REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Solo menolak sertifikasi dan standarisasi terhadap dai dan khatib Jumat. Ketua PCNU Solo, Helmy Akhmad Sakdilah menilai, sertifikasi terhadap dai dan khatib Jumat sebagai pemasungan terhadap dakwah Islam.
Wacana sertifikasi dan standarisasi terhadap khatib dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyusul adanya keluhan masyarakat yang mendapati khutbah mengandung ejekan-ejekan terhadap kelompok lain serta provokasi. Kondisi ini dikhawatirkan memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Ini pemasugan terhadap dakwah yang dilakukan para dai, ustaz, ulama, kalau tidak bersertifikat berarti tidak bisa ngisi pengajian,” tutur Helmy pada Senin (6/2).
Soal kekhawatiran khutbah berisi ejekan dan provokasi, menurutnya, dengan perkembangan teknologi masyarakat dapat melaporkan dengan cepat hal-hal tersebut. Dia berpendapat ,sertifikasi dai dan khotib akan memunculkan masalah-masalah dalam pelaksanaanya.
Dai atau ualama tak dapat mengisi khutbah atau pengajian di suatu tempat hanya karena belum dilakukan srtifikasi. Belum lagi, kata dia, Kemenag perlu merumuskan pembentukan tim penguji, dan kriteria-kriteria untuk kelayakan seorang khatib.
Di lain sisi, kata dia, aktivis dakwah di Indonesia mempunyai keragaman dan kelasnya masing-masing. “Terus apa nanti ada sertifikasi dai lokal, nasional, internasional begitu? Siapa yang mau mengujinya? Memang ada dai yang bersertifikasi Lc, Doktor, lulusan luar negi, apa kiai NU banyak lulusan pondok pesantren, nglotok tafsir, kitabnya, hafal quran. Siapa yang mau ngujinya? terus mereka tidak boleh ngisi khutbah, begitu? kan lucu,” tuturnya.
“Jangan-jangan seperti dulu, orang kalau mau khutbah Jumat, (materi), khutbahnya harus dilegalisir dulu oleh Kemenag, atau bahan khutbahnya dari kemenag. Lah ini mundur beberapa tahun,” tuturnya. Dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama meninjau kembali rencana sertifikasi terhadap khatib.
