki elektabilitas tertinggi dalam penjaringan PKS dari sembilan calon presiden dan calon wakil presiden yang disiapkan PKS.

“Ya kalau di PKS kan objektifnya dari sembilan nama itu, suara terbanyak adalah Pak Aher. Jadi kalau Pak Aher paling kuat ya karena beliau memang pilihan tertinggi dari proses penjaringan di PKS,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Namun demikian, Hidayat mengatakan dalam komunikasi dengan Partai Gerindra, PKS tidak berdasarkan urutan elektabilitas tersebut. Menurutnya juga, elektabilitas Aher yang tinggi juga tidak serta merta membuat Gubernur Jawa Barat itu menjadi yang paling diutamaakan.

Menurut Hidayat, yang paling mendasar dibicarakan adalah calon yang berpeluang besar menang di Pilpres 2019. “Yang diutamakan adalah sembilan kader itu. Sembilan itu ranking tertinggi di internal PKS, Pak Aher itu iya, tapi untuk mengkomunikasikan maka bukan lagi urutan. Tapi mana yang bisa diterima kawan koalisi. Kalau dia diterima berarti dia memberikan tambahan potensi pemenangan di pilpres,” ujar Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat mengungkap, nama-nama tersebut juga harus dibicarakan oleh mitra koalisi partai. Namun sebelum itu, harus dipastikan terlenih dahulu koalisi dari partai terpenuhi untuk mengajukan calon.

Meskipun, selama ini PKS paling dekat menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra, belum ada jaminan koalisi itu mengikat. Karena itu, PKS juga masih terus melakukan komunikasi dengan partai lain selain Gerindra. Tujuannya, kata Hidayat, untuk menghasilkan kompetitor capres selain Joko Widodo (Jokowi).

“Itu satu hal yang terus dibicarakan bersama-sama antara ya PKS, Gerindra dan juga PAN, Demokrat dan juga partai-partai lain,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Diketahui, PKS telah menyodorkan sembilan nama yang bakal dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sembilan nama dari PKS itu antara lain, Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian ada juga Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al’Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Tak Cuma Anis, Gerindra Timbang Cawapres PKS Lain yang juga berkualitas untuk Prabowo

0

Jakarta – Fahri Hamzah menyorongkan nama Anis Matta sebagai cawapres Prabowo Subianto agar Joko Widodo bisa dikalahkan di Pilpres 2019. Gerindra siap mempertimbangkan Anis Matta, juga kandidat cawapres lainnya.

“Semua calon yang diajukan oleh PKS ke Gerindra merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai kredibilitas, loyalitas, dan kapasitas. Tentunya Partai Gerindra akan mempertimbangkan 9 nama yang diajukan oleh PKS ke Gerindra,” ujar Wasekjen Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (13/4/2018).

“Dan kami menghargai keinginan PKS yang menginginkan kadernya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan Pak Anis Matta termasuk dalam 9 nama yang lain juga cukup berkualitas, seperti Bapak Ahmad Heriawan mantan Gubernur Jawa Barat”

Menurut Andre, nama cawapres Prabowo sampai saat ini belum final. Keputusan ada di tangan koalisi.

“Nanti Pak Prabowo tentunya akan membahas nama cawapresnya bersama parpol koalisinya, termasuk dengan PKS. Sekali lagi, cawapres akan diputuskan bersama-sama dengan parpol koalisi,” imbuh Andre

Sohibul Ungkap Candaan Prabowo: Masak Cuma Jadi Wakil Jokowi

0

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut pernah berseloroh pada Presiden PKS Sohibul Iman tentang isu menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Joko Widodo (Jokowi). Menurut Sohibul, isu itu telah berhembus cukup lama.

“Itu saya sudah dengar lama, bahwa Pak Prabowo diminta jadi cawapresnya Pak Jokowi, itu sudah lama sekali,” ucap Sohibul di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (15/4/2018).

Menurut Sohibul, isu itu sudah didengarnya sekitar setengah tahun lalu. Dari cerita Prabowo padanya, Sohibul menyebut Luhut B Pandjaitan sebagai utusan Jokowi yang menawari Prabowo untuk menjadi cawapres.

“Beberapa bulan lalu, mungkin ada setengah tahun lalu. Tetapi Pak Prabowo sudah menegaskan di hadapan utusan dari Pak Jokowi, dalam hal ini yang selalu disebut adalah Pak Luhut yang selalu meminta itu. Beliau sampaikan kepada saya, beliau menjawab ‘Itu tidak mungkin, tidak mungkin’,” kata Sohibul.

