REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat pernyataan terkait situasi dan kondisi perkembangan masyarakat akhir-akhir ini. Melalui kegiatan Tausyiyah Kebangsaan, MUI menyampaikan beberapa poin terkait soal demo yang akan digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) 2 Desember mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Salahuddin Al-ayyubi mengatakan MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi.
Seperti lobi, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik itu eksekutif, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya. Karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.
“Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib damai akhlaqul karimah serta mematuhi peraturan yang berlaku,” ujarnya membacakan keterangan tertulis Tausyiyah Kebangsaan MUI terkait kondisi terkini di Kantor MUI Jakarta, Selasa (22/11).
Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 mendatang yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF-MUI. Ia menegaskan MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan (DP) MUI.
Dan GNPF MUI tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF-MUI. Karena itu, ia meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo 2 Desember, MUI berharap hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.
“Mengimbau agar peserta unjuk rasa tetap fokus pada tema penegakkan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lain, yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI,” terangnya.
Kepada Kepolisian dan aparat keamanan, hendaknya dalam menghadapi para pengunjuk rasa saat 2 Desember nanti tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.
Pernyataan MUI, yang dibacakan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, Salahuddin Al-ayyubi, terkait kondisi kemasyarakatan dan kebangsaan akhir-akhir ini dituangkan dalam Tausyiyah Kebangsaan. Dan bertanda tangan mengetahui Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin dan Sekjen, Anwar Abbas.
