Ahok meninggalkan RAPAT PLENO KPUD DKI dengan alasan KPUD DKI tidak komit pada jadwal acara. Tuduhan pihak ahok, bahwa KPUD hanya memfasilitasi paslon ANIES – SANDI. Dan mereka seperti tidak dianggap. Padahal mereka lebih dulu datang dari paslon no. 3, tapi mereka datang tidak ke ruangan yang disediakan KPUD, malah ke ruangan yang lain.
Ketua KPUD Sumarno:
“Ada kesalahpahaman, kami tdk tahu Pak Ahok sdh tiba krn beliau menunggu di tmpt lain, bkn di ruang yg disediakan KPUD.”
Masalah ini lgs di GORENG oleh pendukung ahok seolah KPUD ada keberpihakan pada salah satu paslon. Dan ini bukan masalah yang pertama yang di ributkan oleh pendukung ahok. Sebelumnya, pada pencoblosan ulang di TPS 29 kalibata, dimana hal itu dilarang dan kebetulan ada pimpinan KPUD disana bersalaman dengan anies. Penampakan bersalamannya pimpinan KPUD dam ANIES di goreng dan ditumis oleh pendukung ahok hingga penilaian KPUD tidak netral.
Penentuan putaran ke dua paslon petahana harus CUTI kembali membuat kubu ahok meradang. Segala cara mereka gulirkan untuk meminta perhatian pemerintah. Sampai masalah UU mereka bacakan ke KPUD. Tapi KPUD tetap tidak bergeming, paslon petahana harus CUTI dan sudah di ketok palu oleh KPUD.
Dan puncaknya, saat rapat pleno KPUD malam ini. Mis komunikasi atas kedatangan ahok yang tidak diketahui oleh panitia acara dan juga tidak adanya ahok diruangan yang telah disediakan oleh KPUD membuat KPUD beranggapan ahok belum datang. Ahok meninggalkan lokasi rapat pleno dengan alasan KPUD NGARET alias MOLOR dari waktu yang dijadwalkan. Ahok pergi dengan memberikan keterangan dia harus hadiri pernikahan warga yang mengundangnya…(#mendadak_sok_perhatian_ke_warga).
Dengan tidak hadirnya ahok, pendukung ahok kembali masuk ke “dapunya” untuk menggoreng isu KPUD TIDAK NETRAL. Dibantu para anak-anaknya maka pesan KPUD TIDAK NETRAL harus jadi viral, agar ada tindakan KPU PUSAT akan ambil alih pelaksanaan PILKADA DKI 2017.
Skenario yang di bidik andai pelaksanaan pilkada dki diambil oleh kpu pusat adalah, PETAHANA TIDAK PERLU CUTI. Kemudian persyaratan bagi pemilih bisa dipermudah dengan tujuan petahana akan mudah di MENANGKAN. Inilah skenario mereka untuk mengganti KPUD DKI dengan citra TIDAK NETRAL.
Kekuasaan akan bermain…dan kita lihat dimana akhirnya drama ini. Andai ada pergantian ketua KPUD ditengah perjalanan dan petahana TIDAK WAJIB CUTI..maka waspadalah, mereka sudah bermain didalam.
Entah apa lagi drama yang mereka mainkan..
