sapaislam.com, Jaksa dan hakim tampaknya bermain sangat halus dalam sandiwara persidangan ini.
Seharusnya hanya gunakan pasal 156a untuk dakwaan bukan dengan pasal 156 dan 156a sekaligus. Mengapa? Karena ini jelas kasus penistaan dgn ancaman hukuman 5 tahun. Kalau digunakan pasal 156 maka hukuman maksinum hanya 4 tahun. Bila hakim memutuskan terbukti bersalah dgn pasal bias 156 maka terdakwa mudah naik banding dan hakim banding bisa bebaskan terdakwa dengan alasan pengadilan tingkat pertama bias hukum dan bias dakwaan. Anda paham?
Jaksa dan hakim tidak pernah ngotot untuk menolak saksi dan saksi ahli yang bukan dari BAP alias hakim dan jaksa sengaja membiarkan persidangan ini berlarut-larut dan bertele-tele.
Hakim dan jaksa juga tidak menolak dengan tegas atau menyudutkan para saksi abal-abal yang diajukan tim terdakwa, seperti supir, dll. Juga saksi Ishomudin yang membiarkan gelar palsunya hadir dalam
persidangan.
Hakim dan jaksa membiarkan terjadinya kekerasan verbal terhadap saksi dan saksi ahli dari pihak penggugat, seperti mengancam akan mempolisikan saksi. Kasus ini terjadi pada KH.Makruf Amin dari MUI, dll.
Keputusan hakim sengaja dibuat menjelang atau dalam bulan puasa tentunya berdasarkan “pertimbangan khusus”.
Polisi, jaksa, dan hakim yang tidak sudi menahan terdakwa adalah bukti kuat bahwa persidangan ini sengaja dibuat sebagai pelipur lara bagi rakyat dan penegakan hukum semu.
Diloloskannya terdakwa dengan sengaja oleh KPK dari berbagai kasus korupsi termasuk E-KTP dan proyek reklamsi tanpa izin pembangunan menunjukkan adanya satu agenda sangat besar yang sedang diatur oleh rezim ini, yaitu agar terdakwa bisa menang dengan segala cara saat Pilkada putaran kedua. Kemenangan terdakwa saat Pilkada adalah jaminan bagi terdakwa dan rezim ini untuk duet Capres 2019 dan bisa bebas merdeka dari semua kasus korupsi dan penistaan.
Saat paslon 2 ditanya pada satu debat di TV apakah BTP akan mencalonkan diri jadi capres-cawares 2019? Saat itu yang jawab adalah Djarot bukan BTP. Inilah agenda terbesar mereka, yaitu menjadi penguasa Indonesia bersama si Ojokuwi Iku pada 2019 yang berarti tamatnya riwayat negara Indonesia menjadi negara baru The New Indochina yg komunis total.
Adanya laporan masyarakat dari Jawa yang akan masuk ke Jakarta tanggal 15-21 April dalam jumlah besar untuk dukung paslon nomor dua-dua bisa dipahami dengan dua cara.
Pertama wajah-wajah cina yang tak bisa bahasa Indonesia tapi memiliki E-KTP dan ikut coblos pada putaran pertama gampang menarik perhatian publik dan merasa gentar karena masyarakat DKI akan awasi dengan tegas semua TPS termasuk di kantong-kantong cina sehingga mereka tidak bisa berkutik serta bila terjadi konfik maka mereka yang berada di kantong-kantong cina akan jadi korban kebringasan massa akibat ulah mereka sendiri yg menampung cina-cina liar di rumahnya atau apartemennya.
Mengapa tidak mengadu domba saja sesama pribumi? Bukankah cino ireng saat ini sangat banyak di masa krisis ekonomi hebat ini dan cino ireng bersedia lakukan apa saja demi mendapat bayaran? Berikut ini caranya.
Kedua, mengingat badai besar dukungan sedang berhembus ke arah paslon 3 dan hasil survey terbaru membuktikan bahwa paslon 3 pasti menang mutlak pada angka 76% maka perlu didatangkan orang-orang Indonesia lain dari Jawa. Tentunya wajah mereka akan sulit dibedakan dengan pemilik suara sah di DKI untuk ikut coblos dengan menggunakan E-KTP yang sudah disediakan secara khusus dalam jumlah besar. Apalagi masyarakat sangat jelas mengetahui dari KPUD bahwa bagi yang tak memiliki C6 (surat pengantar pemungutan) bisa gunakan KTP saja tanpa perlu KK padahal pada putaran pertama diwajibkan bawa KK asli.
Bisa jadi orang dari Jawa dalam jumlah besar ini dimainkan dalam satu skenario Tiji Tibeh (mati siji mati kabeh) saat pemenang pilkada adalah paslon 3. Kerusuhan besar dirancang untuk membatalkan hasil pilkada dan menyatakan DKI bahkan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat dan si Ojokuwi Iku membuat PP Penundaan Pilkada sampai September 2017.
Apa maksud KPU dan Bawaslu melonggarkan semua aturan pemilihan? Tentu maksudnya ingin membuka kesempatan yang besar bagi paslon dua untuk bisa menang dengan semua cara.
Perhatikan pula bagaimana pejabat KPU dan Bawaslu sengaja berjalan di muka publik untuk hadiri rapat tertutup paslon dua. Ini bentuk pelanggaran fatal pelaksana pemilihan tapi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) yang dipimpin jimly Ashidique walaupun DKPP menemukan bahwa ketua KPUD dan Bawaslu DKI menerima uang saku masing-maaing 3 juta dan DKPP menganggap sebagai pemberian yang wajar dari paslon dua.
Semua kekacauan ini berasal dari diliberalisasikannya semua UU pemilihan dimana seorang terdakwa sekaligus bandit bisa bebas ria untuk ikut Pilkada karena tempat yang layak bagi bandit hanyalah di dalam jeruji besi bukan di Balikota apalagi Istana.
Yang pasti adalah semua pelanggaran dalam pemilihan termasuk pelanggaran pidana, spt kasus Iwan Bopeng, pemakai baju PKI saat di TPS, cina-cina liar yang ikut coblos, KPUD dan Bawaslu, paslon, dan masyarakat yang mendukung paslon dua tidak ada satupun yang diproses hukum bahkan terbukti mendapat perlindungan maka Pilkada putaran dua akan terjadi laksana perang karena semua bebas melanggar aturan.
Bila Pilkada putaran pertama rasa PILPRES. Maka Pilkada Putaran dua rasa PERANG. Mengapa? Karena aturan dan hukum tidak berlaku lagi!!
Malangnya yang akan dijadikan korban oleh rezim ini adalah rakyat.
Kapan rakyat sadar dan bersatu menghukum rezim zalim ini sebagai sumber dari segala sumber masalah dan bencana bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia?
