Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengungkapkan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Habib Rizieq Shihab dan Bachtiar Natsir mengenai rencana demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016.
“Habib Rizieq bilang tidak akan melakukan itu (makar), FPI juga tidak akan melakukan makar. Mereka demo secara damai,” kata Anwar di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Rizieq merupakan pimpinan Front Pembela Islam yang juga ikut memimpin demonstrasi pada 4 November.
Anwar mengatakan sesuai kesepakatan waktu itu, GNPF MUI tidak akan demonstrasi di depan Istana Merdeka dan gedung DPR, Senayan, serta obyek-obyek vital. Mereka sepakat untuk demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin dan Jalan Sudirman dengan duduk di jalan sambil bertakbir dan bersalawat.
“Mereka melakukan unjuk rasa dengan duduk di jalan tidak berdiri dan salat. Jadi massa mudah dikendalikan. Aksi itu juga tidak berkaitan dengan SARA,” katanya.
Isu yang diangkat dalam demonstrasi 2 Desember, katanya, tentang keadilan. Anwar kemudian mengutip pernyataan Rizieq kala itu bahwa proses hukum terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum dilakukan secara adil. Mereka meminta polisi menahan Ahok karena setiap tersangka kasus dugaan penistaan agama selama ini selalu ditahan polisi.
“Biasanya tersangka kasus penistaan agama ditahan, seperti Kasus Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Aminudin, kok ini (Ahok) tidak ditahan,” kata Anwar.
MUI mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan demonstrasi. MUI tidak bisa melarang jika masih ada masyarakat yang ingin turun ke jalan karena hal itu merupakan hak warga.
“Kalau itu konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk melakukan unjuk rasa,” kata Anwar.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengendus indikasi usaha makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, Kapolri akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu terjadi.
