Oleh: M Rizal Fadillah*
Merupakan pandangan yang keliru jika menyatakan bahwa gerakan makzulkan Jokowi itu bertentangan dengan peran partai-partai politik yang sedang menyiapkan diri untuk Pemilu khususnya Pemilu Presiden. Sesungguhnya makzulnya Jokowi sangat menguntungkan partai-partai politik. Makzulkan Jokowi adalah gerakan untuk membebaskan partai-partai dari sandera permainan Jokowi bersama “inner circle” nya.
Makzulnya Jokowi menguntungkan PDIP karena semua tahu kini PDIP sedang tidak akur dengan Jokowi. Jokowi adalah petugas partai yang tidak patuh, mahir berpura-pura di depan tetapi di belakang berjalan semaunya. Ketika PDIP mencanangkan Puan Maharani sebagai Bacapres, Jokowi begerak menjagokan Ganjar Pranowo. Megawati tentu tidak suka dan terluka.
Saat Megawati mendukung Ganjar Pranowo, maka Jokowi berpaling kepada Prabowo Subianto. Meski Jokowi masih berwajah kemungkinan akan mendukung Ganjar Pranowo tetapi wajah ini tidak dipercayai Megawati sepenuhnya. Istana Jokowi memang penuh jebakan dan jampi-jampi. Tidak jelas dukungan dan pemihakan. Jokowi bagi PDIP adalah dilema. Makzul Jokowi akan membuat PDIP merdeka dan leluasa menuju Pemilu.
Lengser Jokowi tentu menguntungkan Koalisi Indonesia Bangkit (KIB). Saat ini Golkar diobrak abrik dan PAN-PPP hanya bisa melompat lompat. Semua partai tersebut akan bebas dari penyanderaan jika Jokowi berhasil dimakzulkan. Jokowi memainkan hukum untuk kepentingan politik. Publik membaca bahwa KPK dan Kejagung dapat memilih kasus sesuai arahan atau keperluan.
Yang sudah pasti beruntung adalah Koalisi Perubahan. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat akan bebas dari beribu-ribu upaya Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Langkah Jokowi yang mengacaukan Partai Demokrat dan Partai Nasdem harus digagalkan. Artinya makzul sebelum 2024 adalah pilihan terbaik. Ketiga partai selayaknya untuk mendukung agenda pemakzulan ini.
Bagaimana dengan Gerindra dan PKB ? Makzulnya Jokowi juga menguntungkan keduanya. Keburukan Gerindra di depan rakyat adalah kesan Prabowo menjadi pengemis untuk dukungan Jokowi. Saat Jokowi mulai ditinggalkan, maka bersandar pada Jokowi adalah kartu mati. Prabowo dan Gerindra yang sudah terlanjur merapat sulit keluar. Hanya satu jalan yaitu Jokowi lengser atau dimakzulkan. PKB turut lepas dari penyanderaan kasus.
Gerakan pemakzulan Jokowi bukan saja menjadi aspirasi dari rakyat yang sudah bosan dengan pola dan permainan rezim, akan tetapi juga menguntungkan dan menolong partai-partai politik. Ini merupakan “blessing in disguise” sekaligus keunikan yang terjadi di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi.
Bagi DPR dan MPR dengan adanya aspirasi desakan “Makzulkan Jokowi” melalui Petisi 100 yang lalu tentu dimudahkan untuk mendasari pemakzulan. Apa yang menjadi alasan dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat untuk pemakzulan Presiden Jokowi dapat didalami secara seksama. Ada KKN, pelanggaran HAM, perbuatan tercela, penghianatan negara dan lainnya.
Desakan agar Jokowi mundur atau dimundurkan sangat beralasan hukum dan politik, karenanya dapat dilakukan dengan segera. Hal ini berkaitan dengan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Demi kepentingan rakyat, maka partai-partai politik harus segera berbuat. Makzulkan Jokowi. Ini akan menjadi perbuatan dan perjuangan yang sangat bermanfaat baik bagi rakyat maupun bagi partai-partai politik itu sendiri.
Slogan bangsa demi kebaikan bersama : “Pemilu tanpa Jokowi”.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 29 Juli 2023
