Sejak Ahok memimpin DKI, garis Kemiskinan DKI Jakarta justru berada di posisi tertinggi dalam sejarah Jakarta. Pada awal 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa garis kemiskinan DKI sebesar Rp 510.388 perkapita per bulan. Jumlah ini terus meningkat, seiring dengan tambahan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan hidup warga Jakarta.
Pada September 2016, garis kemiskinan atau kebutuhan hidup di Jakarta kembali naik menjadi Rp 520.690 perkapita per bulan. DKI Jakarta dianggap menjadi kota dengan kebutuhan hidup yang tinggi. Berada di posisi teratas bersama-sama Kalimantan Timur (Rp. 526.686), Kalimantan Utara (Rp. 530.566), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp. 564.391) perkapita per bulan.
Begitu juga dengan persentase penduduk miskin Jakarta. Justru di jaman Ahok-lah prestasi kemiskinan tertinggi itu dicapai. Menurut data, Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada 2015 mencapai 3,53 persen. Sebanyak 286 ribu rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 1 juta jiwa di Jakarta saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan jika diukur dengan pendapatan layak penduduk per keluarga sebesar 2,5 juta rupiah, maka penduduk miskin Jakarta bisa berada di kisaran 40%.
Darimana sumber naiknya penduduk miskin dan garis kemiskinan ?. Secara garis besar, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Penyebab lain kemiskinan dalah karena perbedaan akses dalam modal.
Kebijakan Ahok selama memimpin yang memutus akses rakyat miskin kota pada sumber-sumber ekonomi dan sosialnya, turut memicu kemiskinan yang luar biasa di Jakarta. Betapa banyak kita saksikan rumah dan tempat bekerja orang-orang miskin Jakarta yang digasak atas nama pembangunan. Kebijakan Ahok yang tidak pro-poor dengan pola pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada rakyat miskin Jakarta juga menjadi penyebab utama.
Alih-alih menjadi penyelamat dari kemiskinan warga, Ahok justru tampak sekali pro-modal, pro investasi dan mengeluarkan kebijakan yang sangat tak adil kepada rakyat miskin demi memuluskan masuknya investasi di DKI. ia nampak sangat acuh pada situasi sosial dan ekonomi warga.
Sepanjang tahun 2016 saja, menurut data LBH Jakarta, terjadi sebanyak 4.120 penggusuran yang menyebabkan rakyat puluhan ribu penduduk Jakarta yang kehilangan rumah, akses pada sumber-sumber ekonomi dan tak lagi berpikir untuk menyekolahkan anaknya. Ketiga hal itu; kehilangan tempat tinggal, akses ekonomi dan putusnya pendidikan adalah sebab utama wabah kemiskinan di DKI menjalar.
Ayo kita lawan dan tumbangkan Ahok; Calon Gubernur DKI yang tidak pro-rakyat miskin. Yang terindikasi melakukan kebijakan yang justru semakin memiskinkan rakyatnya sendiri.
Merdeka !.
(BAMBANG PRAYITNO/Alumni KAMMI)
