JAKARTA, KOMPAS.com. Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“(Serapan anggaran) paling tinggi sampai akhir tahun mungkin 35-40 persen, saya optimistis bisa. Serapan anggaran ini paling rendah karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen, pas krisis tahun 2000 juga sekitar itu serapannya,” kata Heru, di Balaikota, Senin (17/11/2014).
Hingga Senin (10/11/2014) lalu, serapan anggaran DKI 2014 baru sekitar 31 persen dari total anggaran sebesar Rp 72 triliun. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan adanya peralihan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.
Anggaran yang terpakai itu hanya digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). “Tahun ini banyak transisi, jadi mohon dimaafkan,” kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. [Baca: Serapan Anggaran DKI Belum 30 Persen, Jauh di Bawah Target Jokowi]
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.
