Konsideran utama yg paling mendasar ketika memilih posisi politik kekuasaan, apakah sebagai oposisi atau koalisi itu bukan mashlahat dakwah tapi nilai-nilai dasar yg saat ini diperjuangkan: kebebasan (freedom), keadilan (justice) dan kesejahteraan (prosperity). Diperjuangkan agar wujud secara merata. Secara kongkrit nilai-nilai yg diperjuangkan itu dituangkan dalam agenda perubahan yg kita kampanyekan dan diembankan pada Capres dan cawapres serta caleg dari PKS.
Konsideran utama yg berikutnya adalah masalah etis.
Rezim Prabowo-Gibran bukanlah rezim yg bebas agenda politik kekuasaan eksekutif. Dan bukan pula individu yang bebas sejarah karakter moral masing-masing dan rekap jejak sikap dan kebijakan politik kekuasaan.
So…apakah Prabowo-Gibran layak diembankan amanah perubahan tersebut?
So…apakah etis, menawarkan diri sebagai Partai yg memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kemakmuran melalui program perubahan lalu berkoalisi dengan rezim yang menolaknya?
Istilah maslahat dakwah itu sangat abstrak dan bisa menjadi sangat subjektif personal jika tidak dituangkan secara konkrit melalui mekanisme studi yang objektif.
Apa ruginya beroposisi?
Apakah tidak dapat posisi / portofolio kementerian dianggap sebagai kerugian?
Apakah PKS akan menukar nilai-nilai yang diperjuangkan dengan posisi kementrian.
Mashlahat apa yang ada pada posisi kementerian?
Mashlahat siapa yang akan wujud ketika dapat posisi / portofolio kementrian?
Jika dua hal tersebut tidak terjawab secara objektif, maka istilah mashlahat dakwah itu retorika belaka.
Tapi, kalau tetap mau menggunakan atau mengaitkan pilihan oposisi dan koalisi dengan istilah mashlahat dakwah, maka mashlahat dakwah yg dituju dengan beroposisi adalah menjaga semangat memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kemakmuran disamping menegakkan nilai etis dalam berpolitik.
Partai politik yang tidak konsisten dengan nilai-nilai dan ideologi yang diperjuangkannya dan tidak berpegang dengan nilai etis dalam berpolitik tidak layak dipercaya.
Apakah ada mashlahat dakwah pada partai atau individu yang tidak layak dipercaya?
So…sekali lagi, Jika mashlahat apa dan mashlahat siapa tidak terjawab secara objektif, ketika memilih berkoalisi, maka istilah mashlahat dakwah itu retorika belaka.
🙏🏼😊
