Oleh: M Rizal Fadillah*
Jokowi tokoh korup dunia, sudah membahana kemana-mana dari Solo hingga Oslo, dari Surakarta sampai ke Antartika. Figur palsu yang cuma punya baju putih satu, polos dan lugu, tidak macam-macam, murah hati dan suka bagi-bagi bingkisan. Kata penjilatnya ia seperti Umar bin Khattab, preeeet..lah.
7 (tujuh) Menteri dalam pemerintahannya divonis penjara, 2 (dua) lagi sedang proses, belum 2 (dua) Wamen. Ini rekor terbaik dalam membina anak buah untuk korupsi. Sebagian berani menyebut aliran dana ke Jokowi, yang lain atas sepengetahuan. Jokowi bisa sebagai pelaku, penyerta, penyuruh, pembantu, atau pembujuk untuk terjadinya korupsi.
Desas-desus uang kekayaannya disimpan di bunker bawah tanah rumahnya. Lazim juga disimpan di luar negeri dengan beragam nama. Semua menduga-duga tetapi berbasis gejala, fenomena, bahkan mungkin data. Tugas penelusuran bukan di tangan rakyat tapi aparat. Ada PPATK, BPK, Jaksa, hingga KPK.
Jokowi bukan dewa, ia manusia biasa, karenanya patut untuk diperiksa. Jokowi bukan raja tetapi warga negara yang sama dengan lainnya. Dewi menutup mata menggunakan hati untuk mengadili. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai mantan Presiden yang telah banyak menikmati, maka Jokowi wajib mendapat sanksi keras akibat berbagai penyimpangan yang telah dilakukannya.
Sejak menjadi Walikota Solo watak korupnya sudah nampak. Penjualan aset Pemkot Hotel Maliyawan tanpa persetujuan DPRD bernuansa suap dan kolusi. Sewaktu Gubernur Jokowi didera banyak kasus diantaranya korupsi pengadaan bus Trans Jakarta. Ketika sudah menjadi Presiden lebih merajalela lagi BUMN, Kereta Cepat, PSN, Blok Medan, hingga Covid 19. Korupsi hadiah tanah pensiun 12.000 M2 di Colomadu paling anyar pasca lengser.
Hari ini 2 Oktober aksi gerudug dan kepung KPK adalah ekspresi rakyat atas kejahatan KKN luar biasa Jokowi. Manusia serakah, penipu, koruptor tingkat dunia. KPK harus bergerak untuk mulai mengusut, jika tidak maka KPK menjadi Komisi Pembiar Korupsi, bahkan Komisi Penyubur Korupsi. Artinya KPK merupakan tikus penyebar penyakit yang takut pada Jokowi.
Kepemimpinan KPK dilantik Prabowo Desember 2024 tetapi godokan awal itu dari Jokowi sendiri. Karenanya sebagai bukti bahwa KPK itu independen, maka Ketua KPK Komjen (Pol) Setya Budhianto harus mampu membawa jajarannya untuk segera menyeret Jokowi dan famili ke proses peradilan.
Rakyat sudah mencap bahwa Jokowi itu Raja Korupsi Indonesia. Karenanya KPK jangan diam saja.
Jika bungkam terus, ganti Pimpinan KPK. Bukan Polisi lagi Ketua KPK nya.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 2 Oktober 2025