“Bahkan dengan bahasa candaan, Pak Prabowo bilang ‘Bang, apa abang nggak kasihan sama saya’, katanya, ‘Saya sudah berjuang seperti ini masak ujung-ujungnya cuma jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi‘, beliau sampaikan begitu. Itu satu jawaban yang saya ingat,” imbuh Sohibul panjang lebar.

Sohibul mengatakan jawaban Prabowo itu disampaikan ke Luhut setiap kali ditemui untuk menawarinya menjadi cawapres. Dengan begitu, Sohibul yakin Prabowo tak akan mau menjadi cawapres Jokowi.

Sohibul Iman : Prabowo Tolak Permintaan Luhut Jadi Cawapres Jokowi

0

Detik News, Jakart Minggu 15 April 2018, 11:28 WIB- Presiden PKS Sohibul Iman menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai utusan Joko Widodo (Jokowi) untuk melobi Prabowo Subianto. Lobi itu agar Ketua Umum Partai Gerindra itu sudi berpasangan dengan Jokowi tahun depan dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

Namun, Sohibul menyebut Prabowo selalu menolak. Ada 2 jawaban Prabowo yang diingat betul oleh Sohibul setiap kali bertemu Luhut.

“Beliau (Prabowo) sampaikan kepada saya, beliau menjawab ‘Itu tidak mungkin, tidak mungkin’,” kata Sohibul di sela acara senam dan jalan sehat dalam rangka Milad PKS yang ke-20 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (15/4/2018).

Sohibul mengaku selalu diceritakan Prabowo tentang pertemuannya dengan Luhut. Dalam setiap pertemuan itu, menurut Sohibul, Prabowo selalu menolak.

“Ada juga jawaban beliau saya kira sangat mencerminkan firm bahwa beliau tidak mau, adalah ketika diminta lagi, dan Pak Luhut katanya mengatakan, ‘Wo, udah kalau kamu jadi cawapresnya Pak Jokowi, ini nanti semua bereslah gampang. Capres cawapres ini dengan mudah bisa direalisasikan. Presidennya Jokowi dan Wapresnya kamu’, katanya gitu,” kata Sohibul.

“Tapi apa jawaban Pak Prabowo? ‘Bang abang jangan underestimate bahwa kalau Jokowi dengan Prabowo bersatu, itu belum tentu belum tentu ada yang bisa mengalahkan. Nanti pasti ada calon yang bisa mengalahkan dan kalau Jokowi-Prabowo kalah oleh calon yang tidak diperhitungkan atau underdog, itu lebih memalukan. Seperti di DKI’. Itu jawaban beliau 2 kali. Karena itu saya yakin Pak Prabowo tidak mungkin mau dibujuk,” sambung Sohibul panjang lebar.

Baik Prabowo maupun Jokowi saat ini telah dideklarasikan sebagai calon presiden. Jokowi didukung PDIP, Hanura, PPP, NasDem, Golkar, dan PKB. Sedangkan, PKS dan Gerindra merapat ke Prabowo. Sementara 2 parpol lain, PAN dan Demokrat belum memutuskan akan merapat ke poros mana.

DPP Gerindra : “Inikah 3 orang kandidat terkuat dampingi Prabowo?”

0

RMOL. DPP Partai Gerindra akan memilih cawapres Prabowo Subianto dari sembilan nama capres/cawapres dari PKS.

Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pemilihan cawapres tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang digagas Gerindra dan PKS.

Menurut Dasco, untuk mendukung ambang batas pencalonan Prabowo, PKS memiliki syarat yaitu memilih salah satu dari sembilan nama kader PKS.

Adapun sembilan nama tersebut yakni Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al’Jufrie; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta dan Tifatul Sembiring.

Kemudian Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Selanjutnya Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heryawan; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

“Kami setuju itu, nanti kemungkinan kami pilih dari yang sembilan nama itu,” ungkap Dasco saat dikonfirmasi melalui pesan singkat sesaat lalu, Jumat (13/4).

Lebih lanjut Dasco mengakui Gerindra tidak bisa maju sendir untuk mencalonkan Prabowo. Ambang batas pencalonan presiden membuat Gerindra harus mencari mitra koalisi.

Potensi terbesar koalisi Gerindra adalah PKS yang tidak lain adalah mitra sejak Pilpres 2014 lalu.

Namun demikian, deklarasi Prabowo sebagai capres bukan karena desakan pihak lain termasuk PKS melainkan dorongan dari seluruh kader Gerindra.

“Deklarasi Pak Prabowo itu murni dorongan dari kader Gerindra di seluruh Indonesia,” ujar Dasco. [nes]

Habib Rizieq dan Rekonsiliasi Nasional

0

Habib Rizieq dan Rekonsiliasi Nasional

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Habib Rizieq itu DPO. Lagi dicari polisi. 17 kasus mengejarnya. HRS, panggilan akrab pendiri FPI ini, lari. Mengasingkan diri ke Makkah. Menghindari kasusnya. Pengecut, kata pihak yang membencinya.

