REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara gamblang untuk melindungi terdakwa. Sidang ke 19 pada Kamis (20/4) lalu, pembacaan tuntutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai mempertontonkan adanya intervensi dalam persidangan tersebut.
“Secara kasat mata dirasakan mengabaikan rasa keadilan rakyat dan menunjukkan secara nyata keberpihakan pemerintah untuk melindungi terdakwa,” ujar Din dalam keterangan tertulis pada Republika.co.id, Sabtu (22/4).
Din mengatakan, intervensi tidak hanya terlihat pada sidang ke 19. Sidang ke 18 pada Selasa (11/4) juga sangat jelas terlihat. “Penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yg mengada-ada (belum selesai diketik),” katanya.
Hal tersebut juga terjadi saat sidang ke 19, Din menilai penuntutan hukum sangat ringan yang bertentangan dengan yurisprudensi yang ada dirasakan sebagai kecenderungan mempermainkan hukum. Hal ini, kata Din, jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada instansi penegakan hukum.
“Dan dapat menimbulkan ketidaktaatan (disobedience) terhadap hukum dan penegakan hukum,” katanya.
Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menegaskan, demi penegakan negara berdasarkan hukum, kecenderungan mempermainkan hukum agar dihentikan dan Sidang Kasus Penistaan Agama diluruskan.
“Saatnya rakyat warga negara, lintas agama, suku, golongan dan lapisan, bersatu padu untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan usik rasa keadilan rakyat, karena rakyat akan bangkit berdaulat, dan Gusti Allah ora sare (Allah tidak tidur),” jelasnya.
