Pembantaian muslim Rohingya oleh militer berkuasa di Myanmar dikecam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan lamban menyikapi tragedi kemanusiaan tersebut.
“Kita tidak mampu melakukan perang diplomatik dengan Myanmar. Seharusnya kita tingkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap umat muslim oleh pemerintah Myanmar,” kata Pigai.
Ia mengingatkan, politik luar negeri Indonesia adalah aktif,dalam artian dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara ASEAN dan muslim terbesar dunia, Pigai mengatakan, pemerintah Indonesia jangan takut mengambil risiko untuk menekan pemerintah Myanmar.
“Sekali lagi pemerintah jangan takut tekan pemerintah Myanmar hanya karena terikat dengan traktat ASEAN yang non intervensi urusan domestik,” imbuh Pigai.
Pada saat ini, lanjut Pigai, Jokowi harus belajar dari pengalaman Sukarno. Meskipun Sukarno dan Nehru adalah sahabat karib, bahkan India menyediakan tanah lima hektar untuk kantor kedutaan besar di Canakyapuri, New Delhi. Namun ketika perang India dan Pakistan 1965, Sukarno mengirimkan kapal perang Angkatan Laut bantu Pakistan karena solidaritas Islam. Bahkan Sukarno memusuhi Nehru yang sahabat karibnya.
“Kalau Sukarno saja bisa meninggalkan persahabatan dengan Nehru India, mengapa Jokowi begitu takut terhadap Myanmar? Apakah Jokowi memang membawa agenda internasional untuk menghancurkan umat muslim? Mengapa tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik?” kata Pigai.
Pigai menambahkan, semua negara di dunia ini memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan yang tidak disukai umat manusia di dunia (hostis humanis generis).
“Oleh karena itu tidak ada yang salah kalau bangsa ini secara aktif berperan menciptakan perdamaian abadi di Myanmar Selatan,” pungkasnya.(yn)
sumber teropongsenayan