Tapi, tak sedikit yang menganggap HRS sebagai pahlawan. Ia tidak lari, tapi menghindari kezaliman. Hukum tak adil. HRS tak ingin menjadi korban ketidak-adilan. Bertanggung jawab atas apa yang tidak dilakukan, itu tindakan konyol. Begitulah kira-kira yang ada di kepala para pendukung HRS.

Keluar negeri adalah bagian dari keputusan strategis. Dari Makkah, HRS bisa menggerakkan massa. Beda jika HRS ada di penjara. Dari Makkah, suara HRS masih nyaring terdengar di sejumlah tabligh akbar dan aksi-aksi Bela Islam. Jutaan massa masih patuh atas fatwa dan arahannya. Itu diskripsi dari fakta yang selama ini disaksikan publik. Tak bisa dibantah.

Layaknya Khumaini untuk Iran, Xanana Gusmau untuk Timor Leste dan Hasn Tiro untuk Aceh. Mereka tokoh pengendali yang sangat kharismatik dan berpengaruh. Terbukti, mereka sukses. Apakah HRS melakukan hal yang sama? Tak ada indikator HRS melakukan revolusi. Yang sering terdengar diksi dari HRS adalah ingin menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Mesti mendapatkan hak-haknya secara layak. Terutama hak hukum, sosial, politik dan ekonomi.

HRS terus bersuara dari Makkah. Ada yang gerah. Rumornya, sejumlah pejabat negara diutus berkunjung dan minta HRS pulang. Bahasa kerennya “negosiasi”. Lah kok? DPO dikunjungi pajabat negara? DPO diajak negosiasi? Ini DPO atau DPO? Begitulah kira-kira pertanyaan yang muncul di otak rakyat.

Kunjungan ini sekaligus membedakan HRS dengan DPO yang lain. Menunjukkan kasus HRS bukan lagi hukum, tapi politik. Dalam hukum tak kenal “negosiasi”. Yang ada adalah penegakan. Beda dengan politik. Tak renyah jika tak ada negosiasi. Dalam politik selalu berlaku hukum negosiasi; mulai dari nego yang baik-baik, sampai nego yang paling kotor, busuk dan culas. Hal yang biasa terjadi dalam dunia politik. Nego reklamasi dan e-KTP termasuk yang kedua. Nego HRS?

Kenapa HRS diminta pulang? Ada pihak yang khawatir dan panik. 2018 adalah tahun pilkada. Lanjut pilpres tahun 2019. Area perebutan suara sedang berlangsung. HRS punya kantong suara. Suara umat Islam yang menaruh kepercayaan kepada HRS. Mereka diantaranya adalah aktivis 212.

Sejumlah calon kepala daerah sowan ke HRS. Begitu juga beberapa bakal calon presiden. Minta doa restu. Lebih tegasnya, minta dukungan suara. DPO kok dimintai dukungan? Aneh bukan? Tidak, jika kita melihatnya dari kaca mata politik. Lalu, dimana kasus hukumnya? Kadang, hukum dan politik berada di ruang gelap tanpa cahaya. Tak mudah membedakannya.

Faktor inilah yang menjadi sebab kepanikan pihak tertentu. Lalu, munculah ide menawarkan negosiasi ke HRS. HRS menyebutnya rekonsiliasi. Apa isinya?

HRS mengajukan tiga poin. Jika dipenuhi, HRS tak akan ikut campur tangan soal politik. Pertama, tindak tegas penista agama. Siapapun ia. Apapun agamanya. Perangkat hukumnya ada dan ini bagian dari komitmen kepada pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Keadilan mesti ditegakkan. Tak ada tebang pilih. Terutama terhadap umat Islam.

Kedua, jangan beri peluang kepada PKI. Tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang larangan PKI masih berlaku. Emang PKI masih ada? Perlu tanya kepada HRS untuk menjelaskan. Isunya memang kencang. Tapi buktinya remang-remang. Setidaknya, sengaja dibuat remang-remang. Oleh siapa? Kayak gak tau aja.

Ketiga, jaga negara dari intervensi dan pencaplokan asing dan aseng. Intinya, jangan jual negara. Bangsa memerlukannya. Negara harus berdaulat, sehingga punya kemandirian dan martabat. Tidak mengandalkan utang dan jual aset negara. Jangan sampai subsidi terus dicabuti, harga-harga makin mahal, kehidupan ekonomi susah dan negara berjalan ke lubang kuburnya.

