Serapan Anggaran Amburadul, Kepemimpinan Disdik DKI Disebut Bobrok

0
323

sapaislam.com,

Pelaksanaan pendidikan di Jakarta belum mengalami perbaikan, terutama di tataran birokrasi. Banyak kebijakan yang selama ini berimplikasi buruk bagi masyarakat.

Salah satunya adalah penyerapan anggaran oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang tidak dilaksanakan secara optimal.

Ketua Relawan Muhammadiyah Jakarta untuk Anies-Sandi, Syahrul Hasan mendesak kepemimpinan baru di Jakarta untuk segera mengganti pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto dikawatirkan tidak mampu menjabarkan visi misi pendidikan yang diusung pasangan Anies-Sandi.

Menurut Syahrul, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak maksimal dalam melaksanakan program pemenuhan sarana dan prasarana di tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“Di bawah komando Sopan Adrianto, Dinas Pendidikan DKI tidak mampu menyerap anggaran, terutama dalam pembangunan fisik dan fasilitas sekolah bagi anak didik,” ujar dia, Rabu (24/4/2017).

Akibat ketidakmampuan pembangunan fisik, sambung Syahrul, banyak sekolah yang harus berpindah tempat dan jauh dari lokasi semula.

“Ini berimplikasi pada tingkat kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ongkos sekolah. Sebab orang tua menyekolahkan anak tentunya lantaran lokasi sekolah yang dengan rumah,” tandas dia.

Syahrul juga mengatakan, perpindahan lokasi belajar juga berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar.

“Kondisi fisik anak-anak sekolah pun terganggu akibat dipindah lokasi belajar. Makanya saya berharap gubernur terpilih bisa mengagendakan pergantian kepala dinas dalam waktu cepat,” tegas dia.

Selain itu, pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga menjadi sorotan. “Gubernur terpilih memiliki prioritasterhadap program pendidikan di Jakarta. Tentunya penyusunan anggaran untuk tahun 2018 harus linear dengan program tersebut. Sedangkan kepala dinas sekarang ini sulit untuk beradaptasi. Hal ini menyangkut keberpihakan dunia pendidikan kepada masyarakat,” imbuh Syahrul.

Di samping itu, tambah Syahrul, Dinas Pendidikan DKI beberapa tahun belakangan ini tidak berperan aktif dalam menciptkan hubungan yang baik dengan lembaga sekolah swasta.
“Alokasi dana pendidikan bukan hanya untuk sekolah negeri, melainkan juga untuk sekolah swasta. Harusnya kepala dinasnya bisa melihat kondisi sekolah-sekolah swasta yang ada saat ini,” jelas dia.

Pada 2016, Pemprov DKI Jakarta membatalkan rehabilitasi 45 dari 83 gedung sekolah. Alasannya, pengerjaan diperkirakan tak bisa selesai tepat waktu.

Akses jalan menuju 45 sekolah itu juga dianggap cukup sulit untuk dilalui alat berat, sehingga pekerjaan dilakukan secara manual. Anggaran yang sudah terpakai di 2016 yakni sebesar Rp 450 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 571 miliar dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta. (icl)

sumber teropongsenayan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here