Nasionalis sekali HRS? Melalui Hidayat Nurwahid dan Yusril Ihya Mahendra, kabarnya tiga hal ini sudah dititipkan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang. Apakah sudah sampai? Tanya kedua tokoh itu.

Tiga poin penting, jika tak ditanggapi, maka tak ada negosiasi dan tak ada rekonsiliasi. HRS akan melakukan perlawanan secara politik, baik di pilkada 2018 maupun pilpres 2019. Sebuah perlawanan yang konstitusional.

Isu negosiasi dan rekonsiliasi mulai muncul ke publik. Sejumlah tokoh dan ulama yang berkunjung ke Makkah seolah telah mendapatkan lisensi untuk menyampaikannya ke publik. Apakah pihak berwenang akan sepakat dengan isi kesepakatan tersebut?

Gampang melihat indikatornya. Jika HRS pulang, lalu bergandengan satu forum dan panggung dengan pihak yang dimaksud, maka itu artinya “Deal”. Jika HRS tetap melakukan perlawanan politik dari makkah, maka itu artinya “No Deal”.

Lalu, bagaimana 17 kasus hukumnya? Mudah. SP3 terbit, maka selesai dan beres. Sah dan legal secara hukum. Segampang itu? Apa yang sulit di negeri ini?

Jakarta, 7 April 2019

Sohibul: Bisa Jadi Jokowi Kalah dengan Kotak Kosong

0

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman berpendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja kalah dengan kotak kosong pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia mengutarakan hal tersebut lantaran semakin banyak masyarakat yang menunjukkan keinginan melakukan perubahan.

Sohibul menjelaskan keinginan melakukan perubahan itu terlihat dari gerakan tagar #2019GantiPresiden yang semakin masif. Dengan kondisi ini, Sohibul menyatakan, jika nantinya tidak ada penantang alias calon presiden tunggal pun maka rakyat akan lebih menyukai kotak kosong.

“Bahwa meskipun calon definitif belum ada, tetap disambut luar biasa. Berarti kotak kosong pun lebih disukai masyarakat. Bisa jadi pejawat kalah oleh kotak kosong,” kata dia  di Jakarta, Ahad (8/4).

Hingga saat ini, dia menyatakan, tidak ada calon presiden resmi yang menjadi ujung tombak gerakan ini. Ia menjelaskan saat ini belum ada partai politik atau koalisi partai politik yang secara resmi mendeklarasikan calon presiden alternatif selain Jokowi selaku pejawat.

“Sekarang ini yang resmi mencalonkan presiden baru pejawat, Pak Jokowi dengan dukungan koalisi yang cukup untuk mendapatkan tiket pada Pilpres 2019,” ujar dia.

Sohibul pun menilai hal tersebut menunjukkan adanya keunikan pada gerakan tagar #2019GantiPresiden, yang disambut oleh publik. Dia mengatakan keunikan tersebut sekaligus memperlihatkan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi kendati belum ada calon penantang definitif.

“Ini bisa dimaknai masyarakat mulai kehilangan trust kepada pejawat,” kata dia

Sohibul meyakinkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah murni sebuah gagasan yang disambut publik secara luas. Dia menambahkan gerakan ini tidak melihat apakah ada calon alternatif yang resmi diusung di luar calon pejawat.

“Paslon alternatifnya belum ada, tetapi seperti aura kemenangan di depan mata. Ini memang aneh. Memang ‘bayangan’ kadang menakutkan bagi orang-orang tertentu,” ujar mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Di sisi lain, Sohibul menanggapi respons Jokowi yang menyatakan gerakan lewat kaos tidak bisa  mengganti presiden. Sohibul mengatakan pernyataan tersebut menunjukkan Jokowi merespons dengan santai gerakan tersebut.

Dia menambahkan respons santai Jokowi menunjukkan gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan biasa bukan kejahatan. Karena itu, dia menyatakan, tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sohibul pun mengaku senang melihat respons Jokowi.

Dia mengatakan hal tersebut sekaligus menunjukkan gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan sesuatu yang biasa dalam demokrasi. “Dengan begitu kontestasi Pilpres 2019 semakin Asyik,” kata Sohibul.

Presiden Jokowi telah menanggapi soal gerakan dan kaos yang dijual dan bertuliskan #2019GantiPresiden. Jokowi menilai yang bisa mengganti Presiden adalah rakyat dan restu Allah SWT.

“Masak kaos bisa ganti Presiden? Yang bisa ganti Presiden itu rakyat, kalau rakyat mau ya bisa ganti. Kedua restu dari Allah. Masak ganti kaos bisa ganti Presiden,” kata Jokowi.

sumber republika